Nadiem Tunda Syarat Penerima BOS Mas Menteri Pendengar Yang Baik

rm.id | Nasional | Published at 09/09/2021 07:20
Nadiem Tunda Syarat Penerima BOS Mas Menteri Pendengar Yang Baik

Selama sepekan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, dibanjiri kritik soal syarat penerima Dana Bantuan Sekolah (BOS). Mendengar banyaknya kritik, pendiri Gojek itu pun menundanya kebijakan itu. Nadiem jadi pendengar yang baik.

Aturan yang dikritik banyak pihak itu adalah Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler yang diteken Nadiem 15 Februari lalu, dan Surat Edaran Dirjen PAUD Dikdasmen Nomor 10231/C/DS.00.01/2021 tentang Pembaharuan Dapodik untuk Dasar Perhitungan Dana BOS Reguler mendapat kritikan tajam dan penolakan.

Dalam regulasi tersebut disebutkan, sekolah yang mendapatkan dana BOS harus memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 orang selama tiga tahun terakhir. Kebijakan ini dinilai diskriminasi.

Salah satu yang mengkritik Nadiem adalah Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan. Aliansi yang terdiri dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pengurus Pusat Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Maarif, PGRI, Taman Siswa, Majelis Nasional Pendidikan Katolik menilai, aturan syarat penerima dana BOS diskriminatif. Bahkan tidak memenuhi rasa keadilan sosial.

Menurut Wakil Sekjen PGRI, Dudung Abdul Qodir, Nadiem seharusnya mengambil langkah bijak dan tidak mengabaikan sekolah-sekolah kecil. Apalagi mengkategorikan jumlah peserta didik.

Ayo, kita selamatkan sekolah yang sudah berkontribusi dengan cara menyelamatkan sekolah yang di bawah 60 siswa. Dan rata-rata sekolah kecil dihuni oleh saudara kita yang di bawah garis kemiskinan, ungkap Dudung.

Cendikiawan muslim, Prof Azyumardi Azra juga ikut mengkritik Nadiem. Mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarih Hidayatullah ini mengatakan, aturan Nadiem yang tidak memberikan BOS bagi sekolah yang muridnya kurang 60 orang memperlihatkan dia tidak paham pendidikan nasional.

Ini adalah kebijakan diskriminatif terhadap anak bangsa yang bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu wajib segera dicabut, tidak hanya ditunda pelaksanaan 2 tahun misalnya, ujarnya di akun Twitternya @Prof_Azyumardi , kemarin.

Senayan juga ikut meramaikan penolakan ini. Anggota Komisi X DPR, Zainuddin Maliki mendesak Mas Menteri -sapaan Nadiem- harus mengikuti arahan Presiden Jokowi. Yaitu pembangunan harus dimulai dari pinggiran.

Segera hapus. Penuhi amanat UUD 1945 dengan menata pendidikan yang berkualitas, adil dan merata. Apalagi sudah dapat banyak kritik dari sejumlah organisasi, tegas politisi PAN itu.

Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar menuntut Nadiem mempertimbangkan mencabut aturan tersebut. Cari solusi dan pendekatan lain yang tepat dalam membenahi kualitas pendidikan di Tanah Air. Tujuannya agar seluruh satuan pendidikan dapat memberikan pelayanan pendidikan yang layak.

Tapi dengan tidak mengorbankan dan tetap memprioritaskan hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan, pungkas Ketua Umum Partai PKB itu.

Ketua MPR, Bambang Soesatyo meminta, Nadiem meninjau ulang kebijakannya. Pikirkan nasib sekolah-sekolah yang kesulitan akibat pandemi.

Menurut dia, saat ini banyak sekolah swasta kecil dengan jumlah siswanya di bawah 60 orang tetap beroperasi melayani masyarakat hingga pelosok daerah. Demi melayani kebutuhan belajar siswa yang sulit menjangkau akses pendidikan, jelas politisi partai Golkar itu.

Bagaimana sikap Nadiem dengan kritikan-kritikan tersebut? Alhamdulilah, Nadiem luluh. Kemarin, di hadapan anggota dewan, dia memutuskan untuk menunda regulasi tersebut. Nadiem memastikan syarat itu tidak akan diberlakukan tahun ini maupun tahun depan.

Segera kami lakukan pengkajian ulang, terangnya dalam rapat dengan Komisi X DPR, kemarin.

Dirinya dapat memahami badai penolakan ini. Semoga keputusannya ini membuat masyarakat kembali tenang.

Dengan pandemi ini kita harus punya fleksibilitas dan tenggang rasa kepada sekolah-sekolah, yang masih sulit melakukan transisi untuk menjadi sekolah yang skala minimumnya lebih besar, tutur dia.

Nadiem berjanji bakal menerima masukan dari berbagai pihak mengenai persyaratan tersebut. Sebagai bahan kajian terkait pemberlakuannya setelah 2022 mendatang, paparnya. [UMM]

Artikel Asli