Aturan Yang Ada Belum Dimaksimalkan Kasian… Revisi UU LPSK Dianggap Kurang Penting

rm.id | Nasional | Published at 09/09/2021 07:05
Aturan Yang Ada Belum Dimaksimalkan Kasian… Revisi UU LPSK Dianggap Kurang Penting

Senayan mempertanyakan alasan Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ngotot minta revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang LPSK. Belum ada alasan kuat merevisinya, mengingat undang-undang ini baru seumur jagung.

Anggota Komisi III DPR Andi Rio Idris Padjalangi mengatakan, UU LPSK diberlakukan pada 2014.

Belum berapa tahun. Maksud saya, sedemikian urgent -kah sehingga Bapak minta direvisi? tanya Andi Rio dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dan jajaran di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Dia justru mempertanyakan, kenapa LPSK tidak memaksimalkan regulasi yang ada dalam beleid ini. Toh, undang-undang ini masih fresh sehingga yang cukup dilakukan saat ini adalah lebih memaksimalkan aturan ini saja.

Anggota Komisi III Johan Budi Sapto Prabowo sebaliknya, mempertanyakan penurunan performa LPSK saat ini. Kinerja LPSK 2013-2014 cukup menonjol bahkan sering dibicarakan di tengah publik.

LPKS kala itu bahkan memiliki bargaining position dengan lembaga-lembaga lain. Kontras dengan situasi LPSK saat ini.

Karena itu, dia terkaget-kaget ketika menyampaikan data tentang ribuan saksi dan korban yang telah dilindungi, namun performanya tidak kelihatan.

Apa saya yang kurang baca atau tidak tapi 2019 ke sini, saya tidak pernah mendengar soal LPSK ini, kata Johan.

Sementara ke depan ini, lanjut eks juru bicara KPK ini, tantangan LPSK semakin sulit. Terutama berkaitan dengan 3 tindak pidana, yakni terorisme, narkoba dan korupsi.

Dia lalu menyoroti keinginan LPSK untuk memperkuat kewenangannya melalui revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Menurutnya, penguatan kewenangan LPSK harus dibarengi dengan kemampuan, kualitas dan kapabilitas, tidak hanya dalam aspek Pimpinan LPSK saja tapi juga para pegawainya. Termasuk bagaimana kita (DPR) memilih Pimpinan LPSK, tegas Johan.

Johan menilai, aspek leadership para pimpinan LPSK juga sangat penting dalam menentukan arah lembaga ini ke depan. Pimpinan LPSK harus punya kapasitas dan kapabilitas mengemban tugas-tugas berat sebagaimana amanah dari undang-undang.

Karena saya masih mempercayai bahwa kalau makin diberi keleluasaan, jangan-jangan korupsinya itu pindah nanti ke LPSK, ingatnya.

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, memang dengan undang-undang yang ada sekarang, LPSK tetap bisa jalan. Namun demikian, revisi undang-undang ini tetap diperlukan karena bukan hanya dirasakan LPSK, tetapi juga oleh aparat penegak hukim lain.

Dia lalu memberikan contoh soal kewenangan penilaian restitusi atau pemberian ganti kerugian kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Aparat Kejaksaan sangat tergantung kepada LPSK untuk memberikan penilaian kepada restitusi, katanya.

Hasto mengaku, sampai saat ini tidak ada peraturan yang lebih jelas soal kewenangan restitusi ini. Sering terjadi kerancuan dalam penilaian restitusi.

Saya kira urgensi ini tidak dirasakan oleh LPSK saja tetapi lembaga lain, jelasnya.

Terkait hubungan kerja dengan KPK, Hasto merasa jalinan komunikasi yang dibangun dengan lembaga antirasuh itu justru yang sangat baik saat ini. Komunikasi bisa lebih lancar dengan para pimpinan KPK sekarang.

Kalau yang lalu, kami bersurat kepada Pimpinan tapi kemudian yang merespons kepala biro. Atau kami mengundang untuk ada koordinasi, yang datang kepala biro lagi. Alhamdulillah, komunikasi kami (dengan KPK) sudah jauh lebih baik, kilahnya. [KAL]

Artikel Asli