Perkara Pengadaan Crane Pelindo II Tanda Tangan Kontrak Dulu, Negosiasi Harga Belakangan

rm.id | Nasional | Published at 09/09/2021 06:55
Perkara Pengadaan Crane Pelindo II Tanda Tangan Kontrak Dulu, Negosiasi Harga Belakangan

Mantan Asisten Senior Manager Alat Bongkar Muat Pelindo II, Mashudi Sanyoto mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam pengadaan Quayside Container Crane (QCC).

Ia diminta menandatangani kontrak kosong dengan Wuxi Huadong Heavy Machinery and Technology Group Co.Ltd (HDHM)yang ditunjuk sebagai penyedia barang.

Itu dalam kontrak tidak ada nilainya, aku Mashudi pada sidang perkara korupsi pengadaan quayside container crane (QCC) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin.

Mashudi menjadi saksi perkara yang menjerat mantan Direktur Utama Pelindo II, Richard Joost Lino. Mashudi mengatakan, seharusnya kontrak menyebutkan nominal pengadaan tiga QCC.

Meski harga belum ditetapkan, Mashudi diminta membubuhkan tanda tangan pada kontrak. Karena itu tanda tangan paginya, kita lakukan negosiasi (harga) siangnya, tuturnya.

Dalam negosiasi dengan pihak HDHM itu, Ferialdy Norlan selaku Direktur Operasi dan Teknik sempat meminta Direktur Keuangan PT Pelindo II menerbitkan Surat Permintaan Pengadaan Pembelian (SP3). Tapi enggak dikeluarkan oleh Dirkeu SP3-nya, tutur Mashudi.

Walaupun tidak ada SP3, tetap dilakukan negosiasi antara Pelindo II dengan HDHM. Padahal sesuai aturan, SP3 dikeluarkan terbit sebelum penawaran dilakukan.

Waktu kita keluarkan lelang itu harusnya SP3 sudah keluar. Jadi berkas keuangan sambil dilampirkan SP3-nya, kata Mashudi.

Kejanggalan lainnya, tanggal kontrak dibuat mundur atau backdate. Mashudi mengatakan, hal ini dilakukan lantaran menunggu SP3 dari Direktur Keuangan diterbitkan.

Setahu saya pribadi mestinya surat SP3 sudah ada, tapi kontrak sudah ditandatangani, padahal SP3 belum ada, kata Mashudi.

Saudara bilang backdate apa Saudara lihat ada wujud kontraknya sehingga bisa bilang backdate ? tanya Jaksa KPK. Karena saat itu SP3 belum ada, jawab Mashudi.

Dalam sidang ini, RJ Lino didakwa melakukan korupsi dalam pengadaan tiga QCC. Ia memerintahkan menunjuk langsung Wuxi Huadong Heavy Machinery. Co.Ltd. (HDHM) dari China sebagai penyedia barang.

Meskipun persyaratan belum lengkap, Lino memerintahkan Ferialdy Noerlan menandatangani kontrak pengadaan 3 unit QCC dengan HDHM.

Perintah ini ditindaklanjuti Ferialdy dengan meminta Wahyu Hardiyanto selaku Kepala Biro Pengadaan mempersiapkan format penandatanganan kontrak dengan HDHM. Ia menulis disposisi: selesaikan segera. Disertai catatan: agar dipersiapkan dan dilaksanakan segera proses pemilihan langsung nya.

Atas sepengetahuan Lino, Ferialdy bersama Weng Yaogen selaku chairman HDHM menandatangani lembar penandatanganan kontrak. Meskipun proses penunjukan HDHM belum sepenuhnya selesai.

Pengadaan tiga QCC ini dianggap tidak melalui persiapan infrastruktur yang memadai. Pengadaannya terkesan dipaksakan.

Pengadaan ini merugikan negara Rp 50,03 miliarberdasarkan laporan audit investigatif BPKP Nomor: LHAI-244/D6.02/2011 tertanggal 18 Maret 2011.

Namun hasil perhitungan KPK, pengadaan tiga QCC ini merugikan 22.828,94 dolar Amerika atau Rp 328.814.512 untuk biaya perawatannya. [BYU]

Artikel Asli