Ekonomi Diramal Normal 2023 Hore, OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit

rm.id | Nasional | Published at 09/09/2021 06:20
Ekonomi Diramal Normal 2023 Hore, OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang restrukturisasi kredit hingga 2023. Kebijakan ini diharapkan bisa mendorong kinerja perbankan dan pelaku usaha.

Keputusan tersebut tertuang dalam perubahan Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/ POJK.03/2020. Sebelum POJK diubah, relaksasi restrukturisasi kredit perbankan hanya sampai 31 Maret 2022, namun kini menjadi 31 Maret 2023. Perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit ini juga berlaku bagi BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dan BPR Syariah (BPRS).

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso melihat, tanda-tanda perbaikan ekonomi mulai kelihatan. Bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di negara-negara maju.

Di DPR, pertumbuhan ekonomi kita disepakati tahun 2022 mencapai 5,2-5,5 persen. Sementara di 2021 bisa di atas 4 persen. Namun jika terus membaik diproyeksi hingga 5 persen, ungkap Wimboh dalam konferensi pers soal Kondisi Terkini Industri Jasa Keuangan dan Kebijakan Perpanjangan Masa Relaksasi Restrukturisasi Kredit secara virtual, kemarin.

OJK bersama Pemerintah, sambung eks Komisaris Bank Mandiri ini, terus mencari cara bertahan dalam kondisi apapun. Khususnya untuk mempercepat proses recovery . Berbagai stimulus diterbitkan OJK diharapkan menjadi bantalan kuat kepada sektor bisnis dan keuangan.

Karena itu, Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 diperpanjang setahun lagi. Kebijakan ini diinformasikan sejak dini agar bisa memberikan kepastian untuk pelaku usaha dan perbankan sehingga bisa me- manage likuditasnya agar cepat recovery .

Tahun 2023, ekonomi diharapkan normal kembali. Jadi perpanjangan restrukturisasi satu tahun sangat berkaitan. Dan, memberikan waktu ke perbankan membentuk cadangan, ujarnya.

Tak hanya restrukturisasi kredit yang diperpanjang, lanjutnya, subsidi Pemerintah untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) juga terus dilanjutkan.

Wimboh memaparkan indikator perbaikan ekonomi. Menurutnya, sektor pengungkit industri pengolahan, perhotelan dan UMKM di kuartal III-IV, mulai tumbuh.

Sementara dari perbankan, rasio prudential bank terjaga baik dengan penyaluran kredit secara year to date (ytd) di level 1,5 persen. Sementara secara tahunan ( year on year /yoy) masih rendah, yaitu di level 0,5 persen atau sebesar Rp 5.563,7 triliun per Juli 2021.

Kemudian, kredit UMKM tumbuh stabil di angka 1,9 persen (ytd) sebesar 1,11 persen. Di mana porsi UMKM mencapai 19,78 persen.

Sektor-sektor yang menjadi perhatian adalah tourism dan mobility . Bagaimana menyakinkan Covid-19 ini ditangani dengan baik, ujarnya.

Dari sisi kualitas kredit, NPL ( Non Performing Loan ) bank mencapai 3,3 persen atau relatif stabil. Hal ini berkat adanya POJK terkait restrukturisasi.

Perlu dicatat NPL ini sempat mencapai Rp 770 triliun, bahkan hingga Rp 790 triliun dalam proses restrukturisasi. Diharapkan perbankan mendukung dengan membentuk CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai). Agar saat kembali normal, neraca keuangannya tetap terjaga, ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana menyampaikan, perpanjangan restrukturisasi, merupakan bagian dari kebijakan countercyclical . Ini menjadi salah satu faktor pendorong yang diperlukan untuk menopang kinerja debitor, perbankan, dan perekonomian secara umum.

Kebijakan ini diperlukan dengan tetap menerapkan manajemen risiko, mengingat adanya perkembangan varian delta dan pembatasan mobilitas, ujarnya.

Sebab, lanjut Heru, penerapan manajemen risiko dalam relaksasi restrukturisasi tetap menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan. Terutama terkait kriteria debitor restrukturisasi yang layak mendapatkan perpanjangan.

Selain itu, penerapan self assessment terhadap debitor yang dinilai mampu terus bertahan dan masih memiliki prospek usaha, yang juga layak mendapatkan perpanjangan restrukturisasi.

Dalam perpanjangan restrukturisasi ini, bank juga melakukan stress testing dan me-manage risko supaya perbankan tetap sehat, saran Heru.

Dihubungi terpisah, Ketua Bidang Pengembangan Kajian Ekonomi Perbankan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Aviliani menilai, perpanjangan restrukturisasi memang tidak bisa dihindari. Apalagi, proyeksi ekonomi masih sangat sulit diprediksi. Karena itu, ia yakin, para debitor belum tentu dapat langsung bangkit dan melunasi kreditnya dalam waktu dekat. Saat dunia usaha mulai pulih, mereka masih membutuhkan waktu untuk mencapai posisi seperti sebelum pandemi.

Yang parah, jika terjadi gagal bayar, maka dampaknya sangat negatif pada perbankan. Ini yang memicu perbankan menyediakan CKPN lebih besar. Dan pada akhirnya menggerus pendapatan bank, kata Aviliani kepada Rakyat Merdeka , kemarin.

Untuk itu, sambung Aviliani, bank sudah seharusnya menyiapkan strategi. Salah satunya melakukan efisiensi biaya operasional. Lalu memangkas bunga deposito. Sehingga imbal hasil yang dibayarkan kepada konsumen tidak terlalu besar. [DWI]

Artikel Asli