Loading...
Loading…
Penyelesaian Tunggakan BLBI Tinggal Di Singapura, Obligor Dipanggil Lewat Media Massa

Penyelesaian Tunggakan BLBI Tinggal Di Singapura, Obligor Dipanggil Lewat Media Massa

Nasional | rm.id | Rabu, 08 September 2021 - 06:50

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) kembali memanggil Kaharudin Ongko. Wakil Presiden Komisaris PT Bank Umum Nasional (BUN) itu masih memiliki tunggakan Rp 8,2 triliun.

Kaharudin dipanggil melalui surat kabar karena pada panggilan sebelumnya tidak pernah hadir. Dua kali dia sudah tidak datang, kata Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban.

Rionald menjelaskan, Kaharudin diketahui bermukim di Singapura. Pihaknya pun sudah memanggil yang bersangkutan lewat perwakilan RI di Singapura sebanyak dua kali. Namun Kaharudin tidak kooperatif.

Guna menyikapi hal itu, Rionald memutuskan untuk melakukan panggilan melalui surat kabar. Harapannya agar Kaharudin dapat menghadap Satgas BLBI di Gedung Syafrudin Prawiranegara Lantai 4 Utara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Rionald menjelaskan, utang yang dimiliki Kaharudin terdiri dari Rp 7.828.253.577.427 dalam rangka Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PPKS) Bank Umum Nasional dan Rp 359.435.826.603,76 dalam rangka PKPS Bank Arya Panduarta.

Selain itu, Satgas BLBI menjadwalkan pemeriksaan terhadap Setiawan Harjono alias Steven Hui dan Hendrawan Harjono alias Xu Jing Nan. Keduanya diminta hadir di Kemenkeu pada Kamis (9/9) besok untuk melunasi hutangnya sebanyak Rp 3,57 triliun.

Baca Juga :
Satgas BLBI Kembali Tagih Empat Pengemplang

Dalam rangka PKPS (Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham) PT Bank Asia Pacific, demikian pengumuman Satgas.

Pemanggilan Satgas BLBI melalui media massa cetak sempat diunggah Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo melalui akun Twitter pribadinya @prastow pada Selasa (7/9).

Dalam pengumuman tersebut, Setiawan dan Hendrawan Harjono diminta hadir di Gedung Syafrudin Prawiranegara Lantai 4 Utara di Kemenkeu di Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat pada Kamis mendatang pukul 10.00 WIB.

Keduanya diminta menghadap Ketua Pokja Penagihan dan Litigasi Tim C. Pada tagihan dana BLBI ini, keduanya merupakan mantan pemegang saham dan anggota Dewan Direksi PT Bank Asia Pasific alias Aspac. Sebelumnya, Setyawan pernah menjabat sebagai Direktur Utama dan Hendrawan sebagai Wakil Direktur Utama.

Menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI, sebut pengumuman yang ditandatangani Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban.

Baca Juga :
Ketua Satgas: Banyak Obligator BLBI Tinggal di Singapura

Berdasarkan pengumuman tersebut, tertulis Setiawan Harjono memiliki dua alamat yakni di North Bridge Road, Singapura dan Menteng, Jakarta Pusat. Sedangkan Hendrawan Harjono beralamat di SGX Centre 2, Singapura dan Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam pengumuman tersebut juga ditegaskan jika kedua obligator itu tak hadir penuhi panggilan, akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, tidak dijelaskan langkah apa yang diambil. Rionald tak menjawab pertanyaan yang diajukan Rakyat Merdeka via pesan pendek

Sebelumnya, Satgas memanggil Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Namun putra mendiang Presiden Soeharto itu tak hadir. (Tapi) ada kuasanya, kata Rionald.

Ia menjelaskan pemanggilan Tommy Soeharto ini merupakan yang ketiga kalinya. Setelah mangkir dari dua kali pemanggilan sebelumnya, menurut dia, pemanggilan ketiga maka dilakukan melalui media cetak sebagaimana prosedurnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud Md mengultimatum para obligor agar bersikap kooperatif penuhi panggilan Satgas BLBI. Mereka bisa diperkarakan.

Meskipun kami selesaikan secara perdata bisa, ini (bisa) menjadi kasus pidana, tegasnya.

Menurutnya, obligor bisa dibidik dengan delik korupsi. Lantaran perbuatannya mengemplang BLBI dianggap memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara dengan cara melawan hukum. Oleh sebab itu mohon kooperatif, imbau Mahfud.

Mahfud mengungkapkan bahwa ada 48 obligor yang dipanggil Satgas. Mereka turut menikmati dana segar dari pemerintah saat krisis moneter terjadi tahun 1997-1998. Pemerintah saat itu mengucurkan dana mencapai Rp 111 triliun untuk membantu bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas akibat rush atau penarikan dana masyarakat secara besar-besaran. [BYU]

Original Source

Topik Menarik

{