Loading...
Loading…
Halo Pendukung Cikeas, Demokrat Besar Bukan Karena SBY, SBY Tuh yang Dibesarkan..

Halo Pendukung Cikeas, Demokrat Besar Bukan Karena SBY, SBY Tuh yang Dibesarkan..

Nasional | wartaekonomi | Senin, 06 September 2021 - 12:15

Pengamat Politik, Emha Husein Alphatani, menegaskan bahwa Partai Demokrat sejak berdiri hingga menjadi partai besar bukan karena perjuangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), malah sebaliknya, Partai Demokratlah yang telah membesarkan SBY sehingga bisa menjadi Presiden RI dua periode, bahkan SBY tak bisa disebut sebagai pendiri Demokrat seperti yang selalu dihembuskan loyalis Cikeas.

"Dalam sebuah rekaman video, SBY dalam sambutannya mengatakan \'ijinkan saya bergabung menjadi anggota Partai Demokrat\'. Dalam Akta Pendirian Partai Demokrat pun nama Susilo Bambang Yudhoyono tidak ada, demikian juga dengan nama salah satu keluarga Cikeas," ungkapnya.

"Yang lebih memiriskan hati, tatkala PD dideklarasikan pada 17 Oktober 2002, di Jakarta Hilton Convention Center, SBY tidak hadir, dia malah memilih untuk menghadiri deklarasi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dengan ketuanya Ryaas Rasyid dan Sekjen Andi Alfian Malarangeng. Bisa dipastikan bahwa ketika itu, SBY tidak memandang sebelah matapun kepada PD melainkan lebih fokus pada PDK," lanjutnya.

Begitu pun ketika usai Kongres Bali yang digelar di Ballroom Inna Hotel Sanur, Bali pada 23 Mei 2005, di mana terpilih Hadi Utomo, adik ipar Ani Yudhoyono sebagai Ketua Umum dan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina, menurutnya, tidak sekalipun SBY mendatangi kantor DPP Partai di Jalan Pemuda, sebuah gedung yang merupakan asset property Johnny Allen Marbun yang ketika itu menjabat Ketua Bidang OKK (Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi).

Lantas, dia pun mempertanyakan, atas dasar apa, SBY ingin menjadikan PD sebagai partai keluarga sampai-sampai SBY menempatkan dirinya sebagai Ketua Majelis Tinggi sepanjang usia.

"Ada yang sempat berkelakar bukan Ketua Majelis Tinggi tetapi Ketua Majelis Ketinggian, saking besarnya peranan SBY dalam menentukan arah partai, sekaligus mempertajam peranan kedua pangerannya," tegasnya.

"Betapa tidak, jika Ketua Majelis Tinggi berhalangan maka sebagai gantinya adalah Wakil Ketua Majelis Tinggi yang dalam hal ini adalah Ketua Umum yakni AHY. Dan jika AHY berhalangan maka sebagai gantinya adalah Wakil Ketua Umum dalam hal ini Ibas," kata Emha.

Belum lagi, lanjut Emha, kalau membedah peranan Mahkamah Partai (MP). Di tubuh Partai Demokrat, MP hanya sekadar pajangan yang mandul. Keputusan MP tidak lagi bersifat final dan mengikat secara internal sebagaimana diamanatkan UU. No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tetapi hanya sebatas rekomendasi yang keputusannya ditentukan oleh Ketua Majelis Tinggi.

"Kesemuanya ini tertuang dengan jelas dan transparan apabila AD/ART Partai Demokrat dibedah secara utuh. Konon kabarnya, menurut para saksi mata peserta Kongres V PD tahun 2020, sama sekali tidak ada pembahasan tentang Perubahan AD/ART.

Jadi, semua argumentasi PD Kubu AHY yang menyebutkan AD/ART sudah final dan dibahas pada Kongres V PD, adalah Pembohongan Publik yang sengaja ditebarkan untuk memuluskan peranan dinasty Cikeas di Partai Demokrat," ungkap Emha.

Emha juga mengungkapkan bahwa besarnya peranan Ketua Majelis Tinggi dalam tubuh Partai Demokrat menjadikan Bintang Mercy ini sangat bergantung pada keputusan dan titah SBY. Menurutnya, inilah awal Partai Demokrat yang demokratis menjadi partai tirani dan oligarki. Betapa tidak, mekanisme organisasi ditebas habis hanya untuk memuluskan karier anaknya yang dikorbankan dari militer untuk berkiprah di politik.

"Membentangkan Karpet Biru kepada Agus Harimurti Yudhoyomo (AHY) hanya beberapa saat setelah pengunduran dirinya dari TNI AD dengan pangkat Mayor. Bentangan karpet biru ini sempat menjadikan suasana dalam istana Cikeas kurang harmonis, karena pangeran Cikeas lainnya, Eddi Baskoro Yudhoyono (Ibas) merasa bahwa karier politiknya ditelikung oleh kakaknya sendiri atas perintah dan restu sang ayah dan bunda," tuturnya.

Bentangan Karpet Biru kepada AHY, pun nyaris terjadi di National University Hospital (NUH) di Singapura. Katanya bahwa dikabarkan oleh petinggi PD ketika itu, dalam satu kesempatan SBY mau menyerahkan jabatan Ketua Umum PD kepada AHY tanpa melalui mekanisme persidangan sebagaimana lazimnya sebuah partai politik yang demokratis.

"Untung saja, petinggi partai demokrat ini menyatakan ketikdaksetujuannya jika pelimpahan jabatan, tugas dan wewenang ketua diserahkan kepada AHY yang saat itu hanya menjabat Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) PD," imbuhnya.

"Merujuk pada realita di atas, tentunya gugatan kader yang tergabung pada PD versi KLB Deliserdang, Sumut di PTUN Jakarta dengan nomor 150/G/2021/PTUN.JKT dan 154/G/2021/PTUN.JKT sangat bedasar dan patut menjadi pertimbangan, karena niat tulus para kader ini adalah untuk mengembalikan marwah partai pada Khitohnya sebagai partai yang terbuka, demokratis dan Modern," pungkas Emha.

Original Source

Topik Menarik