Senator Paham Kondisi Daerah, Fadel Usulkan PPHN Jadi Tanggung Jawab DPD

Nasional | rm.id | Published at Rabu, 01 September 2021 - 17:00
Senator Paham Kondisi Daerah, Fadel Usulkan PPHN Jadi Tanggung Jawab DPD

Rencana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang salah satunya menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) masih terus digodok. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga terus mensosialisasikan rencana tersebut ke masyarakat luas.

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengusulkan bila nantinya betul-betul masuk dalam amandemen UUD 1945, maka PPHN akan menjadi tugas dan tanggungjawab Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Soalnya, para senator sangat paham dengan kondisi masyarakat dan juga kelanjutan pembangunan yang ada di daerah.

"Jadi nantinya DPD akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kaitanya dengan masalah keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bapenas) untuk rencana pembangunan jangka panjang," ujar Fadel dalam diskusi publik di Hotel Horrison Grand Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (1/9).

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu melanjutkan, hal ini dilakukan agar pembangunan di Indonesia bisa terus berkelanjutan dan berkesinambungan, siapapun presidenya.

Wakil Ketua MPR dari unsur DPD ini yakin, usul tersebut akan diterima seluruh fraksi yang ada di DPR. Untuk itu, pihaknya akan terus berkomunikasi dengan seluruh stakeholder yang ada agar rencana tersebut bisa terlaksana dan diterima semua pihak.

Selain itu, senator asal Gorontalo mengatakan, DPD mempunyai peran besar dalam mendorong Dynamic Governance atau pemerintahan yang dinamis.

Pemerintahan yang dinamis adalah pemerintahan yang mempunyai berbagai ide baru, persepsi baru, perbaikan terus-menerus, respon cepat, penyesuaian yang fleksibel dan inovasi-inovasi yang kreatif.

Hal itu terjadi lantaran DPD paling tahu tentang situasi di daerahnya dan kebutuhan daerah masing-masing sehingga bisa mengoreksi peraturan yang usang dan tidak sesuai lagi dengan dinamika yang terjadi di daerahnya.

"DPD juga memiliki akses yang kuat yang dapat mengakomodasi kebutuhan daerah yang terus berubah dengan pengambil/penentu kebijakan/peraturan/perundangan di pusat," tutup Fadel.

Artikel Asli