Ekspansi Advokasi Penyelamatan Lembaga Anti Korupsi

Nasional | minangkabaunews.com | Published at Rabu, 01 September 2021 - 15:07
Ekspansi Advokasi Penyelamatan Lembaga Anti Korupsi

Oleh: M Hafiz Al Habsy

Sempat beberapa kali menimbulkan pergerakan berskala nasional, lambat laun upaya penyelamatan pelemahan KPK mulai meredam, atau lebih tepat kita katakan adanya penurunan kuantitas pergerakan. Wajar saja jika permasalahan KPK mulai meredam, sebab setiap waktu selalu ada isu baru mencuat kepermukaan yang semakin menutupi permasalahan KPK.

Sebagai contoh, adanya kebijakan PPKM dalam penanganan pandemi yang mengancam usaha masyarakat sudah cukup untuk mengalihkan perhatian kita, sehingga permasalahan KPK tidak lagi terlintas di benak masyarakat. Tentunya masih banyak lagi permasalahan-permasalahan lainnya mulai dari lingkungan, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya.

Penumpukan masalah-masalah ini jelas telah membuyarkan fokus masyarakat, dan mengalihkan perhatian masyarakat dari upaya pelemahan KPK, padahal pelemahan KPK merupakan bentuk kehancuran sendi-sendi kehidupan demokrasi. Selain itu, turunnya kuantitas pergerakan penyelamatan KPK juga disebabkan munculnya pesimisme masyarakat karena ruang aspirasi yang semakin sempit selama pandemi, serta tidak dipenuhinya tuntutan masyarakat seperti di sahkannya UU KPK ditengah gelombang penolakan terhadap RUU tersebut.

Upaya penyelamatan KPK telah berjalan hampir dua tahun semenjak 2019, namun hingga saat ini segala apa yang masyarakat tolak justru tetap dilanggengkan oleh pemangku kekuasaan. Hal semacam ini jelas telah mencedrai marwah demokrasi dan sebagian masyarakat merasa jalan juang yang telah ditempuh sejauh ini berujung sia-sia.

Wajar memang apabila masyarakat umum merasa perjuangan kedepannya akan juga berujung sama dengan sebelumnya. Terlebih lagi setelah KPK tidak mengindahkan keputusan MK, dan yang terbaru ialah penolakan KPK terhadap rekomendasi Ombusmand, begitu juga dengan puncak pimpinan eksekutif yang terkesan merestui upaya pelemahan tersebut.

Bagaimanapun, setelah melalui perjalanan panjang, upaya penyelamatan KPK belum menemui hasil positif, meski begitu optimisme harus tetap dijaga karena tidak akan ada satupun perjuangan yang sia-sia. Sebab, meski segala upaya telah dilakukan bukan berarti tidak ada lagi upaya yang dapat kita lakukan kedepannya, dan bisa jadi hanya keteguhanlah yang kita butuhkan dalam hal ini.

Upaya Penyelamatan KPK

Ketika koreksi Ombusmand RI kepada KPK justru mendapatkan penolakan, bahkan mendapat kritikan balasan serta putusan MK yang tidak di indahkan, begitu juga masyarakat yang tak dihiraukan, lalu siapa lagi yang dapat menyelamat KPK? Tentu jawabannya ialah orang yang memiliki kekuasaan di atas KPK atau menempati posisi hierarki yang lebih tinggi.

Tidak ada jalan lain, penyelamatan KPK saat ini harus di arahkan ke presiden melalui Komnasham dan Ombusmand RI. Sebab sebagai puncak tertinggi rumpun eksekutif maka presiden bertanggung jawab atas segala perlakuan KPK yang tidak lain merupakan bagian dari lembaga eksekutif setelah dilakukannya alih status pegawai KPK.

Adanya temuan maladminstrasi oleh Ombusmand RI, serta pelanggaran terhadap hak pegawai KPK dalam proses alih status pegawai mesti di advokasikan kepada presiden. Namun, dalam hal upaya ini sudah ada catatan yang mengindikasikan presiden untuk memilih merestui upaya pelemahan terhadap lembaga anti korupsi tersebut.
Mengingat kembali pada tahun 2019, di saat RUU KPK, atau perubahan kedua dari UU No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantas tindak pidana korupsi tersebut mendapat penolakan, presiden saat itu di tuntut untuk menyelamatkan KPK dengan mengeluarkan Perppu.

Namun sebagaimana kita lihat hari ini, hal itu tak dipenuhi oleh presiden, hingga RUU KPK (uu no. 19 tahun 2019) telah diundangkan. Selain itu, presiden juga pernah meminta agar TWK KPK tak menjadi dasar penonaktifan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK, namun permintaan presiden tadi juga tidak diindahkan oleh pimpinan KPK. Oleh sebab itu, upaya penyelamatan KPK melalui advokasi kepada pucuk kekuasaan eksekutif tadi tidak akan berjalan mulus seperti harapan kita bersama.

Dalam hal ini, bisa kita ungkap semiotiki posisi presiden dalam menanggapi permasalahan ini, yang pertama, presiden memang merestui atau menyetujui adanya upaya pelemahan terhadap KPK, dan yang kedua ialah presiden tunduk kepada pimpinan KPK yang merupakan bawahannya dalam hierarki lembaga eksekutif.

Dari dua kemungkinan tadi, penulis berikan kebebasan kepada kita semua untuk menyimpulkan sendiri dimana posisi presiden hari ini. Meski begitu, upaya penyelamatan KPK melalui advokasi tadi mesti tetap dijalankan dan terus diperluas. Terlepas dari apapun keputusan presiden nantinya, yang jelas reformasi telah mengamanatkan kepada kita bersama untuk menjaga sendi-sendi kehidupan dalam berdemokrasi.

Ekspansi Advokasi

Dalam diskusi publik yang bertajuk GASAK, (gerakan selamatkan KPK) Sabtu, (7/8/2021), Muhammad Isnur dari bidang advokasi YLBHI mengatakan bahwa perlu dilakukan penekanan terhadap presiden melalui advokasi Komnasham dan Ombusmand RI, dimana tekanan tadi juga mesti diperluas dan bersifat kolektif kedepannya.

Selain dengan ekspansi advokasi yang bersifat kolektif, upaya ini juga mesti disertai keteguhan dalam prosesnya, sebagaimana tadi dijelaskan dengan melihat track record ke balakang upaya advokasi ini bukanlah hal yang mudah, dimana kita mesti mampu menggedor hati dan fikiran presiden agar mampu mengambil sikap yang semestinya.

Selain track record tadi, hambatan lainnya dalam memaksimalkan ekspansi advokasi ialah ruang aspirasi yang masih di gerus pandemi melalui kebijakan penanganannya. Sebagaimana kebijakan PPKM yang memuat aturan study from home dan work from home akan menutup atau memperkecil kesempatan konsolidasi dalam membentuk ekspansi advokasi saat ini hingga menyebabkan makin senyapnya keresahan masyarakat.

Tantangan-tantangan dalam melakukan perluasan pergerakan advokasi kepada pucuk pimpinan eksekutif tentunya tidak akan menutup total jalan juang kita. Pastinya akan selalu ada jalan untuk menyelamatkan KPK, dalam memaksimalkan ekspansi advokasi ini mesti dimulai dengan membangun optimisme masyarakat.

Salah satu jalan membangun optimisme masyarakat ialah dengan mengangkat seminar atau diskusi publik untuk membuka fikiran masyarakat mengenai keadaan lembaga anti korupsi hari ini. Bayangkan jika setiap perguruan tinggi di Indonesia mengadakan diskusi publik, berapa banyak mahasiswa dan masyarakat yang akan sadar dengan keadaan KPK.

Ketika kesadaran telah terbentuk, maka dalam merealisasikan advokasi tadi juga dapat dilakukan lebih mudah melalui media sosial atau dalam jaringan dengan menyuarakan temuan maladministrasi dan segala bentuk perlakuan KPK yang tidak berjalan dalam koridor yang benar, dan tentunya kuantitas dari pergerakan penyelamatan KPK ini juga sangat berpengaruh.

Bukan tanpa alasan, sebagaimana prinsip demokrasi yang sangat dipengaruhi suara mayoritas, maka semakin luas advokasi yang dilakukan melalui media sosial tentu akan besar harapan tuntutan tadi akan di pertimbangkan oleh pemerintah, dalam hal ini presiden hendaknya mampu terbuka hati dan fikirannya untuk turut memperjuagkan KPK.

Tuntutan advokasi tidak akan kekurangan dari segi kajian, mulai dari akademisi, hingga Ombusmand RI, tinggal lagi bagaimana kesimpulan atau tuntutan dari kajian-kajian tadi bisa tersampaikan dengan baik dan konsisten. Maka dari itu perlu kembali kita gaungkan konsolidasi baik dalam maupun luar jaringan untuk membagun ekspansi advokasi kepada pucuk pimpinan lembaga eksekutif yang memiliki kewenangan untuk menindak perlakuan KPK saat ini. (**)

// Penulis adalah M Hafiz Al Habsy, Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara-UNP

Artikel Asli