Lili Siregar Dinilai Tidak Pantas Lagi Menjabat Wakil Ketua KPK

Nasional | jawapos | Published at Rabu, 01 September 2021 - 12:45
Lili Siregar Dinilai Tidak Pantas Lagi Menjabat Wakil Ketua KPK

JawaPos.com Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar dinilai tidak pantas lagi menjabat sebagai pimpinan lembaga antirasuah. Ini karena dia telah terbukti melanggar kode etik dan pedoman prilaku.

Perbuatan Lili yang berhubungan dengan pihak berperkara dengan KPK merupakan pelanggaran berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Huruf b dan a Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020, tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Lili tidak pantas lagi menjabat sebagai pimpinan KPK. Karena telah menyalahgunakan kewenangan yakni berhubungan dengan pihak berperkara, kata Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman dalam keterangannya, Rabu (1/9).

Dia berpendapat, hukuman berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama satu tahun dinilai sangat ringan. Karena gaji pokok Wakil Ketua KPK hanya bagian kecil dari total penghasilan yang diterima setiap bulan.

Gaji pokok hanya sekitar Rp 4,6 juta sedangkan THP perbulan sekitar 89 juta. Jadi potongan gaji pokok tidak banyak berpengaruh terhadap pengahasilan bulanan, ungkap Zaenur.

Pegiat antikorupsi ini memandang, perbuatan Lili tidak hanya melanggar kode etik, tetapi merupakan perbuatan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU 30/2002 jo UU 19/2019 tentang KPK. Pasal ini melarang pimpinan KPK berhubungan dengan pihak berperkara dengan alasan apapun.

Menurut Pasal 65 UU KPK, lanjut Zaenur, pelanggaran atas ketentuan tersebut diancam pidana maksimal 5 tahun penjara. Mengapa berhubungan dengan pihak berperkara menjadi perbuatan terlarang di KPK, karena dapat menjadi pintu masuk jual beli perkara atau pemerasan oleh insan KPK.

Misalnya yang pernah dilakukan eks penyidik KPK Suparman atau eks penyidik KPK Setpanus Robin Pattuju, perkara juga menjadi rawan bocor kepada pihak luar jika ada hubungan antara insan KPK dengan pihak berperkara. Sehingga KPK akan sulit menangani perkara tersebut, bahkan perkara bisa berujung gagal ditangani, cetus Zaenur.

Dia menilai, putusan ringan oleh Dewas KPK bisa berakibat buruk bagi kinerja KPK. Karena akan semakin menggerus kepercayaan publik terhadap KPK.

Dia memandang, nama-nama besar yang duduk di Dewas tidak menjamin akan menerapkan prinsip zero tolerance terhadap pelanggaran di internal KPK. Putusan lembek oleh Dewas ini menunjukkan sikap permisif dan toleran di internal KPK.

Ke depan insan KPK tidak akan terlalu takut lagi melakukan pelanggaran, karena Dewas tidak keras terhadap pelanggaran. Terakhir, harapannya ada pihak masyarakat yang bersedia melaporkan dugaan pelanggaran pasal 36 UU KPK kepada aparat penegak huku. untuk diproses secara pidana, pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar diyakini Majelis Etik Dewas KPK menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Syahrial ke orang nomor satu di Kota Tanjungbalai tersebut. Sebab setiap insan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK yang berbuny, dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh KPK.

Lili terbukti melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Artikel Asli