AKPAT Nilai DPRK Tamiang Mati Nurani Kerakyatan, Ini Alasannya

Nasional | acehsatu.com | Published at Rabu, 01 September 2021 - 12:03
AKPAT Nilai DPRK Tamiang Mati Nurani Kerakyatan, Ini Alasannya

ACEHSATU.COM [ ACEH TAMIANG - Aliansi Tiga Kampung Persiapan Kabupaten Aceh Tamiang (AKPAT) menilai DPRK Aceh Tamiang mati nurani kerakyatan karena sampai saat ini qanun kampung pemekaran belum disahkan padahal pengusulan agar tiga kampung tersebut mendapat kode desa definitif dari Mendagri batas terakhirnya September ini.

Ketua Aliansi Tiga Kampung Persiapan Kabupaten Aceh Tamiang (AKPAT), Sugiono SH kepada acehsatu.com, Rabu (1/9/2021) mengatakan, lamanya pengesahan Qanun Kampung yang bertele-tele dan memakan waktu terlalu lama di DPRK Aceh Tamiang, berdampak semakin sedikitnya waktu yang tersisa dalam urusan proses pemenuhan syarat percepatan pendefenitifan tiga Kampung Persiapan dalam Kabupaten Aceh Tamiang.

September 2021 merupakan waktu terakhir untuk mengajukan terbitnya kode desa yang merupakan tahapan akhir dari perjalanan panjang urusan syah-tidaknya tiga kampung persiapan tersebut menjadi kampung defenitif setelah terbitnya kode desa dari Kemendagri, ujar Iik sapaan akrab Sugiono.

Lanjut IIK lagi, sekiranya tahun ini tidak terbit kode desa yang dikeluarkan Kemendagri maka tiga kampung persiapan tersebut masuk masa kadaluarsa, dapat diusulkan pada lima tahun mendatang sesuai UU no 6 tahun 2014 tentang Desa, PP no 43 tahun 2014 tentang aturan pelaksana UU Desa dan Permendageri no 1 tahun 2017 tentang penataan Desa.

Dorong Percepatan

Dijelaskan Iik, pihaknya terus melakukan upaya agar ketiga kampung ini cepat definitif sejak beberapa tahun lalu dan yang terakhir dimulai sejak Juni sampai minggu ke dua Agustus 2021, pihaknya beberapa kali melakukan pertemuan di Dinas dan Kantor DPRK dengan agenda mendorong percepatan pemenuhan syarat definitif kampung yang dihadiri pihak eksekutif dan legislatif.

Dalam pertemuan ketika itu terungkap beberapa persyaratan yang sedang dan sudah siap serta sedang berproses salah satunya terkait adanya qanun kampung

Dalam pertemuan tersebut Ketua DPRK, Suprianto ST dihadapan peserta rapat menyampaikan komitmennya dari tahapan pembahasan dan pengesahan qanun paling telat akan diselesaikan pada minggu ke tiga Agustus, dengan mempertimbangkan waktu yang tinggal sangat singkat.

Aliansi Tiga Kampung Persiapan Kabupaten Aceh Tamiang (AKPAT) rapat dengan Pemkab Aceh Tamiang di Kantor Bupati beberapa waktu lalu. tamiangsatu.com/ist

Dewan Ingkar Janji

Namun sampai 31 Agustus 2021 dewan belum mensahkan Qanun Kampung kondisi ini menandakan DPRK Aceh Tamiang ingkar janji, yang seharusnya qanun tersebut sudah diselesaikan pada minggu ke dua Agustus.

Kami AKPAT menilai DPRK Aceh Tamiang lemah komitmen dan sudah mati nurani kerakyatannya, ujar Iik kesal

.AKPAT meminta kepada anggota DPRK Aceh Tamiang untuk segera mensyahkan Rancangan Qanun Kampung menjadi Qanun, mengingat tahapan berikutnya masih akan ada urusan ditingkat Provinsi Aceh dan ditindaklanjuti di Kementerian Dalam Negeri.

Qanun Kampung menjadi salah satu persyaratan yang diminta oleh Kemendageri berdasarkan surat 27 Desember tahun 2021 perihal tentang permintaan kelengkapan persyaratan usulan penataan Desa di Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, pungkas Ketua Aliansi Tiga Kampung Persiapan Kabupaten Aceh Tamiang (AKPAT), Sugiono SH. (*)

Artikel Asli