Dalam Eksepsi Aryanto Ungkap Peran Pejabat Pemerintah

Nasional | lombokpost | Published at Rabu, 01 September 2021 - 10:34
Dalam Eksepsi Aryanto Ungkap Peran Pejabat Pemerintah

MATARAM -Dua terdakwa korupsi pengadaan benih jagung tahun 2017 Aryanto Prametu dan Lalu Ihwanul Hubi keberatan dengan dakwaan jaksa. Kedua rekanan tersebut mengajukan eksepsi secara tertulis ke majelis hakim PN Tipikor Mataram yang diketuai Catur Bayu Sulityo, Selasa (31/8).

Direktur PT Sinta Agro Mandiri (SAM) Aryanto Prametu mengajukan eksepsi melalui penasihat hukumnya Emil Siain. Sedangkan Direktur PT Wahana Banu Sejahtera (WBS) Lalu Ihwanul Hubi melalui penasihat hukumnya Kurniadi.

Menurut Emil, dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) kurang cermat dan kabur. Jaksa tidak mengungkap peran orang lain yang statusnya masih sebagai saksi hingga perkara ini disidangkan, kata dia.

Peran orang lain yang belum terungkap berasal dari kalangan pejabat pemerintahan. Seperti mantan kepala Biro Bina Administrasi Pengendalaian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa (LPBJ) NTB Swahip.

Dalam proyek pengadaan benih jagung tersebut yang bersangkutan bertugas menerbitkan surat perintah tugas pembentukan kelompok kerja (Pokja) barang atau tim 75. Tim tersebut bertugas melakukan penunjukan langsung paket pertama proyek dengan anggaran Rp 17,25 miliar tersebut. Tim pokja dibentuk sebelum permohonan penunjukan langsung ke ULP, jelasnya.

Emil juga menyebut peran Kepala Bidang Tanaman Pangan Distanbun NTB tahun 2017 L Muhammad Syafriari. Dimana dia terlibat bersama terdakwa Ida Wayan Wikanaya selaku pejabat pembuat komitmen (PPK). Mereka bersama-sama melakukan survei stok benih jagung yang direkomendasikan Diahwati ke gudang PT Sadar Tani Bersaudara di Jombang, Jawa Timur.

Saat itu, Syafriari bersama Wikanaya didampingi Diahwati telah mengetahui stok benih jagung di gudang PT Sadar Tani Bersama itu adalah milik Masykur. Tetapi diklaim Diahwati sebagai pemenuhan stok PT SAM. Padahal faktanya stok benih jagung itu disiapkan untuk PT WBS. Tetapi meskipun sudah melaporkan hasil surveri ke Husnul Fauzi (kuasa pengguna anggaran/mantan kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB), PT SAM tetap ditunjuk mengerjakan proyek. Dengan dalih PT SAM mendapatkan dukungan dari produsen CV Tani Tandur, urainya.

Padahal CV Tani Tandur asal Kediri, Jawa Timur, tersebut tidak menjalankan bisnis dalam pemenuhan benih jagung. Para pejabat dan perusahaan CV Tani Tandur tidak terseret dalam perkara ini, bebernya.

Termasuk Diahwati selaku calo penyedia benih jagung. Sampai saat ini, perempuan yang hanya menjalankan bisnis catering itu hanya berstatus sebagai saksi. Padahal yang memalsukan benih jagung adalah Diahwati, ungkapnya.

Kuasa Hukum Hubi: Kerugian Negara Sudah Dipertanggungjawabkan

Kurniadi penasihat hukum Hubi mengatakan, dakwaan jaksa kabur. Dakwaan itu disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap.

Menurut Kurniadi, dakwaan jaksa tidak memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Jika tidak memenuhi syarat itu, dakwaan jaksa batal demi hukum, ujarnya.

Tidak cermatnya jaksa dalam mencantumkan secara lengkap hasil dari penyidikan yang berkaitan dengan kerugian negara. Awalnya berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) muncul temuan potensi kerugian negara dalam proyek tersebut.

Berdasarkan hasil audit tujuan tertentu (ATT) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) telah ditemukan kerugian negara Rp 10,633 miliar.Tahap pertama yang dikerjakan PT SAM merugikan negara Rp 7,559 miliar. Sedangkan PT WBS yang mengerjakan proyek tahap dua merugikan negara Rp 3,03 miliar.

Tetapi, temuan tersebut sudah dipertanggungjawabkan melalui Satker Distanbun NTB dengan menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTM). Artinya PT SAM dan PT WBS memiliki kesanggupan untuk menyetorkan temuan tersebut. Seluruh temuan kerugian negara itu sudah dibayar berdasarkan kontrak Nomor: Prod. TP.027/2764/XII/Dipertanbun tertanggal 4 Desember 2017, bebernya.

Hubi didakwa berdasarkan pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal tersebut terdapat unsur adanya perbuatan melawan hukum (PMH) dan merugikan negara. Karena kerugian negara sudah dibayar sesuai temuan BPK yang diteruskan ke Itjen Kementan, unsur pasal yang didakwakan tersebut tidak memenuhi unsur. Jelas, unsur merugikan negara seperti dakwaan jaksa tidaklah terpenuhi, tandasnya. (arl/r1)

Artikel Asli