Dua Terdakwa Ajukan Keberatan, Dugaan Korupsi Benih Jagung Dianggap Soal Perdata

Nasional | suarantb | Published at Rabu, 01 September 2021 - 03:11
Dua Terdakwa Ajukan Keberatan, Dugaan Korupsi Benih Jagung Dianggap Soal Perdata

Mataram (Suara NTB) Direktur PT Wahana Banu Sejahtera Lalu Ikhwanul Hubby menyampaikan nota keberatan atas dakwaan korupsi pengadaan benih jagung tahun 2017. Terdakwa meminta majelis hakim menjatuhkan putusan sela berupa penghentian proses pemeriksaan persidangan. Sebab, menurutnya dakwaan jaksa kabur, tidak lengkap, salah azas, dan salah subjek.

Hal itu disampaikan penasihat hukum Ikhwan, Kurniadi dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa, 31 Agustus 2021. Sidang dipimpin ketua majelis hakim Catur Bayu Sulistiyono.

Meminta hakim untuk menyatakan dakwaan batal demi hukum, dan persidangan ini dihentikan sehingga terdakwa dikeluarkan dari tahanan, ucapnya.

Alasannya, kata Kurniadi, Ikhwan berkontrak dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dalam pengadaan 849,9 ton benih jagung tahun 2017 dengan nilai Rp31,7 miliar. Kemudian proyek ini bermasalah.

Antara lain sebagian benih yang disalurkan tidak sesuai dengan isi kontrak, tidak bersertifikat, dan kedaluarsa. Apabila terjadi permasalahan dengan kontrak, maka seharusnyad diselesaikan melalui sengketa arbitrase, urainya.

Sementara dalam hal salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan pada isi kontrak.Baik itu dari Distanbun Provinsi NTB yang dalam kontrak itu diwakili mantan Kadis Husnul Fauzi dan pejabat pembuat komitmen Ida Wayan Wikanaya. Maupun Ikhwan. Maka harus diselesaikan secara keperdataan, ucapnya.

Kurniadi menambahkan, jikapun tetap diseret dalam kasus korupsi, menurutnya pertanggungjawabannya pada korporasi yakni PT WBS. Bukan pada Ikhwan yang selaku perwakilan perusahaan sebagai Direktur.

PT WBS merupakan subjek hukumnya yang dibebankan pertaanggungjawaban hukum selaku korporasi. Sehingga dalam hal ini jaksa penuntut umum yang mendakwa Lalu Ikhwanul Hubby telah salah meletakkan subjek hukumnya, sebut dia.

Kurniadi menjelaskan dakwaan jaksa terhadap kliennya tersebut juga objektif sehingga menggunakan audit BPKP Perwakilan NTB untuk dasar penghitungan kerugian negaranya 11,92 miliar. Sementara proyek yang dikerjakan PT WBS itu sebelumnya sudah diaudit BPK RI.

Audit itu kemudian ditindaklanjuti Inspektorat Kementan RI melalui audit tujuan tertentu yang diterbitkan pada Mei 2018. Audit ini menemukan kerugian negara sebesar Rp3,03 miliar. Itu dari selisih dari nilai terbayar dan nilai manfaat benih jagung tanpa sertifikat, paparnya.

Kurniadi pun mengklaim kerugian itu sudah dibayar lunas ke kas negara melalui Distanbun Provinsi NTB pada November 2020. Bahwa kerugian tersebut berupa utang tunggakan dalam bentuk TPTGR (tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi), yang secara yuridis normatif adalah suatu bentuk mutlak dari perbuatan hukum dalam wilayah (domain) perdata, jelasnya.

Aryanto Enggan Disalahkan Sendiri

Direktur PT Sinta Agro Mandiri Aryanto Prametu juga mengajukan eksepsi terkait dakwaan korupsi pada pengadaan 480 ton benih jagung dengan kontrak senilai Rp17,25 miliar. Perbuatan Aryanto seperti disebut dalam dakwaan merugikan negara Rp15,43 miliar karena mendatangkan benih rusak, tidak bersertifikat, dan rusak.

Penasihat hukum Aryanto, Emil Siain mengutarakan bahwa pihak lain memiliki peran besar dalam korupsi tersebut. Diantaranya, mantan Kadistanbun Provinsi NTB Husnul Fauzi yang mengajak kliennya mengerjakan proyek tersebut dengan melibatkan calo, Diahwati.

Bahwa Diahwati ini merupakan pengusaha katering yang bukan merupakan produsen ataupun penangkar benih. Diahwati yang menjanjikan akan menyuplai kebutuhan benih, urainya.

Demikian juga dengan pihak-pihak lain yang berperan dalam proses PT SAM mendapatkan proyek pengadaan benih Balitbang tersebut. Diantaranya, Karo Adpem dan LPBJP Swahip yang berperan membentuk kelompok kerja penunjukkan PT SAM sebagai pelaksana.

Juga peran mantan Kabid Tanaman Pangan Distanbun Provinsi NTB L M Syafriari dan pejabat pembuat komitmen Ida Wayan Wikanaya. Mereka mengetahui benih yang disediakan Diahwati itu bukanlah benih untuk stok PT SAM. Tetapi tetap melanjutkan penunjukkan PT SAM, sebut Emil.

Emil pun menyeret keterlibatan CV Tani Tandur, produsen benih asal Kediri, Jawa Timur yang membuat surat dukung abal-abal untuk memuluskan kontrak PT SAM. Padahal, perusahaan ini tidak memiliki stok benih yang tercantum dalam kontrak.

Maka hal tersebut merupakan perkara lingkup keperdataan sehingga dakwaan penuntut umum kurang teliti dan cermat mengenai kompetensi pengadilan yang mengadili perkara ini, urainya.

Emil pun menyinggung soal dakwaan yang tidak mengaburkan fakta mengenai adanya hasil audit Itjen Kementan RI. Bahwa audit itu menyatakan adanya kerugian negara sebesar Rp10,63 miliar. Kerugian itu sudah dibayarkan ke kas negara sehingga unsur kerugian negaranya tidak terpenuhi, tandasnya.

Jaksa penuntut umum, I Made Sutapa menyatakan pihaknya akan memberikan tanggapan atas eksepsi para terdakwa tersebut. Tanggapan tersebut akan disampaikan dalam sidang selanjutnya pada Selasa pekan depan. (why)

The post Dua Terdakwa Ajukan Keberatan, Dugaan Korupsi Benih Jagung Dianggap Soal Perdata first appeared on SuaraNTB.
Artikel Asli