Pemkot Mataram Hapus Denda Pajak

Nasional | suarantb | Published at Rabu, 01 September 2021 - 01:28
Pemkot Mataram Hapus Denda Pajak

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram memberikan relaksasi penghapusan denda pajak bagi pengusaha hotel. Kebijakan ini diharapkan bisa membantu pemulihan sektor ekonomi serta keterpurukan selama pandemi.

Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengakui, pandemi Covid-19 memukul berbagai sektor terutama sektor jasa dan perdagangan. Maka dari itu, pihaknya memberikan kebijakan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Peraturan Walikota Mataram Nomor 22 Tahun 2020 dengan memberikan relaksasi berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) bagi masyarakat.

Relaksasi pajak ini dengan ketentuan wajib pajak yang membayar tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun sebelumnya selama periode pembayaran tanggal 1 30 September 2021, diberikan penghapusan sanksi administrasi atau denda sebesar 100 persen.

Sedangkan, WP membayar pada rentang waktu 1 31 Oktober diberikan penghapusan sanksi 75 persen dan pembayaran 1 30 November diberikan penghapusan sanksi denda 50 persen. Di HUT Kota Mataram ke 28 ini, saya memberikan kebijakan relaksasi PBB bagi masyarakat, kata Mohan, Selasa, 31 Agustus 2021.

Sementara, pemberian pengurangan PBB terhadap WP pribadi atau badan usaha hotel sebesar 50 persen dari ketetapan PBB tahun 2021 dengan mengajukan permohonan. Walikota mengharapkan, kebijakan ini bisa membantu pemulihan sektor ekonomi di Kota Mataram untuk kembali menggeliat bangkit dari keterpurukan akibat pandemi.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), H. M. Syakirin Hukmi menambahkan, pemberian relaksasi denda pajak berlaku selama tiga bulan mulai September November mendatang. Wajib pajak yang melewati fase itu atau membayar pada bulan Desember, maka tidak diberikan relaksasi. Kalau lewat tidak mendapatkan relaksasi, tambahnya.

Kebijakan relaksasi penghapusan sanksi denda kata Syakirin, tidak berpengaruh terhadap target pendapatan asli daerah (PAD). Pasalnya, pembayaran denda memiliki rekening tersendiri. Kecuali, realisasi pajak hotel akan berpengaruh karena adanya kebijakan pemotongan 50 persen.

Syarat mendapatkan relaksasi 50 persen, pengusaha harus mengajukan ke Pemkot Mataram. Bagi yang tidak mengajukan berarti tidak terdampak Covid-19, ucapnya.

Syakirin menyebutkan, target pajak hotel Rp 26 miliar. Realisasi saat ini, baru mencapai sekitar Rp 16 miliar. (cem)

The post Pemkot Mataram Hapus Denda Pajak first appeared on SuaraNTB.
Artikel Asli