Akan Diputuskan Satgas Investasi

Nasional | suarantb | Published at Rabu, 01 September 2021 - 01:17
Akan Diputuskan Satgas Investasi

SATGAS Investasi Percepatan Investasi Nasional akan segera memutuskan nasib kerja sama pemanfaatan aset di Gili Trawangan. Kerja sama pemanfaatan aset dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) seluas 65 hektare akan diputuskan dalam beberapa hari mendatang.

Insya Allah, persoalan aset Gili Trawangan segera tuntas. Persoalan ini melibatkan Satgas Investasi Nasional, nanti diputuskan oleh Satgas, kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Ir. H.Mohammad Rum, M.T., dikonfirmasi Suara NTB , Selasa, 31 Agustus 2021.

Rum mengatakan, Pemprov NTB siap dengan segala konsekuensi yang akan timbul dari keputusan Satgas Percepatan Investasi Nasional. Demi untuk masyarakat, demi untuk daerah kita harus siap menerima konsekuensinya, katanya.

Apabila nantinya muncul persoalan hukum, Biro Hukum Setda NTB sudah menyiapkan langkah-langkah. Pada Selasa, 31 Agustus 2021, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M. Sc., sedang berada di Jakarta bertemu dengan Satgas Percepatan Investasi Nasional yang menangani persoalan GTI. Dalam Satgas Percepatan Investasi Nasional terdiri dari berbagai unsur, yaitu Polri, Kejaksaan Agung dan KPK.

Sebelumnya, Gubernur mengatakan Pemprov telah merampungkan rancangan adendum kontrak produksi pemanfaatan aset daerah seluas 65 hektare di Gili Trawangan. Dalam draf adendum yang dibuat, masyarakat setempat yang telah memanfaatkan lahan seluas 60 hektare untuk usaha akomodasi pariwisata akan diakomodir.

Sisanya, lahan seluas 5 hektare yang akan ditawarkan untuk dikelola oleh PT. Gili Trawangan Indah (PT. GTI). Apabila PT. GTI tidak setuju, maka Pemprov NTB akan memutus kontrak kerja sama dengan investor tersebut.

Sekarang adendum yang ditawarkan pemerintah daerah simpel. Ada sekitar 5 hektare (lahan) yang masih kosong di antara 65 hektare di sana. Nah, GTI mau nggak menggarap yang 5 hektare ini. Kalau GTI nggak mau maka putus kontrak, kata Gubernur.

Lahan konsesi PT. GTI yang sebelumnya 65 hektare, seluas 60 hektare sudah digarap masyarakat. Sehingga, sisa lahan seluas 5 hektare yang akan ditawarkan ke PT. GTI untuk dikelola dalam draf adendum tersebut.

Gubernur menambahkan, masyarakat yang sudah menggarap lahan itu tidak akan diganggu. Namun nantinya akan diatur kerja sama dengan Pemprov NTB sama seperti yang dilakukan untuk investor.

Jadi nggak ada masyarakat yang diganggu. Tapi kalau misalnya GTI nggak mau (mengelola lahan 5 hektare), kita putus kontraknya, tegas Gubernur. (nas)

The post Akan Diputuskan Satgas Investasi first appeared on SuaraNTB.
Artikel Asli