Dinasti Politik, Bupati Probolinggo Lupa Diri

Nasional | barakata.id | Published at Rabu, 01 September 2021 - 07:58
Dinasti Politik, Bupati Probolinggo Lupa Diri

Barakata.id, Probolinggo Warga dan Aliansi Santri Probolinggo, Jawa Timur mengapresiasi penangkapan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin yang dilakukan KPK pada Senin (30/8/2021).

Bentuk apresiasi terhadap KPK itupun disampaikan melalui karangan bunga. Tampak ada dua karangan bunga di kantor KPK di Jakarta. Dua karangan bunga dari warga dan Aliansi Santri Probolinggo itu bertuliskan Selamat dan Sukses kepada KPK Atas Penangkapan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin.

Kiriman bunga ucapan apresiasi kami terhadap KPK yang berhasil menangkap dan meruntuhkan dinasti Hasan Aminuddin, dan total ditetapkan tersangka oleh KPK sudah mencapai 22 orang, ujar salah seorang santri Probolinggo, Abdul Rahman, Selasa (31/8/2021).

Dan kami atas nama masyarakat Probolinggo berharap KPK mengusut tuntas korupsi yang ada di Kabupaten Probolinggo, sampai tuntas ke akar-akarnya. Agar masyarakat lebih sejahtera dan bisa keluar dari 10 besar daerah termiskin nomer 4 di Indonesia, imbuhnya.

Bupati Probolinggo Puput Antrian Sari. F: Barakata.id/Dok

Karangan bunga diperkirakan akan terus bertambah. Yakni dari sejumlah elemen masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pegiat antikorupsi di Kabupaten Probolinggo.

Karangan bunga proses perjalanan dan sampai besok pagi di kantor KPK. Kami acungkan jempol terhadap KPK yang berani menangkap keluarga dinasti Hasan Aminuddin. Kami harap jangan sampai berhenti di sini, perlu ditelusuri lagi dugaan-dugaan korupsi yang dilakukan Hasan Aminuddin, kata perwakilan dari Pemuda Peduli Kabupaten Probolinggo, Sarful Anam.

Masyarakat dan pegiat antikorupsi di Kabupaten Probolinggo berharap KPK usut tuntas kasus korupsi hingga ke akar-akarnya.

Dinasti Politik

Pengamat menyebut aksi ini terjadi karena adanya dinasti politik. Diketahui, Tantri, sapaan akrab Bupati Probolinggo menjabat bupati di periode keduanya. Sebelumnya, jabatan bupati telah diemban suaminya, Hasan Aminuddin selama dua periode.

Pengamat politik asal Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdus Salam mengatakan karena dinasti politik yang cukup lama dan besar, akibatnya sang bupati merasa memiliki kekuasaan absolut.

Fenomena jual beli jabatan seperti yang terjadi di Probolinggo jelas karena kekuasaan yang terlalu lama, sehingga bisa menjadi kuasa absolute tadi, jadi mudah corrupt, tidak lagi ada pertahanan seolah-olah publik tidak akan mengawasinya karena kekuasaan yang sangat-sangat besar absolut tadi, kata Surokim seperti dikutip dari detik.com.

Selain itu, peneliti senior di Surabaya Survey Center (SSC) ini menambahkan dinasti kekuasaan ini juga berimbas pada bupati yang menjadi lupa diri sehingga dengan mudah melakukan praktik korupsi.

Seolah-olah sudah tidak ada lagi mawas diri, kewaspadaan, dan kesadaran untuk menjaga ruang jabatan publik tadi sebagai media pengabdian mulia kepada publik masih selfish dan terkesan lupa diri bahwa kekuasaan itu ada batasnya, tambah Surokim.

Pria yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Trunojoyo Madura ini juga berpesan pada publik tentang pentingnya pembatasan kekuasaan. Agar tidak terjadi dinasti kekuasaan dan pemerintah yang korupsi.

Penting bagi publik juga menyadari bahwa kekuasaan itu patut dibatasi, tidak boleh dibuat turun temurun kendati itu absah melalui pemilu sehingga potensial memelihara politik kroni, jelas Surokim.

Karena ini akan melemahkan fungsi check and balances dan kekuasaan cenderung menjadi transaksional dan dilakukan dengan sesukanya ugal-ugalan seolah publik tidak ada, pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Probolinggo ditangkap pada Senin (30/8/2021) sekitar pukul 02.00 WIB. Pada jam itu KPK melakukan OTT pada Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya yang seorang Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Hasan Aminuddin di kediaman pribadinya.

Penangkapan Tantri, sapaan akrab Bupati Probolinggo, diduga berkaitan dengan jual-beli jabatan kepala desa atau kades. Dalam OTT ini, KPK turut menyita uang ratusan juta rupiah. Informasi yang dihimpun, diduga ada uang sekitar Rp 360 juta yang disita KPK.

KPK menetapkan 22 orang sebagai tersangka suap berkaitan dengan jual-beli jabatan kepala desa atau kades di Kabupaten Probolinggo. Dari 22 orang, baru 5 orang yang ditahan oleh KPK.

*****

Editor: Ali Mhd

Artikel Dinasti Politik, Bupati Probolinggo Lupa Diri ditulis oleh Ali Mahmud dan diterbitkan petama kali di Barakata.id.

Artikel Asli