Bakal Polisikan 2 Aktivis ICW Moeldoko: Saya Sudah Sabar

Nasional | rm.id | Published at Rabu, 01 September 2021 - 07:45
Bakal Polisikan 2 Aktivis ICW Moeldoko: Saya Sudah Sabar

Pintu islah antara Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko dengan Indonesia Coruption Watch (ICW) sudah tertutup. Moeldoko bakal polisikan 2 aktivis ICW yang telah menudingnya ikut berburu rente dalam proyek ivermectin dan ekspor beras. Saya sudah sabar, tegas Moeldoko.

Hal itu disampaikan Moeldoko di kediamannya, kawasan Menteng Jakarta Pusat, kemarin sore. Ia ditemani kuasa hukumnya, Otto Hasibuan. Dua aktivis ICW yang akan dilaporkannya yakni Egi Primayogha dan Miftah.

Sore itu, mantan orang nomor satu di TNI ini, pelit senyum. Keningnya kerut, tatapannya tajam. Omongannya beberapa kali dijeda, ketika menyinggung hal serius dan sensitif. Tampak seperti menahan emosi. Ia tak serileks biasanya. Meskipun di pekarangan rumahnya yang asri itu, sesekali dihibur oleh siulan burung yang merdu.

Saya dituduh bermain di Jiwasraya, saya dituduh bermain di Asabri. Saya tenang. Saya tenang, ucap Moeldoko.

Tapi kali ini, tidak lagi. Apalagi perburuan rente, istilah yang dipakai ICW, menurutnya, adalah tuduhan serius. Yakni, mencari keuntungan dengan menggunakan kekuasaan.

Pensiunan Jenderal TNI Angkatan Darat ini khawatir, jika sikap tenangnya itu justru malah disalahartikan oleh masyarakat luas. Fitnah-fitnah seperti itu, kalau saya biarkan, akan merusak kepercayaan, bahkan kepercayaan anak istri saya akan berubah kepada saya, kesalnya.

Karena itu, upaya somasi yang dilayangkan ke ICW dirasa sudah cukup. Apalagi, sebutnya, LSM anti korupsi ini tidak menunjukkan itikad baik. Saya sudah memberikan kemudahan dengan sabar, sambungnya.

Tercatat, sudah 3 kali somasi dilayangkan kepada ICW melalui kuasa hukumnya Otto, sejak akhir Juli lalu. Ada yang disampaikan secara lisan maupun tulisan.

Tenggat waktu masing-masing somasi juga bervariasi, mulai dari 1x24 jam, 3x24 jam, hingga terakhir 5x24 jam, pada 20 Agustus lalu.

Dalam somasinya itu, Moeldoko meminta ICW membuktikan keterlibatannya dalam perburuan rente ivermectin dan ekspor beras. Sebagaimana dipaparkan peneliti ICW Egi Primayogha.

Saya tidak terlalu banyak meminta, anda minta maaf, klarifikasi, cabut pernyataan, selesai. Tapi, kalau itu tidak anda lakukan, saya harus lapor polisi, tantangnya.

Namun, apa yang diminta Moeldoko dalam somasinya itu, tak kunjung dipenuhi ICW. Ia menyimpulkan, apa yang disampaikan Egi adalah tindakan character assassination atau pembunuhan karakter.

Karena kebenarannya belum jelas. Apalagi dengan pendekatan ilmu cocoklogi, dicocok-cocokkan. Ini apa-apaan, begini ini. Sungguh saya tidak mau terima yang seperti itu, imbuhnya.

Kapan akan lapor? Kuasa Hukum Moeldoko, Otto Hasibuan mengaku belum dapat memastikan kapan hari dan tanggal pelaporan ICW ke Polisi. Ia hanya bilang secepatnya.

Nanti kami beritahukan tanggalnya kapan kami akan lapor, ujar Otto.

Yang pasti, lanjut bos Peradi ini, ada 2 aktivis ICW yang akan dilaporkan. Yakni, Egi selaku peneliti yang menyampaikan tuduhannya lewat YouTube, dan Miftah S yang membuat siaran pers di website ICW. Keduanya, dikenakan pasal pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dua ini yang akan kami lapor, nantinya apabila ada pihak-pihak lain yang terlibat, tentunya nanti akan kita lihat dalam perkembangan kasus, tandasnya.

Apa tanggapan ICW? Tiga Kuasa hukum ICW, M Isnur, Julius Ibrani dan Erwin Natosmal Umar dalam siaran persnya tadi malam, merespons pernyataan Moeldoko. ICW, jelas Isnur, sudah berulang kali menjelaskan bahwa hasil penelitian ICW tidak menuding pihak tertentu manapun. Terlebih Moeldoko, mencari keuntungan melalui peredaran Ivermectin.

Hal itu telah pula kami sampaikan dalam tiga surat Jawaban somasi kepada Moeldoko melalui kuasa hukumnya, Otto Hasibuan. Sebab, jika dicermati lebih lanjut, siaran pers yang berjudul Polemik Ivermectin: Berburu Rente di Tengah Krisis selalu menggunakan kata indikasi dan dugaan, terang Isnur.

Moeldoko, lanjutnya, salah melihat konteks penelitian tersebut. Karena yang digambarkan ICW adalah indikasi konflik kepentingan antara pejabat publik dengan pihak swasta, bukan sebagai personal individu.

Isnur cs juga menilai Moeldoko terus-menerus mendaur ulang isu ekspor beras. Padahal, dalam berbagai kesempatan, pihaknya sudah tegas menyampaikan bahwa pernyataan itu adalah mis-informasi, karena yang benar adalah mengirimkan kader HKTI atau petani ke Thailand untuk mengikuti program pelatihan.

Selain itu, khusus untuk ekspor beras ini, ICW juga telah meminta maaf atas kekeliruan pernyataan tersebut, kata Isnur.

Terkait rencana Moeldoko melapor ke polisi, ICW tak mempermasalahkan. Menurutnya, itu hak Moeldoko sebagai individu. Namun, dia menyayangkan, selaku pejabat publik, harusnya Moeldoko bisa lebih bijak.

Bukan justru langsung menempuh jalur hukum tanpa ada argumentasi ilmiah tentang indikasi konflik kepentingan dalam penelitian ICW, sesalnya.

Guru besar ilmu hukum dan tata negara, Prof Asep Yusuf menilai langkah yang ditempuh Moeldoko, mulai dari somasi hingga ke laporan ke kepolisian, sudah tepat. Somasi itu udah benar, apalagi sudah 3 kali. Agar ada kesempatan untuk menyiapkan bukti-bukti. Kalau tidak diindahkan, maka sudah tepat ambil langkah hukum, kata Prof Asep saat dihubungi, tadi malam.

Kata dia, kebebasan berekspresi di alam demokrasi juga membutuhkan nilai kebenaran dan keadaban. Sehingga, apa yang dilakukan harus penuh rasa tanggung jawab. Kalau demokrasi tidak dibangun dengan keadaban, maka bukan demokrasi, tapi caci-maki, sambungnya.

Menurutnya, tidak ada salah jika pejabat negara menjaga citra baiknya di hadapan publik. Agar bisa dipercaya. Namun, jika ICW punya cukup bukti, juga tidak ada salahnya mengkritik pejabat manapun, termasuk Moeldoko. [SAR]

Artikel Asli