Tolak Semua Gugatan MK Pro-TWK

Nasional | rm.id | Published at Rabu, 01 September 2021 - 07:35
Tolak Semua Gugatan MK Pro-TWK

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dipakai untuk alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak melanggar UUD. TWK itu, kata para hakim Mahkamah Konstitusi (MK), konstitusional.

Putusan ini dikeluarkan para hakim MK atas gugatan yang dilayangkan Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, Yusuf Sahide terhadap Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang (UU) Nomor 19/2019 tentang KPK. Dalam putusannya, MK menyatakan, gugatan Yusuf Sahide tidak beralasan menurut hukum. Karenanya, MK menolak seluruh gugatan itu.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK, Anwar Usman, dalam sidang putusan yang disiarkan di kanal YouTube MK, kemarin.

Dalam gugatannya, Yusuf Sahide meminta MK memutuskan frasa 'dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan' dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Namun, Hakim Konstitusi, Daniel Foekh menyatakan, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak dimaksudkan untuk menjamin seseorang yang telah menduduki jabatan apa pun, tidak dapat diberhentikan dengan alasan untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum.

"Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum yang adil serta adanya perlakukan yang sama dalam arti setiap pegawai yang mengalami alih status mempunyai kesempatan yang sama menjadi ASN dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan," katanya.

Putusan ini tidak diambil secara bulat. Lima hakim MK menyatakan menolak, empat hakim MK lainnya dissenting opinion alias punya pendapat berbeda. Keempat hakim MK itu adalah Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.

Saldi Isra berpandangan, proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagai hak. Setelah hak tersebut dipenuhi, barulah diikuti dengan penyelesaian masalah-masalah lain. "Termasuk melakukan promosi dan demosi sebagai pegawai ASN di KPK," ujar Saldi, saat membacakan pendapatnya di sidang tersebut.

Dia menyatakan, berdasarkan pertimbangan hukum putusan MK Nomor 70/PUU-VXII/2019, peralihan status pegawai KPK menjadi ASN bukanlah proses seleksi calon pegawai baru yang mengharuskan tes. Apalagi, para pegawai KPK selama ini telah mengabdi lama. Dedikasinya dalam pemberantasan korupsi tidak perlu diragukan.

"Ketentuan Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU KPK harus dipandang, dimaknai, dan diposisikan sebagai peralihan status bagi penyelidik, penyidik, dan pegawai menjadi pegawai ASN. Sehingga desain baru institusi KPK tetap memberikan kepastian hukum bagi penyelidik, penyidik dan pegawai KPK," papar dia.

Mendengar putusan MK ini, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata tidak mau buru-buru senang. Sebab, saat ini KPK masih menunggu hasil gugatan lain yang dilayangkan Novel Baswedan Cs ke Mahkamah Agung (MA).

Saat ini, MA memang tengah menguji Peraturan KPK (Perkom) Nomor 1/2021 yang menjadi dasar pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN. "Kan masih ada permohonan uji materi di MA. Ya kami juga menunggu putusan MA," ungkap Alex, dalam keterangannya, kemarin.

Dia bilang, pengujian Perkom 1/2021 di MA untuk menentukan sah atau tidaknya TWK. Untuk itu, pihaknya belum mau memberikan sikap terkait pelaksanaan TWK itu, karena masih dalam gugatan di MA.

"Biar tuntas sekalian. Karena yang di MA menyangkut Perkom yang menjadi dasar sah tidaknya TWK," jelasnya.

Bagaimana tanggapan Novel? Sepupu Anies Baswedan ini, tetap santai. Dia menyatakan, tidak masalah dengan putusan itu. "Putusan MK bukan atas yang kami ajukan, dan hal yang diputuskan oleh MK merupakan norma. Tidak ada masalah dengan itu," ujarnya.

Yang dipermasalahkan Novel Cs adalah serangkaian perbuatan yang dianggapnya melawan hukum yang dilakukan secara sistematis, terselubung, dan ilegal, sehingga terjadinya pelanggaran HAM. "Itu yang terjadi, telah diperiksa dengan ditemukan fakta-fakta dan bukti-buktinya sebagai masalah yang serius," ucapnya.

Menurut Novel, meski MK telah memutus TWK konstitusional, bukan berarti saat ada pelanggaran, dapat dibenarkan. Dia memandang, MK hanya memeriksa norma yang diuji dengan konstitusi. Sementara, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman dan Komnas HAM, ditemukan banyak perbuatan melanggar hukum dan melanggar HAM. [UMM]

Artikel Asli