Kadernya Di Probolinggo Kejaring OTT KPK NasDem Tak Kasih Ampun

Nasional | rm.id | Published at Rabu, 01 September 2021 - 07:20
Kadernya Di Probolinggo Kejaring OTT KPK NasDem Tak Kasih Ampun

Partai Nasional Demokrat (NasDem) konsisten dengan kebijakan antikorupsinya. Buktinya, saat salah satu kadernya, Hasan Aminuddin tertangkap tangan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Putri langsung dipecat.

Pasca ditetapkan sebagai tersangka, secara otomatis Hasan dinyatakan bukan lagi kader NasDem. Jika sudah dinyatakan sebagai tersangka, otomatis dinyatakan mengundurkan diri dari partai. Berarti dia bukan kader partai lagi, Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Meski begitu, jika mantan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem DKI Jakarta itu meminta bantuan hukum, tentu akan diberikan.

Di Partai NasDem ada lembaga hukum yang namanya Bahu NasDem. Bahu ini sengaja dibentuk untuk membantu masyarakat yang butuh perlindungan hukum untuk keadilan hukum.

Ketika Hasan Aminuddin, yang hari ini sedang tersangkut masalah meminta bantuan hukum, memerlukan bantuan itu, kita akan bantu, lanjut Ali.

Sementara pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga mengatakan, tertangkapnya Hasan Aminuddin tentu mencoreng wajah Partai NasDem. Dengan terjadinya beberapa kasus dugaan korupsi yang menimpa kader NasDem, mengindikasikan partai ini kurang selektif dalam rekrutmen.

Masalah integritas, nilai Jamiluddin, tampaknya menjadi pilihan berikutnya. Akibatnya, beberapa kadernya di legislatif atau jabatan publik lainnya tersandung korupsi.

Kasus-kasus seperti itu tentu merugikan NasDem, baik untuk kepentingan Pileg dan Pilpres 2024. Sebab ada indikasi kuat, rakyat akan menghukum partai-partai yang kadernya banyak tersandung korupsi, ujarnya.

Dia mengingatkan, belakangan ini saja elektabilitas NasDem mengalami tren penurunan. Kalau NasDem tidak segera berbenah, perolehan suara NasDem berpeluang besar akan anjlok pada Pileg 2024.

Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FIKOM IISIP) Jakarta 1996-1999 ini menyarankan, agar Ketua Umum NasDem, Surya Paloh dan anak buahnya harus segera mengambil langkah strategis secara internal. Menindak tegas kader yang terlibat korupsi tampaknya sudah menjadi keharusan, ucapnya.

Selain itu, kata Jamiluddin, NasDem juga harus menetapkan standar yang lebih ketat untuk menjaring calon legislatif dan calon pemimpin daerah. Masalah integritas harus menjadi pertimbangan utama, layak tidaknya menjadi caleg dan calon pemimpin daerah. Hal ini setidaknya dapat meminimalkan perilaku koruptif dari kader NasDem, ujarnya.

Sebelumnya, KPK menangkap Hasan dan Bupati Tantri terkait jual-beli jabatan kepala desa di wilayahnya. Diketahui, ada delapan orang lainnya yang dijadikan tersangka operasi tangkap tangan KPK. Mereka di antaranya, merupakan beberapa camat dan ASN di wilayah Probolinggo, serta ajudan Hasan Aminuddin. [REN]

Artikel Asli