Ceritakan Seluruh Materi Pertemuan Dengan Jokowi Zulkifli Hasan Gaungkan Pentingnya Amandemen

Nasional | rm.id | Published at Rabu, 01 September 2021 - 07:25
Ceritakan Seluruh Materi Pertemuan Dengan Jokowi Zulkifli Hasan Gaungkan Pentingnya Amandemen

Meski banyak ditolak karena saat ini sedang pandemi, wacana amandemen UUD 1945 belum padam. Kemarin, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menggaungkan kembali wacana ini, saat berpidato di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN.

Rakernas ini digelar PAN usai memutuskan sikap secara resmi gabung dengan koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Di hadapan para kader yang hadir, Zulkifli menceritakan seluruh materi pertemuannya dengan Presiden Jokowi, di Istana, pekan lalu.

Dia memulai cerita mengenai diskusi dengan Jokowi soal hubungan antar-kepala daerah, antar-lembaga negara, dan yang lainnya yang kadang tidak harmonis. Seperti gubernur ribut dengan wali kota/bupati, dan lembaga negara yang merasa paling berkuasa.

Menurut Zulkifli, kondisi seperti itu akan merepotkan Indonesia di masa depan.

"Ada beberapa (yang) bicara, wah kita kalau gini terus, ribut, susah, lamban. Bupati nggak ikut gubernur, gubernur nggak ikut, macam-macamlah. Merasa KY lembaga paling tinggi, paling kuat, MA nggak. MK katanya yang paling kuasa. DPR bilang paling kuasa. Semua merasa paling kuasa," tuturnya.

Wakil Ketua MPR ini lalu mengulas soal sila keempat Pancasila. Menurutnya, sila itu menegaskan bahwa demokrasi Indonesia berdasarkan musyawarah yang dipimpin orang yang memiliki hikmah. Zulkifli memandang, hikmah yang dimaksud adalah yang memiliki ilmu cukup dan kuat iman. Sehingga memiliki kebijaksanaan.

"Jadi, kita ini memang demokrasi yang musyawarah. Demokrasi dimusyawarahkan. Dipimpin oleh orang yang punya hikmah. Nah, hikmah itu ilmunya cukup, imannya kuat. Sehingga punya wisdom , punya kebijaksanaan," tambah Zulhas.

Dari situ, dia kemudian menyinggung soal amandemen. Dengan kondisi yang saat ini terjadi, besan Amien Rais ini merasa, amandemen UUD 1945 perlu dilakukan.

"Setelah 23 tahun hasil amandemen itu, menurut saya, memang perlu dievaluasi. Termasuk, demokrasi kita ini. Kita mau ke mana, perlu dievaluasi," ucapnya.

Hanya saja, ia mengakui rencana amandemen UUD 1945 untuk memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sulit dilakukan. Apalagi jika amandemen dilakukan secara besar-besaran, akan mendapat penolakan dari sejumlah fraksi.

Dia menerangkan, syarat amandemen juga berat. MPR punya ketentuan berbeda dengan lembaga lain, yang hanya butuh 50 persen plus 1 untuk mengambil keputusan. Di MPR, keputusan amandemen harus disetujui 3/4 suara. Saya kira tidak mudah kalau isunya banyak," ungkapnya.

Mendengar Zulkifli mendorong amandemen, ahli hukum tata negara, Margarito Kamis geleng-geleng kepala. Dia mempertanyakan sikap Zulkifli, kenapa setelah bertemu Jokowi dan elite parpol koalisi, Zulkifli menggaungkan amandemen. Padahal, sebelumnya Zulkifli menyatakan, amandemen tidak mungkin dilakukan. "Apa jangan-jangan Zulhas sudah mencium Presiden menghendaki perubahan UUD, ucapnya.

Dengan bergabungnya PAN ke koalisi, tentu pengajuan amandemen menjadi lebih mudah. Kini, koalisi pemerintah punya 471 kursi di MPR, dari total 711 kursi. Untuk mengajukan amandemen, dibutuhkan persetujuan 3/4 dari 711 anggota, alias minimal 474 orang. Artinya, cuma butuh 3 suara tambahan, yang bisa diambil dari DPD. "Masuknya PAN, punya nilai luar biasa," ulas Margarito.

Margarito juga menyindir pernyataan Zulkifli yang meminta demokrasi dievaluasi. Dia menegaskan, jika terkait meningkatkan mutu, seharusnya Zulkifli mengerti bahwa partisipasi masyarakat penting agar demokrasi lebih bermakna. Bukan dikembalikan ke sistem perwakilan.

Lalu, bagaimana perkembangan wacana amandemen di MPR? Sepekan terakhir, MPR agak mengerem. Ketua MPR Bambang Soesatyo, yang biasanya rajin bicara mengenai amandemen, dalam sepekan terakhir, tidak mengeluarkan komentar. Yang berkomentar hanya wakil-wakil. Itu pun tidak membahas ke masalah teknis. [MEN]

Artikel Asli