Samin Tan Bebas Jadi Amunisi Eni Ajukan PK

Nasional | rm.id | Published at Rabu, 01 September 2021 - 07:00
Samin Tan Bebas Jadi Amunisi Eni Ajukan PK

Vonis bebas Samin Tan membuka jalan bagi Eni Maulani Saragih mengajukan Peninjauan Kembali (PK) perkaranya. Putusan ini bakal dijadikan novum atau bukti baru.

Putusan yang membebaskan Samin Tan kemarin bisa menjadi salah satu alasan untuk mengajukan PK, kata Fadli Nasution, penasihat hukum Eni.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Samin Tan tidak terbukti memberikan gratifikasi kepada Eni. Majelis hakim menilai bos PT Borneo Lumbung Energi & Metal itu hanyalah korban pemerasan Eni.

Putusan ini tak sejalan denganputusan perkara Eni yang lebih dulu diadili. Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR itu divonis bersalah lantaran suap dan gratifikasi. Salah satunya dari Samin Tan sebesar Rp 5 miliar.

Dalam dakwaan perkara Ibu Eni tidak ada pasal pemerasan, kata Fadli. Kalaupun Eni dianggap melakukan pemerasan, menurutnya, bukan merupakan pidana korupsi.

Alasannya, Eni tidak memenuhi kualifikasi sebagai pelaku pemerasan dalam Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lantaran Eni tidak memiliki wewenang dalam terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi ketiga PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kalimantan Tengah.

Adalah kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memutus kontrak dengan anak perusahaan PT Borneo Lumbung Energi & Metal itu.

Sehingga, jika dianggap sebagai pemerasan, perbuatan Eni itu termasuk kategori pidana biasa. Yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Fadli mengatakan, pengajuan PK akan dibicarakan lebih lanjut dengan Eni yang mendekam di Lapas Wanita Tangerang. Berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta, politisi Golkar itu dihukum 6 tahun penjara.

Nah, bagaimana KPK menyikapi vonis bebas Samin Tan? Jaksa KPK telah menyatakan kasasi. Kini tinggal menunggu salinan putusan.

(Salinan putusan) akan kami analisa sebagai bahan memori kasasi, kata Ali Fikri, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK.

Ali belum bisa menanggapi rencana Eni mengajukan PK yang memanfaatkan vonis bebas Samin Tan. KPK pasti meladeni jika digelar sidang PK nanti.

Benar Tapi Salah

Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai putusan hakim dalam perkara Samin Tan rancu. Namun ia menjunjung asas Res Judicata Pro Veritate Habetur.

Yang artinya putusan hakim harus dianggap benar, meskipun itu dirasa salah, katanya.

Kerancuan terjadi karena hakim menyatakan Samin Tan adalah sebagai korban pemerasan. Menurutnya, Samin Tan merupakan pengusaha besar dan hebat. Mana bisa dia diperas kalau pun tidak ada kemauan juga dari yang bersangkutan, ujar Boyamin.

Sementara hakim menganggap Eni punya kewenangan untuk mencabut izin tambang. Nah kalau tidak punya kewenangan, apa yang dipakai (Eni) untuk memeras? herannya lagi. Itulah yang menurut saya kurang pas, lanjut Boyamin.

Ia mendukung KPK mengajukankasasi dalam perkara Samin Tan. Langkah ini untuk mengoreksi putusan hakim yang rancu itu.

Serahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung untuk menilai apakah putusan ini benar atau tidak, katanya. [BYU]

Artikel Asli