Loading...
Loading…
Validasi Data Kemiskinan Harus Dituntaskan

Validasi Data Kemiskinan Harus Dituntaskan

Nasional | lombokpost | Jumat, 27 Agustus 2021 - 17:00

MATARAM -Verifikasi dan validasi data kemiskinan penting dilakukan. Dengan data yang akurat dan tepat, akan dapat menyelesaikan berbagai persoalan sosial, kesehatan, ekonomi, dan lainnya.

Itulah betapa pentingnya validasi data kemiskinan ini. Saya benar-benar menekankan agar serius menyelesaikan persoalan data ini, tegas Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah saat memimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTB tahun 2021 di ruang rapat utama kantor gubernur NTB, Kamis (26/8/2021).

Selain itu, data ini juga dapat digunakan untuk perencanaan kegiatan atau program penanggulangan kemiskinan dan menetapkan sasaran penerima manfaat program-program perlindungan sosial. Sehingga semua program yang digelontorkanpemerintah bisa efektif mempercepat pengentasan kemiskinan, kata Ummi Rohmi, sapaan Wagub.

Ummi Rohmi menekankan, dalam menyelesaikan verifikasi dan validasi data kemiskinan dilakukan dengan berbagai ikhtiar.Terus berkoordinasi dan membangun sinergi, keharmonisan dan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota hingga desa. Menyelesaikan data ini perlu strategi yang betul-betul jitu, agar apa yang kita ikhtiarkan tidak sia-sia, tegasnya.

Apabila data ini valid, sambungnya, maka akan mampu menurunkan angka kemiskinan hingga 8 persen. Untuk itu, kabupaten/kota harus diingatkan agar serius menyelesaikan persoalan data penduduk miskin yang masih ganda, meninggal, dan tidak ada di tempat, sehingga benar-benar valid. Ini semua demi kepentingan masyarakat, ucapnya didampingi Asisten II dan kepala Bappeda NTB.

Bagaimana jika data tidak valid dan akurat? Jelas, ketika data tidak valid dan akurat maka persoalan Program Raskin, Jamkesmas, Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan, JPS, BPJS maupun program-program lain akan tidak akan menyasar penerima manfaat dan tepat sasaran.

Termasuk data ini akan menjadi sumber OPD-OPD dalam mengeksekusi program-programnya, tutup alumni ITS Surabaya ini.

Kepala Bappeda NTB H Iswandi menyampaikan, dalam penyelesaian permasalahan kemiskinan daerah diperlukan koordinasi yang baik dengan dinas terkait terutama dinas sosial, dinas desa, dinas kesehatan dan OPD terkait. Validasi data penduduk miskin ini sangat penting, karena korelasinya akan mampu menurunkan angka kemiskinan di NTB, kata Iswandi.

ApalagiPeraturan Gubernur tentang PenanggulanganKemiskinan telah dibuat. Ini penting karena akan menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan.

Kepala Dinas Sosial NTB H Ahsanul Khalik memaparkan, tentang verifikasi dan validasi data kemiskinan, yang sudah berjalan sejak tahun 2019, tergantung dari kesungguhan, keseriusan dan political will dari bupati/wali kota se-NTB. Karena pentingnya data ini, maka harus menjadi prioritas bagi mereka. Apalagi ini menyangkut masyarakatnya, kata Ahsanul Khalik.

Ia mengungkapkan, bahwa lambat dan masih belum updatenya sebagian data di desa, akibat minimnya anggaran yang dialami pemerintah desa, sebagai juru kunci verifikasi dan validasi di lapangan. Namun ia mengaku, akan terus mendorong Kabupaten/Kota hingga desa untuk terus melakukan verifikasi dan validasi ini.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten I Setda Prov NTB, Kadis Kesehatan, Kadis Dikbud, Kadis Nakertrans, Karo Ekonomi, perwakilan BPJS dan sejumlah OPD terkait. (ewi/r1)

Original Source

Topik Menarik

{
{
{
{
{
{
{