Loading...
Loading…
Ditawari Kursi Menko, PAN Gabung Koalisi

Ditawari Kursi Menko, PAN Gabung Koalisi

Nasional | jawapos | Jumat, 27 Agustus 2021 - 14:04

JawaPos.com Kehadiran pimpinan PAN dalam pertemuan para ketua umum parpol pendukung pemerintah di Istana Negara pada Rabu lalu (25/8) memunculkan berbagai spekulasi.

PAN dikabarkan bergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo-Maruf Amin dan mendapat jatah kursi menteri.

Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan jika PAN bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. Menurut dia, mau tidak mau, PAN memang harus masuk. Sejak awal memang PAN lebih baik bergabung dengan koalisi parpol pemerintah. Bagi PKB, dari awal tidak pernah cari musuh. Bagi PKB, seribu teman itu terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak, kata Gus Jazil.

Jika PAN benar-benar masuk koalisi, apakah akan ada reshuffle kabinet? Gus Jazil menyatakan, terlalu dini membicarakan bagi-bagi kursi. Pihaknya menunggu apa yang akan diambil atau ditindaklanjuti dari pertemuan tersebut. Menurut dia, pertemuan itu merupakan hal biasa yang lama tidak dilakukan parpol koalisi. Ketika bertemu, ternyata ada teman baru yang masuk.

Gus Jazil menjelaskan, di tengah kondisi pandemi, tidak pantas menilai bahwa pertemuan partai-partai politik itu hanya untuk membicarakan bagi-bagi kursi. Menurut dia, bukan itu yang menjadi kehendak rakyat saat ini. Dia menegaskan, pergantian menteri adalah hak prerogatif presiden. Tanpa ada pertemuan antar-ketua umum parpol, presiden bisa saja melakukan reshuffle kabinet. PKB selalu menghormati mana yang menjadi hak prerogatif presiden, terangnya.

Baca Juga :
PAN Peluang Dapat 2 Kursi Menteri, Dedi Kurnia Nilai Dua Pos Ini Layak Diganti

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya menyambut baik pertemuan yang dilaksanakan secara periodik antara Presiden Jokowi dan para ketua umum parpol pendukung pemerintah. Menurut dia, seluruh Ketum parpol yang hadir merasakan pentingnya gotong royong komponen bangsa dalam menghadapi pandemi.

Hasto menyatakan, kehadiran Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno dalam pertemuan tersebut semakin membuktikan bahwa semangat gotong royong selalu dikedepankan. PAN memberikan energi positif bagi konsolidasi pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin yang sangat penting di tengah pandemi. Dari dialog antara Ketum parpol dan Presiden Jokowi, selain memperkuat optimisme, juga merupakan tradisi baik dalam demokrasi Pancasila, ungkapnya.

Baca Juga :
Jika PAN Dapat Kursi Menteri, PKB: Bagus Kalau Ada Tambahan Kekuatan

Soal kejelasan koalisi dengan pemerintahan Jokowi, petinggi PAN meminta publik menunggu keterangan langsung dari presiden sebagai pemimpin koalisi. Kita tunggu pernyataan Pak Jokowi langsung dong, sebagai pimpinan koalisi pemerintah, ujar Wakil Ketua Umum DPP PAN Yandri Susanto di kompleks Senayan kemarin.

Yandri melanjutkan, PAN diundang dalam pertemuan itu untuk membahas penanganan Covid-19. Meski demikian, dia mengaku partainya siap bergabung apabila Jokowi mengajak menjadi partai koalisi pemerintah. Menurut Yandri, hubungan antara PAN dan pemerintah memang berjalan harmonis selama ini kendati sebelumnya PAN merupakan salah satu partai oposisi.

Pada prinsipnya, kita siap kalau diminta. Kita selama ini tidak bergabung dengan koalisi, tapi selama ini tidak ada persoalan. Bagus dan sangat baik, lanjut Yandri. Dia juga menyambut baik pernyataan-pernyataan partai lain terkait dengan kemungkinan bergabungnya partai berlambang matahari tersebut ke gerbong koalisi. Yandri menganggapnya sebagai bentuk apresiasi.

Jika diumumkan PAN masuk koalisi, langkah selanjutnya adalah penentuan kursi kabinet untuk PAN. Sejauh ini, Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan, belum ada pengumuman jelas mengenai kursi kabinet untuk PAN. Mereka menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada presiden. Karena itu merupakan kewenangan dan hak prerogatif presiden, jelasnya.

Sementara itu, tinggal PKS dan Partai Demokrat yang jelas-jelas berperan sebagai partai oposisi saat ini. Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi menegaskan bahwa partainya konsisten dengan peran oposisi. Mereka hanya berharap bertambahnya anggota koalisi pemerintahan tidak menjadikan kekuasaan berat sebelah.

Dengan kesadaran penuh, kami mengambil peran dan tanggung jawab di luar pemerintahan demi memastikan hadirnya kontrol terhadap kekuasaan. Agar tidak terwujud otoritarianisme di negeri ini, jelas Nabil dalam keterangan tertulisnya kemarin. Dia berharap tidak sampai terjadi obesitas dalam koalisi yang hanya menambah besar dan berat, tetapi inisiatif menjadi lamban dan minim.

Pengamat politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menuturkan, merapatnya PAN ke koalisi pemerintah bukan hal mengejutkan. Sebab, kultur politik di Indonesia memang dikenal sangat cair. Tidak ada musuh sejati, ujarnya. Selama ada kesepakatan politik, situasi bisa berubah. Terlebih, lanjut dia, berubahnya posisi politik bagi PAN bukan hal baru. Pada pemerintahan pertama Jokowi, PAN juga masuk di tengah jalan.

Baca Juga :
Reshuffle Belum Terang, Jokowi Uji Kesabaran PAN?

Disinggung soal kans kader PAN untuk masuk kabinet, Emrus menilai sangat terbuka. Pernyataan sejumlah politikus bahwa tidak ada pembicaraan bagi-bagi kursi dinilai bukan jaminan. Sebab, biasanya deal-deal tertentu ada di belakang layar. Di panggung depan bicara normatif, idealis. Di belakang biasanya lebih operasional, imbuhnya. Dari kacamata politik, ada hukum tak tertulis. Yakni, tidak ada makan siang gratis. Setiap kesepakatan mengandung kompensasi. Saya melakukan apa, saya dapat apa, tegasnya.

Emrus menilai, masuknya PAN memberikan kekuatan tambahan bagi Jokowi. Baik dalam melancarkan agenda politik maupun kebangsaan. PAN juga berpotensi mendapat keuntungan dengan masuknya kader di kabinet.

Terkait dengan pelemahan oposisi, Emrus menilai hal itu sebagai konsekuensi. Saat ini hanya ada dua partai yang secara posisi ada di luar pemerintah. Dia menyebut PKS dan Demokrat punya kans memanfaatkan posisi untuk menjadi antitesis bagi kebijakan pemerintah.

Emrus juga yakin kontrol atas pemerintah masih bisa dilakukan masyarakat. Sebab, di era media sosial, akses publik untuk mengkritik pemerintah sangat terbuka.

Menurut seorang pengurus DPP PAN, partainya telah menyodorkan Ketua Dewan Kehormatan PAN Soetrisno Bachir sebagai calon menteri pada awal Desember 2020. Namun, istana justru meminta PAN mengajukan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai calon menteri dan tawaran tersebut tidak diterima. Jokowi lantas melantik enam menteri pada 23 Desember 2020 tanpa kader PAN.

Setelah resmi diundang Jokowi dalam pertemuan dengan para ketua umum partai pendukung pemerintah di Istana Negara pada Rabu malam, PAN dikabarkan kembali mendapat tawaran masuk kabinet. Kursi yang ditawarkan adalah Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Zulkifli Hasan dikabarkan kembali ditawari mengisi kursi yang kini diduduki Muhadjir Effendy sebagai representasi Muhammadiyah di kabinet.

Sementara itu, Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Aturan itu disosialisasikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada kementerian atau lembaga (K/L) sejak Selasa lalu (24/8). Aturan ini dimaksudkan agar presiden dapat menyelaraskan kebijakan menteri atau kepala lembaga dengan kebijakan pembangunan nasional.

Ada beberapa kriteria Rancangan Peraturan Menteri (RPermen) atau Rencana Peraturan Kepala Lembaga (RPerka) yang wajib mendapatkan persetujuan presiden. Pertama, aturan yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Kedua, bersifat strategis. Ketiga, melibatkan lintas sektor.

Pada pasal 4 dijelaskan mekanisme pemberian persetujuan presiden. Yakni, sebelum dimintakan persetujuan, rancangan tersebut telah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Setelah melalui tahapan itu, pemrakarsa menyampaikan permohonan secara tertulis kepada presiden dan diserahkan ke Sekretariat Kabinet. Sekretariat Kabinetlah yang akan menyampaikan ke presiden.

Original Source

Topik Menarik