Loading...
Loading…
Juliari Divonis 12 Tahun Penjara Hakim: Terdakwa Sudah Menderita, Dicerca, Dihina, Dimaki Masyarakat

Juliari Divonis 12 Tahun Penjara Hakim: Terdakwa Sudah Menderita, Dicerca, Dihina, Dimaki Masyarakat

Nasional | rm.id | Selasa, 24 Agustus 2021 - 07:45

Terdakwa kasus korupsi bansos yang juga eks Menteri Sosial, Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara, kemarin. Majelis Hakim menilai, Juliari sudah cukup menderita, karena dicerca, dihina dan dimaki masyarakat.

Juliari tidak hadir langsung di ruang sidang. Ia bersama kuasa hukumnya, Maqdir Ismail mengikuti pembacaan putusan secara virtual dari gedung C1 KPK, gedung KPK lama yang sekarang ini menjadi markas Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Eks Wakil Bendahara PDIP yang hari itu tampil mengenakan batik cokelat lengan panjang itu, tampak segar-bugar, di awal sidang. Ia mengaku sehat walafiat, ketika ditanya kondisinya oleh majelis hakim. Sehat yang mulia, jawab Juliari.

Air mukanya baru berubah, ketika putusan dibacakan majelis hakim secara bergantian. Sesekali, ia terlihat menggaruk keningnya. Begitu pula kuasa hukumnya, Maqdir.

Di sela-sela pembacaan putusan yang selama 2 jam lebih itu, Juliari tampak berdiskusi serius dengan kuasa hukumnya. Ia juga sesekali mengambil pulpen, seperti mencatat sesuatu.

Sudah nasibnya, setelah hampir setahun bergelut dengan proses hukum, sejak menyerahkan diri ke KPK awal Desember tahun lalu, Juliari akhirnya diputuskan bersalah. Menurut majelis hakim, ia terbukti menerima suap Rp 32,48 miliar dari rekanan penyedia bansos Covid-19 Jabodetabek.

Perbuatannya itu melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, ucap Ketua Majelis Hakim, Muhammad Damis di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Atas kesalahannya itu, Juliari divonis pidana penjara 12 tahun dan pidana denda Rp 500 juta, subsidair 6 bulan. Tak hanya itu, politisi Banteng ini juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 14,5 miliar. Uang sebanyak itu adalah fee yang diterima Juliari sebesar Rp 15,1 miliar dikurangi uang yang sudah dikembalikan ke KPK sebesar Rp 508 juta.

Jika uang pengganti tak dibayarkan dalam 1 bulan setelah vonis memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta milik Juliari, kata majelis hakim, akan diilelang jaksa. Apabila tak cukup, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Lagi-lagi Juliari dibuat lemas, ketika majelis hakim mencabut hak politiknya, selama 4 tahun setelah hukuman pokoknya dijalani.

Anggota majelis, Yusuf Pranowo membeberkan apa saja faktor yang memberatkan dan meringankan dalam memberikan vonis terhadap Juliari. Yang memberatkan, sebutnya, terdakwa telah berbuat lancung di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19. Ia juga dikualifikasi tidak kesatria.

Ibaratnya lempar batu sembunyi tangan. Berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab, sentilnya.

Namun, ada juga faktor yang meringankan. Satu di antaranya adalah hukuman sosial yang diterimanya dari masyarakat. Bahkan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat, lanjut hakim Yusuf.

Apa tanggapan Juliari dengan vonis itu? Pengacara Juliari, Maqdir Ismail mengatakan, Jualiari masih pikir-pikir mengajukan banding atas putusan hakim. Kami sudah diskusi sedikit untuk menentukan sikap. Kami akan pikir-pikir dahulu Yang Mulia, ujar Maqdir.

Sementara, KPK happy atas putusan itu. Selain vonis pidana penjaranya lebih tinggi 1 tahun dari tuntutan Jaksa, lembaga anti rasuah itu mengapresiasi putusan pidana tambahan berupa penjatuhan pidana uang pengganti serta pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik. Kami mengapresiasi, kata Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, kemarin.

KPK berharap, putusan terhadap Juliari dapat memberikan efek jera. Sekaligus, upaya asset recovery hasil tindak pidana korupsi bisa dilakukan secara optimal. Selanjurnya, KPK, sebut Ali akan mempelajari seluruh isi pertimbangan majelis hakim untuk menentukan langkah selanjutnya, usai menerima salinan putusan lengkapnya. [SAR]

Original Source

Topik Menarik