Perekonomian Belum Pulih Secara Politik, Penurunan Anggaran PEN Sulit Dipahami

rm.id | Nasional | Published at Minggu, 22 Agustus 2021 - 05:30
Perekonomian Belum Pulih Secara Politik, Penurunan Anggaran PEN Sulit Dipahami

Pemangkasan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022, menimbulkan pro kontra. Realisasinya, diharapkan bisa berjalan lebih baik.

Ekonom Institute For Development Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai, dana PEN harusnya ditambahkan, bukan dipangkas. Sebab, kasus Covid-19 masih tinggi.

Kalau lihat data 2021, (anggaran PEN) hanya 7,8 pesen dari GDP ( Gross Domestic Product ). Sementara banyak anggaran yang masih bisa direlokasikan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional, ujar Esther dalam program Market Review IDX Channel, Kamis (29/7/2021).

Seperti diketahui, dana PEN terbagi untuk enam klaster yaitu kesehatan, bantuan sosial (bansos), insentif UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan korporasi, Pemerintah Daerah (Pemda), dan sektor usaha lainnya.

Menurut Esther, sektor kesehatan dan bansos harus mendapatkan anggaran lebih besar. Karena, hal itu bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Esther mengkritik masih lambatnya realisasi anggaran PEN.

Realisasi anggaran dari Pemerintah masih relatif lambat karena memang proses relokasi dari pencairan dana tidak instan. Jadi itu yang harus dikejar, harus ada upaya lain untuk serapan, katanya.

Pengamat kebijakan publik dan ekonomi dari Universitas Indonesia Rissalwan Habdy Lubis menilai, dari sisi ekonomi, pemangkasan anggaran PEN tahun 2022 memang harus dipertimbangkan.

Sepertinya Pemerintah mengasumsikan perekonomian kita sudah membaik, terlihat di Kuartal II-2021. Ekonomi sudah tumbuh hingga 7 persen. Kita sudah keluar dari resesi, jadi anggaran untuk pemulihan ekonomi bisa dikurangi, kata Rissalwan kepada Rakyat Merdeka .

Menurutnya, saat perekonomian negara mulai tumbuh positif maka pertumbuhan ekonomi harus didorong secara natural, tanpa perlu negara menggelontorkan anggaran yang besar untuk menggerakkan perekonomian.

Namun dari sisi politik, lanjutnya, pengurangan anggaran PEN tahun depan bisa dianggap tidak wajar. Karena, dengan anggaran lebih dari Rp 700 triliun saja di tahun lalu, banyak indikator pertumbuhan ekonomi belum kembali seperti sediakala sebelum pandemi. Kok, sekarang mau dikurangi.

Ini harus dijelaskan Pemerintah. Apakah nantinya dengan anggaran yang lebih kecil bisa maksimal mendongkrak pertumbuhan ekonomi di 2022. katanya.

Belum Efektif

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, penyerapan anggaran PEN 2021 belum efektif.

Karena itu, ia meminta, ke depan penyerapan PEN bisa lebih maksimal dengan program yang lebih tepat guna.

Ke depan, Pemerintah harus menghadirkan stimulus dan bantuan sosial yang jumlahnya lebih ekstra melalui dana PEN. Ini penting, agar sektor konsumsi dapat optimal dan menjadikan pertumbuhan ekonomi nasional terdongkrak, ujarnya.

Sebelumnya, enteri Keuangan Sri Mulyani memangkas anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam RAPBN 2022 dari alokasi tahun ini Rp 744 triliun menjadi Rp 321,2 triliun.

Meski turun, wanita yang akrab disapa Ani itu memastikan anggaran PEN 2022 sebesar Rp 321 triliun tersebut bersifat fleksibel. Pemerintah dapat melakukan relokasi dan refocusing jika terjadi peningkatan kasus Covid-19.

Ini sifatnya memang selalu indikatif karena kalau kita sajikan adalah yang betul-betul untuk PEN, plus PEN dari belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) yang ditandai sebagai bagian dari pemulihan ekonomi, jelas Ani.

Oleh sebab itu, ia meminta agar Kementerian dan Lembaga benar-benar menggunakan anggaran belanja mereka untuk program-program yang prioritas sesuai rencana kerja Pemerintah.

Ani juga menekankan agar K/L tetap fokus pada reformasi dan pelayanan publik mengingat fleksibilitas defisit APBN di atas 3 persen akan segera berakhir pada 2023.

Jika ekonomi baik dan Covid-19 bisa terjaga dan terkendali, maka kami akan terus bisa melakukan program-program yang tidak perlu harus melakukan refocusing, tegasnya. [NOV]

Artikel Asli