Jarang Lapor Kepatuhan Prokes Duh, Banyak Pemda Abai Penanggulangan Covid-19

rm.id | Nasional | Published at Minggu, 22 Agustus 2021 - 05:20
Jarang Lapor Kepatuhan Prokes Duh, Banyak Pemda Abai Penanggulangan Covid-19

Lagi, Pemerintah Daerah (Pemda) kena sentil. Lantaran dituding malas lapor kepatuhan protokol kesehatan (prokes).

Kali ini Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito yang menyentil Pemda. Pasalnya, hingga 15 Agustus 2021, dari sekitar 80 ribu desa/kelurahan di Indonesia, baru sekitar 23 ribu yang telah membentuk posko.

Dari 23 ribu posko yang telah terbentuk, tidak semuanya rutin melaporkan kinerjanya kepada Pemerintah Pusat atau Satgas Penanganan Covid-19, bebernya.

Menurut Wiku, rata-rata baru sekitar 46 persen desa atau kelurahan di tiap Provinsi yang telah melaporkan kinerjanya. Padahal menurut dia, untuk menguatkan koordinasi antara daerah, bisa dilakukan melalui posko tingkat desa atau kelurahan tersebut.

Hal ini menjadi inovasi Pemerintah di tahun ini, yang juga akan terus diperluas menjadi posko atau Satgas di fasilitas publik, kata Koordinator Tim Pakar Satgas Covid-19 ini.

Sebelumnya, sejumlah Pemda juga kena sentil oleh Deputi II Kantor Staf Presiden, Abetnego Panca Putra Tarigan, ketika menanggapi kritik LaporCovid-19 soal distribusi vaksin Covid-19 oleh TNI/Polri. Kata Abetnego, salah satu pelibatan TNI/Polri dalam vakasinasi, karena ada Pemda yang tidak mau mendistribusikan vaksin di daerah yang berbeda pandangan politik.

Wiku melanjutkan, untuk dapat mengendalikan pandemi Covid-19, memasuki 2021, Pemerintah akan berfokus pada karakteristik, kondisi dan kesiapan daerah. Untuk itu, kata dia, pelaporan dari setiap posko di desa atau kelurahan perlu terus ditingkatkan.

Posko juga menjadi ujung tombak pengawasan dan pelaporan kepatuhan prokes serta penanganan dini pada tingkatan terkecil, tandasnya.

Selain itu, djunct Professor di bidang Infectious Disease and Global Health oleh Tufts University, Amerika Serikat ini mengimbau Pemda di Provinsi yang angka kasus positif penularan dan kematian Covid masih tinggi, agar terus berupaya meningkatkan kinerjanya.

Ingatlah, keberhasilan anda dalam mengendalikan kasus, bukan hanya akan bermanfaat bagi daerah masing-masing, tetapi juga bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan, katanya.

Menurut @LaingenLisa , sikap abai Pemda terhadap pandemi Covid-19 berdampak pada perilaku masyarakat di daerah-daerah. Warga banyak yang melanggar protokol kesehatan (prokes) dan sangat susah disiplin.

Akun @banyuarman menimpali. Kata dia, Pemda seperti punya ketakutan disalahkan masyarakat bila menjalankan prokes ketat dan peningkatan kepedulian terhadap Covid-19. Pemda juga khawatir dianggap menyebarkan ketakutan dan dikira menghalangi orang cari nafkah.

Kinerja Pemda sudah parah karena mencatat angka kematian berdasar data dari rumah sakit saja, kata @Hermansyahdino .

Dia melanjutkan, untuk yang isolasi mandiri (isoman) dan kematian di luar rumah sakit justru diklaim non Covid-19. Akibatnya, kata @Hermansyahdino , proses pemakaman tanpa prosedur prokes yang ditetapkan. Di ibukota provinsi banyak yang abai prokes dan tidak percaya Covid-19, apalagi kabupaten atau desa, jelasnya.

Untuk itu, @Ansera0724 mengajak seluruh pihak mendukung Pemda membangun kesadaran masyarakat menjalankan prokes dengan ketat dan mempercepat vaksinasi. Kata @LRejaka , edukasi dari Pemda tentang kesadaran untuk mentaati prokes dan mengikuti vaksinasi masih sangat diperlukan.

Agar wilayah mereka juga bisa berhasil, kata @LRejaka . Pemda harus membangun kesadaran masyarakat untuk menjalankan prokes secara ketat dan melakukan vaksinasi dengan segera, tambah @Eka_Dutajaladri

Seharusnya, kata @n_ayme1 , Pemda bisa meyakinkan warganya untuk selalu mematuhi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sedang berjalan, taat prokes dan percepat vaksinasi. Kalau bisa 100 persen di setiap Provinsi, kata dia.

Akun @Eko_esperigas mengatakan, kenaikan kasus positif Covid-19 masih terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. Dia pun mengajak seluruh masyarakat tetap menjaga prokes di mana pun berada. Semoga Pemprov dan Pemda tetap menggencarkan 3T ( tracing, testing dan treatment ) dan vaksinasi. Semoga Indonesia segera bebas dari pandemi, harap dia. Akun @Bongkar_politik meminta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pencegahan Covid-19 digencarkan lagi. Sinergi yang baik antar daerah di luar Jawa dan Bali akan membuat penanganan Covid terkerndali. Tetap jalankan prokes & segerakan vaksinasi, ajak dia.

Namun @Dicta_gomeszh tidak setuju dengan penyataan Satgas Covid yang menyalahkan Pemda soal pelaksanaan prokes di daerah. Kata dia, Pemda selama ini hanya mengikuti instruksi Pemerintah Pusat. Kalau soal prokes, minta Pak Luhut Panjaitan sebagai ketua penanganan wabah turun ke bawah untuk melihat, katanya. [TIF]

Artikel Asli