Kota Surabaya Mesti Miliki RS Khusus Infeksi dan Penyakit Menular

jawapos | Nasional | Published at 16/08/2021 20:49
Kota Surabaya Mesti Miliki RS Khusus Infeksi dan Penyakit Menular

JawaPos .com Program kerja Wali Kota Surabaya lima tahun mendatang segera disahkan. Sabtu (14/8) pansus raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Surabaya sudah menuntaskan pembahasan. Senin (16/8) draf raperda berisi visi-misi wali kota lima tahun mendatang disahkan di rapat paripurna.

Ketua Pansus RPJMD Khusnul Khotimah mengatakan, pembahasan bersama pemkot memang dikebut. Pada Jumat (13/8), pansus menggelar rapat sampai pukul 02.00 dini hari. Keesokannya pembahasan masih dilanjutkan lagi sampai tuntas. Akhirnya (Sabtu, Red) sore bisa kami laporkan ke bamus (badan musyawarah, Red), ujarnya kemarin (15/8).

Salah satu yang membuat pembahasan jadi alot adalah memasukkan program penanganan pandemi sebagai program lima tahunan. Saat ini Covid-19 ditetapkan sebagai kejadian darurat karena varian penyakitnya dianggap baru. Program antisipasi dan penanganan belum terlaksana dengan baik. Karena itu, dewan menilai program penanganan pandemi secara umum harus bersifat long term . Dengan begitu, antisipasi atau persiapan menghadapi kondisi serupa bisa lebih terencana dengan mapan dan sistematis.

Golnya, kejadian seperti ini ke depan bukan lagi hal darurat karena kita sudah menyiapkan infrastrukturnya, tuturnya. Pansus mendorong pemerintah menyiapkan unit teknis. Salah satunya rumah sakit khusus infeksi dan penyakit menular. Masyarakat lebih yakin bahwa pemerintah mampu dan siap menghadapi kondisi terburuk jika suatu saat ada kejadian luar biasa lagi.

Yang tidak kalah penting adalah upaya pemulihan ekonomi. Misalnya, optimalisasi sentra wisata kuliner (SWK), transformasi perdagangan dari konvensional ke digital, serta memberikan intervensi kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam bentuk bantuan modal maupun jaringan usaha.

Secara khusus, Khusnul juga meminta pemkot mengoreksi target penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Dari 2,18 persen menjadi 1,18 persen. Tentu hal itu harus dibarengi program yang realistis sesuai kebutuhan masyarakat. Kita berkomitmen untuk mengawal pembangunan Kota Surabaya seperti apa yang dicita-citakan pemerintah kota, terang Khusnul.

Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, pengesahan RPJMD hampir sama dengan APBD. Fasilitasi ke pemerintah provinsi dilakukan setelah raperda diparipurnakan. Berbeda halnya dengan raperda yang lain. Paripurna dilakukan setelah proses fasilitasi di gubernur.

Pejabat yang akrab disapa Awi itu mengatakan, pembahasan RPJMD memang dibatasi waktu. Menurut aturan dari menteri dalam negeri (Mendagri), RPJMD harus disahkan maksimal enam bulan sejak wali kota yang baru dilantik. Karena itu, tanggal 26 nanti sudah harus disahkan, paparnya.

Proses fasilitasi di gubernur paling lama berjalan dua pekan. Bisa jadi lebih cepat. Bergantung lobi politik pemkot dan DPRD ke pemerintah provinsi. Kami yakin RPJMD ini bisa disahkan tepat waktu. Maksimal akhir bulan ini, jelas ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu.

Artikel Asli