Soal Amandemen UUD 45, Idris Laena: Sikap Fraksi Golkar MPR Sudah Jelas

rm.id | Nasional | Published at 16/08/2021 21:11
Soal Amandemen UUD 45, Idris Laena: Sikap Fraksi Golkar MPR Sudah Jelas

Setelah 20 tahun berlalu, usulan untuk kembali mengamandemen UUD 1945 sempat kembali bergulir. MPR menggulirkan isu tersebut. Kemudian, DPD dengan resmi membuat tim khusus untuk mengolah gagasan-gagasan amandemen UUD 1945.

Gagasan untuk mengamandemen UUD 1945 hadir seiring dengan mencuatnya berbagai isu. Di antaranya, soal MPR yang kembali berperan untuk memilih Presiden, perpanjangan periode masa jabatan Presiden/Wakil Presiden menjadi 3 periode, serta MPR menyusun GBHN untuk kemudian dijalankan oleh Presiden.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Idris Laena menegaskan, saat ini amandemen UUD 1945 belum perlu dilakukan. Salah satu alasannya, Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19.

"Soal amandemen ini belum mendesak. Dan sikap dari Partai Golkar soal amandemen ini sudah jelas sebagai bagian sikap partai, yang sudah tertuang dalam rekomendasi MPR periode sebelumnya," ujar Idris, dalam keterangannya, Senin (16/8).

Idris juga menegaskan, pendapat dari Fraksi Golkar belum berubah dan tetap menyatakan dasar Hukum PPHN cukup dengan Undang-undang.

Idris juga mengaku sangat mengapresiasi pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR tadi siang. Dalam pidatonya, Jokowi mengapresiasi langkah MPR yang mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok-pokok Haluan Negara atau PPHN.

Namun demikian ia tetap tegas tidak setuju bila agenda MPR untuk mengkaji PPHN lewat amandemen konstitusi. Soal itu, kata Idris, semua fraksi sebenarnya punya sikap.

"Sampai dengan saat ini belum ada keputusan apapun terkait produk hukum untuk mewadahi PPHN," lanjut Idris.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan amandemen terbatas UUD 1945 tidak akan menjadi bola liar ataupun membuka kotak pandora. Khususnya, terkait perubahan perpanjangan masa jabatan presiden dan dan wakil presiden menjadi tiga periode.

"Kekhawatiran itu justru datang dari Presiden Joko Widodo. Beliau mempertanyakan apakah amandemen UUD NRI 1945 tidak berpotensi membuka kotak pandora sehingga melebar, termasuk mendorong perubahan periodesasi presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode? Saya tegaskan kepada Presiden Jokowi, sesuai dengan tata cara yang diatur di Pasal 37 UUD NRI 1945 sangat rigid dan kecil kemungkinan menjadi melebar," ujar Bamsoet usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jumat (13/8).

Pertemuan dihadiri Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Hadir pula Sekretaris Jenderal MPR RI Maruf Cahyono.

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, Presiden Jokowi mendukung dilakukan amandemen terbatas UUD NRI 1945 hanya untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan tidak melebar ke persoalan lain. PPHN diperlukan sebagai bintang penunjuk arah pembangunan nasional.

"Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada MPR RI mengenai pembahasan amandemen UUD NRI 1945 untuk menghadirkan PPHN, karena merupakan domain dari MPR RI. Beliau berpesan agar pembahasan tidak melebar ke hal lain, seperti perubahan masa periodesasi presiden dan wakil presiden, karena Presiden Jokowi tidak setuju dengan itu," jelas Bamsoet. [OKT]

Artikel Asli