Analis Sebut Proses Hukum Jiwasraya-Asabri Berdampak Pada Kepercayaan Investor

rm.id | Nasional | Published at 16/08/2021 16:49
Analis Sebut Proses Hukum Jiwasraya-Asabri Berdampak Pada Kepercayaan Investor

Hasil survei KedaiKopi yang mengungkap penegakan hukum dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) mempengaruhi kinerja pasar saham ataupun investasi di Indonesia, bukan isapan jempol belaka.

Ada beberapa investor asing yang kabur dari Indonesia. Selain itu, posisi investasi internasional (PII) Indonesia mencatatkan kewajiban neto pada tahun lalu 281,2 miliar dolar AS, turun dari 337,9 miliar dolar AS pada 2019.

Bahkan dalam survei terbaru Bank Dunia di laporan terbarunya yang bertajuk Global Investment Competitiveness (GIC) menyebutkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling restriktif dalam konteks penanaman modal asing (FDI).

Hal ini mengindikasikan Indonesia masih belum seramah dan terbuka itu terhadap investor. Bahkan dalam survei Indonesia Political Opinion, Kejaksaan tidak masuk 20 besar lembaga yang rendah tingkat kepuasan responden terhadap kinerja lembaga nonkementerian.

Analis CSA Research Institute Reza Priyambada mengungkapkan, setiap kasus hukum yang menjerat salah satu emiten akan membuat harga suatu saham akan turun.

"Karena pelaku pasar itu sangat khawatir, dan membuat harga saham terkait mengalami penurunan. Bahkan dalam sebuah diskusi pelaku pasar, jika ada oknum yang bersalah maka diperlakukan sebagai entitas pribadi, bukan perusahaannya yang dibekukan atau sebagainya," ujar Reza dalam webinar Perilaku Abuse of Power Atas Aset Berkedok Penegakan Hukum, yang dikutip Senin (16/8).

Diingatkannya, masyarakat perlu tahu apakah kejaksaan paham atau tidak soal penanganan investasi di pasar modal itu. Begitu pula soal pemahaman unrealized loss dalam sebuah transaksi saham.

Reza pun mencontohkan Asabri-Jiwasraya yang membeli saham A dengan harga 2730. Kemudian, setelah 3 bulan investasi, ternyata harga sahamnya turun ke 2630. Secara pembukuan, dia sudah mengalami 100 poin. Nah 100 poin itulah yang disebut sebagai unrealized loss.

"Jadi ruginya itu masih rugi potensial, seperti itu. Terus tiba-tiba datanglah aparat penegak hukum meriksa si MI ini, terus menganggap si MI ini merugikan negara. Lah yang merugikan negara itu siapa? Atas dasar apa merugikan negara? Lalu, kemudian uang negara yang mana yang dirugikan?" terangnya.

Reza menjelaskan, bisa disebut kerugian negara jika misalnya ada dana APBN yang digunakan tidak benar.

"Tapi ini ada uang nasabah yang diinvestasikan ke dalam suatu portofolio, kok ini dianggapnya ada kerugian negara? Kan uang negara hanya digunakan untuk mendirikan perusahaan asuransi ini," tutur Reza.

Menurutnya, aset perusahaan asuransi berupa saham ini merupakan dana nasabah pemegang polis. Bukan milik negara.

"Apa yang salah, sampai sekarang nalar kita belum nyampe terkait dengan penanganan kasus ini. Sungguh proses hukumnya sangat di luar nalar," kritiknya.

Dia mengingatkan, penanganan kasus hukum di pasar modal yang salah akan mempengaruhi kepercayaan investor. Apalagi saat ini market cap berdasarkan statistik pasar modal Indonesia sudah mencapai Rp 7.100 triliun.

Misalnya, dicontohkan Reza, jika akhirnya proses hukum ini menyebabkan polis dari Asabri maupun Jiwasraya tidak bisa dicairkan, kemudian berujung pada proses hukum, maka investor kedua perusahaan asuransi itu tidak akan percaya lagi dengan pasar modal.

"Jiwasraya dan Asabri misalnya masing-masing memiliki 500 investor. Terus mereka nggak percaya lagi dengan pasar modal. Artinya kita sudah kehilangan 1.000 investor," ucapnya.

Padahal, kata Reza, perlu digarisbawahi, misi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bursa Efek Indonesia untuk meningkatkan literasi keuangan, diyakini akan meningkatkan kapitalisasi pasar dan sebagainya.

"Jika kemudian ada ketidakpercayaan pada pasar modal tentu jadi merepotkan, apalagi sekarang adalah eranya media sosial yang bisa menjadi booster ketidakpercayaan, tentu bukan itu yang kita harapkan," wanti-wanti Reza.

Dia pun mengutip pernyataan Jeremy Bentham, "hukum yang tidak adil adalah bagian dari spesies kekerasan".

Reza juga mengutip pernyataan filsuf John Locke yang menyebut, kebijaksanaan seseorang akan membuat hukum tidak hanya terdiri dari landasan keadilan, tapi juga penerapannya yang senantiasa mempertimbangkan dengan cara apa hukum mendapat kepastian.

"Nah, hal itulah yang kita harapkan saat ini, yaitu kepastian hukum dari penanganan kasus Jiwasraya dan Asabri, dan mungkin juga lembaga keuangan lainnya. Kita harapkan penanganan kasus hukum yang terjadi di pasar modal akan semakin baik ke depannya," harapnya.

Diingatkan Reza, pasar modal memiliki UU Pasar Modal. Jadi sebaiknya tidak sembarangan dialihkan ke UU Tipikor bila masih bisa diselesaikan dengan UU Pasar Modal.

Dengan demikian nasib dari para pemegang polis ini bisa jelas. "Syukur-syukur uangnya bisa kembali, karena kan ini menyangkut investasi dari para nasabah pemegang polis," tandasnya.

Senada Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM, Muhammad Fatahillah Akbar menyebut jika penegakan hukum yang salah bisa mempengaruhi ekosistem pasar modal ataupun dunia investasi sebuah negara.

Ia lantas mencontohkan ketika penegak hukum melakukan penyidikan ke lembaga-lembaga tertentu, otomatis saham perusahaannya pun terdampak ikut jatuh.

"Untuk itulah bagaimana pasar modal dan penegakan hukum itu harus berintegrasi. Seharusnya kalau ada penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana di sebuah perusahaan atau yang menyangkut pasar modal, seharusnya prinsip good corporate governancenya tetap harus dijaga," tuturnya.

Kasus penyitaan aset dalam kasus Asabri-Jiwasraya ini disebutnya mirip dengan kasus First Travel, yang merugikan sebanyak 1.000 calon jamaah umrah.

"Sekarang uang para jamaah itu di mana? Uangnya dirampas untuk negara, sesuatu hal yang luar biasa melanggar hak asasi manusia. Apa logikanya hingga uang dalam kasus first travel itu harus dirampas untuk negara?" tanya Akbar.

Kondisi itu membuktikan bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP itu masih sangat lemah, karena tidak memiliki prosedur penyitaan pada aset yang tersebar secara kompleks.

Ia menegaskan, dalam pasal 39 sampai 49 KUHAP menyebut bahwa penyitaan hanya bisa dilakukan jika keputusan sudah berkekuatan hukum tetap.

"Ini dipertegas dalam pasal 18-19, yang mengatakan penyitaan terhadap aset dalam pembayaran uang pengganti dilakukan 1 bulan, ketika tidak dibayar 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap," tegas Akbar.

Dia mencontohkan upaya hukum yang dilakukan KPK dalam kasus M Nazaruddin. Dalam penanganan kasus tersebut, KPK tidak melakukan pembekuan investasi Nazaruddin di saham Garuda Indonesia.

"Kenapa? Saat itu pertimbangannya adalah, jika dibekukan kemungkinan akan merugikan Garuda dan pasar modal sekaligus makin merugikan negara juga. Ini adalah metode improvisasi dari KPK yang saya rasa harus ditiru oleh Kejaksaan sebenarnya," saran Akbar.

Kuasa hukum nasabah WanaArtha, Palmer Situmorang pun setuju jika penanganan kasus Asabri-Jiwasraya telah mengganggu iklim investasi Indonesia. Menurut dia, cara-cara penanganan perkara Jiwasraya telah membuat para jaksa mengalami degradasi pemikiran objektif.

"Jadi apa yang telah dilakukan sita terhadap kekayaan atau aset WanaArtha lewat pasar modal yang termasuk hasil penjualan dan pembelian sahamnya adalah uang nasabah, itu jelas," tuturnya.

Dia menduga, para jaksa ini hanya ingin terlihat wah dan hebat. Padahal mereka lupa, yang mereka sita itu adalah hak orang-orang yang hingga kini masih menangis karena kehilangan uangnya.

"Lalu nasib mereka siapa yang menanggung? Bapak Jaksa, anda boleh bersembahyang 24 jam tetapi ingatlah bahwa anda dengan sengaja menelantarkan orang lain yang tidak bersalah. Itu sungguh keliru! Hukum dunia boleh anda permainkan, tapi masih ada hukum yang lain yaitu hukum Tuhan," tegas Palmer. [OKT]

Artikel Asli