Turun Tipis, Utang Luar Negeri Triwulan II Tembus Rp 5.971,1 T

rm.id | Nasional | Published at 16/08/2021 11:34
Turun Tipis, Utang Luar Negeri Triwulan II Tembus Rp 5.971,1 T

Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II-2021 tercatatsebesar 415,1 miliar dolar AS atau Rp 5.971,1 triliun. Jumlah tersebut tutun0,1 persendibandingkan dengan posisi triwulan I-2021 sebesar 415,3 miliar dolar AS atau Rp 5.974,0 triliun

Secara tahunan, pertumbuhan ULN triwulan II-2021 juga melambat, dari 7,2 persen year on year (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 1,9 persen yoy. Perkembangan tersebut didorong oleh perlambatan pertumbuhan ULN Pemerintah dan kontraksi ULN swasta.

"ULN Pemerintah tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya," jelas Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BNI Erwin Haryono dalam keterangan resminya, Senin (16/9).

Dari posisi ULN Pemerintah pada triwulan II-2021 mencapai 205,0 miliar dolar AS atau Rp 2.948,8 triliun. Jumlah tersebut tumbuh 4,3 persen yoy dan lebih rendah dari pertumbuhan pada triwulan I 2021 sebesar 12,6 persen.

"Perkembangan ini disebabkan oleh penurunan posisi pinjaman luar negeri (loan) seiring dengan pelunasan atas pinjaman yang jatuh tempo selama triwulan II 2021," sebutnya.

Pelunasan pinjaman luar negeri tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas Pemerintah dalam mengelola ULN. Sementara itu, aliran modal masuk neto di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik oleh investor nonresiden meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya seiring kepercayaan investor yang semakin baik sehingga turut mendukung likuiditas di pasar SBN domestik.

"Tren positif ini juga mendukung Pemerintah dalam mengelola pembiayaan secara hati-hati dan terukur, dengan pembiayaan saat ini berperan cukup besar dalam penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," ujarnya.

BI juga menyebut, ULN Pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, yang antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2 persen), sektor jasa pendidikan (16,4 persen), sektor konstruksi (15,4 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6 persen).

"Posisi ULN Pemerintah triwulan II 2021 relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah," ujarnya.

Dari ULN swasta menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 0,5 persen yoy pada triwulan II-2021, setelah pada triwulan I-2021 tumbuh positif sebesar 2,6 yoy.

Hal ini disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan sebesar 6,8 persen yoy, lebih dalam dari kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 6,7 persen yoy. Selain itu, pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan mengalami perlambatan sebesar 1,3 persen yoy dari 5,4 persen yoy pada triwulan I 2021.

Dengan perkembangan tersebut, posisi ULN swasta pada triwulan II-2021 tercatat sebesar 207,2 miliar dolar AS atau Rp 2.980,5 triliun. Jumlah tersebut turun 0,8 dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya.

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa mencapai 76,3 persen dari total ULN swasta. ULN tersebut masih didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7 persen terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada triwulan II 2021 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 37,5 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 39,0 persen.

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 88,4 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," pungkasnya. [ DWI ]

Artikel Asli