Agar Semua Pihak Terlindungi Menaker Atur Hubungan Kerja Di Masa Pandemi

rm.id | Nasional | Published at 16/08/2021 11:41
Agar Semua Pihak Terlindungi Menaker Atur Hubungan Kerja Di Masa Pandemi

Entah sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Yang jelas, dunia usaha terkena imbasnya. Agar semua pihak terlindungi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan kebijakan yang mengatur hubungan kerja di masa pandemi.

Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Regulasi ini sebenarnya lebih mengatur pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Kepmenaker ini adalah sebagai wujud respons Kementerian Ketenagakerjaan terhadap adanya dampak pandemi Covid-19 dalam hubungan kerja," ujar Ida di Jakarta, Senin (16/8).

Menaker berulang kali mengingatkan, pandemi merupakan masalah bersama. Baik Pemerintah, pengusaha, maupun pekerja, harus saling bersinergi dan berkomitmen menanganinya bersama.

"Karena itu, dalam Kepmenaker ini kita ingin menekankan pentingnya dialog sosial. Karena kita ingin semua pihak benar-benar terlindungi dari dampak pandemi ini," ungkap politikus PKB ini.

Sementara Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri mengatakan, Kepmenaker 104/2021 mencakup tiga hal. Pertama, pelaksanaan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) dan bekerja di kantor atau Work From Office (WFO).

Kedua, pelaksanaan upah dan hak-hak pekerja lainnya. "Dalam Kepmenaker tersebut, kita sampaikan pedoman bagi pengusaha dan pekerja yaitu pengusaha yang memberlakukan sistem kerja WFH tetap wajib membayar upah," tegas Putri.

Sedangkan untuk WFO, harus diatur persentase pekerja yang bekerja secara WFO. Bahkan pengaturan shifting atau pembagian waktu kerja dan hari kerja dalam satu bulan secara bergiliran.

"Jam kerja juga diatur sebaik-baiknya, dengan mengutamakan mereka yang sehat. Bagi ibu hamil atau rentan sakit, agar bekerja dari rumah saja," pesan Putri.

Kepmenaker ini juga menjelaskan mengenai perusahaan yang terpaksa merumahkan pekerja karena terdampak pandemi. Di mana pekerja tetap berhak atas gaji atau upah saat dirumahkan. Jika perusahaan kesulitan menunaikan kewajibannya, maka kedua belah pihak harus membuat kesepakatan soal penyesuaian upah.

Perhitungan iuran manfaat jaminan sosial bagi pekerja, pesangon, dan hak-hak lain bagi pekerja, yang dihitungkan dengan upah, maka harus mengacu kepada upah sebelum penyesuaian.

Adapun ruang lingkup ketiga yang diatur dalam Kepmenaker 104 Tahun 2021 adalah pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ditegaskan dalam Kepmenaker ini, PHK adalah jalan terakhir dan satu-satunya yang bisa diambil jika pandemi berdampak terhadap keberlangsungan usaha.

"Tapi PHK harus jalan paling akhir kalau sudah dilakukan upaya-upaya lain, kemudian tidak ada jalan lain, maka terpaksa PHK. Namun harus jadi suatu keputusan bersama antara pengusaha dan pekerja," pesan Putri.

Ia pun memberi catatan, jika PHK terpaksa dibuat karena ketidakmampuan finansial perusahaan, maka harus dibuktikan dengan laporan finansial perusahaan bahwa perusahan tersebut sudah tidak mampu.

"Dalam dialog bipartit dengan putusan PHK, kiranya melibatkan Dinas Ketenagakerjaan setempat. Jangan lupa, hak-hak pekerja ini harus tetap diberikan walaupun perusahaan itu bangkrut," pungkasnya. [ MEN ]

Artikel Asli