Kejati DIJ Bentuk Tim Khusus

radarjogja | Nasional | Published at 16/08/2021 09:58
Kejati DIJ Bentuk Tim Khusus

RADAR JOGJA Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ membentuk tim khusus (timsus) untuk melakukan pengawasan penyaluran dana keistimewaan (danais) yang dialokasikan dalam penanganan Covid-19. Saat ini Pemprov DIJ memberikan dukungan untuk penanganan Covid-19 di 392 kalurahan di DIJ. Masing-masing kalurahan mendapat anggaran penanganan Covid-19 mulai Rp 50 juta hingga Rp 145 juta.

Plt Kejati DIJ Tanti A Manurung SH MH mengatakan, semua mekanisme anggaran terkait pencegahan dan penanganan Covid-19 tetap dalam monitoring Kejati DIJ. Seluruh kantor kejaksaan yang ada di kabupaten/kota juga turut melakukan pengawasan. Apabila terdapat pelanggaran, pihaknya akan mengkonfirmasi atau melaporkan kepada Satgas Covid-19 DIJ.

Semua anggaran berkaitan pencegahan, penanganan Covid-19 kami akan melakukan monitoring dan koordinasi. Ini menjadi tugas yang sama seluruh kantor kejaksaan, katanya. Tanti menjelaskan, secara tugas dan fungsi pihaknya telah membentuk tim melalui asisten intelejen.

Dia melanjutkan, selain pengawasan terhadap penggunaan dana pemerintah, dalam masa pandemi Covid-19 saat ini Kejati DIJ juga melakukan pengawasan dalam penyaluran obat-obatan. Selain itu, juga masalah ketersediaan oksigen dan bentuk penanganan lainnya.

Kendati demikian, Kejati belum mendapat laporan adanya upaya penyalahgunaan wewenang dari sejumlah kegiatan penyaluran tersebut. Belum ada laporan, hanya beberapa daerah ada perubahan data penerima bantuan. Dan data tambahan itu harus disinkronkan lagi agar tidak menjadi temuan di Kejati, tegasnya.

Tanti meminta masyarakat segera melaporkan ke pihak kejaksaan apabila menemukan kejadian penyalahgunaan anggaran dan penyimpangan wewenang terkait penanganan Covid-19. Kalau ada masalah, misalnya pungli, lapor saja ke Kejati DIJ. Sama seperti aparat penegak hukum lainnya, kami mendorong penyerapan anggaran dan mencegah adanya pungli, tandasnya.

Sementara itu, aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) Baharudin Kamba mengapresiasi langkah Kejati DIJ yang membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran danais dalam penanganan Covid-19 di DIJ. Ia berharap timsus ini nasibnya tidak sama dengan Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang sudah dibubarkan melalui Keputusan Kejaksaan Agung Nomor 346 Tahun 2019 pada 23 November 2019.

Saya harap timsus benar-benar melakukan pengawasan secara lebih profesional terhadap penggunaan anggaran, bukan malah justru dijadikan celah untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi. Jika terjadi, ini sebuah ironi, ujar Kamba.

JCW juga mendorong pemerintah kabupaten/kota di DIJ untuk memperkuat pengawasan di internal, dalam hal ini peran dan fungsi inspektorat. Hal ini penting inspektorat sebagai aparat pengawasan internal (APIP) agar dapat berjalan maksimal. Partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengawasan danais yang disalurkan ke tingkat kalurahan, jelasnya.

Selain itu, Kamba juga menyoroti pentingnya fungsi pengawasan dari legislatif juga sangat diharapkan. Agar penggunaan danais di seluruh kalurahan di DIJ tepat sasaran, tidak ada duplikasi anggaran/program, dan kegiatan tidak fiktif. Ia mengingatkan agar jangan coba-coba korupsi dana penanganan Covid-19, karena dana itu sangat dibutuhkan masyarakat di tengah kesulitan akibat pandemi Covid-19. (kur/laz)

Artikel Asli