Berpotensi Picu Kasus Covid Klaster Angkutan Umum Ganjil Genap Berlawanan Dengan Kebijakan PPKM

rm.id | Nasional | Published at 16/08/2021 06:40
Berpotensi Picu Kasus Covid Klaster Angkutan Umum Ganjil Genap Berlawanan Dengan Kebijakan PPKM

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebaiknya menghentikan penerapan pembatasan Ganjil Genap. Sebab, kebijakan itu kontraproduktif dengan penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho menilai, sistem Ganjil Genap menyulitkan para pekerja di sektor esensial dan kritikal yang masih harus bekerja setiap hari. Selama PPKM level 4, banyak dari pekerja tersebut memakai kendaraan pribadi. Tetapi begitu Ganjil Genap diberlakukan, mereka terpaksa menggunakan transportasi publik.

Tidak relevan jika alasannya untuk mengurangi mobilitas warga, tegas Teguh di Jakarta, kemarin.

Dia menuturkan, PPKM level 4 diberlakukan untuk mengurangi mobilitas penduduk. Di dalam kebijakan itu, sudah terdapat banyak pembatasan. Menurutnya, penerapan Ganjil Genap memicu terjadinya kerumunan di angkutan umum.

Ada potensi terjadinya penularan Covid-19 di kendaraan umum atau transportasi publik. Sistem Ganjil Genap bisa meningkatkan klaster Covid-19 di transportasi publik. Kami mendorong Pemprov DKI untuk menghentikannya selama penerapan PPKM level 4, tegas Teguh.

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan menilai, pos penyekatan lebih efektif untuk membatasi mobilitas warga dibanding Ganjil Genap. Dengan penyekatan, masyarakat di wilayah penyangga tak bebas keluar masuk Ibu Kota. Apalagi, ada persyaratan lain yang dibutuhkan untuk bisa masuk Jakarta. Kebijakan ini efektif mengendalikan pertemuan langsung warga.

Kami merekomendasikan agar tidak menggunakan Ganjil Genap untuk mengendalikan mobilitas warga pada masa pandemi Covid-19, terang Tigor dalam keterangan persnya kepada Rakyat Merdeka , kemarin.

Diakuinya, penularan Covid-19 di Ibu Kota menunjukkan tren penurunan dibandingkan Juli lalu. Hanya saja, sekarang terjadi lonjakan pengguna kendaraan pribadi dan penumpang angkutan umum sejak Ganjil Genap berlaku.

Berdasarkan pantauan, di salah satu ruas jalan yang menerapkan sistem Ganjil Genap, Jalan Jenderal Sudirman, petugas memaksa kendaraan memutar balik kendaraan yang tidak memenuhi syarat untuk melintas.

Petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan ikut membantu petugas kepolisian berjaga di sejumlah titik Ganjil Genap. Mereka memantau mobil yang berpelat nomor genap mengingat kemarin, tanggal ganjil. Mobil berpelat genap dari arah Jalan Pattimura dan Jalan Sisingamangaraja dari Blok M dialihkan ke Jalan Hang Lekir.

Warga Cipete, Jakarta Selatan, Edison mengeluhkan kebijakan Ganjil Genap.

Ganjil Genap menyulitkan. Kita kan takut gunakan angkutan massal. Berdesak-desakan. Harusnya ditiadakan dulu selama pandemi, protes Edison.

Dia menuturkan, masalah kemacetan sebaiknya dikesampingkan dulu. Yang paling penting urusan kesehatan.

Edison juga mengkritik kurangnya sosialisasi kebijakan. Sehingga membingungkan pengguna jalan.

Kurang Sosialisasi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta maaf atas minimnya sosialisasi pemberlakuan Ganjil Genap.

Kami akan tingkatkan terus sosialisasinya, ungkap Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat.

Riza belum mengetahui apakah PPKM diperpanjang lagi atau tidak. Karena, saat ini masih terus dievaluasi.

Sebagai informasi, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memberlakukan kembali sistem Ganjil Genap. Pelaksanaan Ganjil Genap untuk mobil pribadi dilakukan mengikuti perpanjangan PPKM level 4 yang berlangsung hingga Senin (16/8) hari ini. Aturan Ganjil Genap diterapkan di delapan ruas jalan di Jakarta.

Yakni, Jalan Sudirman, Jalan MH Thamrin, Jalan Merdeka Barat, Jalan Majapahit, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Pintu Besar Selatan, dan Jalan Gatot Subroto. Sistem Ganjil Genap berlaku setiap hari mulai pukul 06.00-20.00 WIB. Kebijakan ini tidak berlaku untuk kendaraan roda dua.

Kebijakan juga dikecualikan untuk kendaraan yang membawa disabilitas, ambulans, pemadam kebakaran, angkutan umum pelat kuning, kendaraan listrik, sepeda motor, angkutan barang khusus bahan bakar minyak dan gas, serta kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara seperti Presiden/Wakil Presiden, Ketua MPR/DPR/DPRD, Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi/Komisi Yudisial/Badan Pemeriksa Keuangan.

Selain itu, kendaraan dinas operasional berpelat dinas TNI dan Polri, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas seperti kendaraan pengangkut uang pengisian ATM dengan pengawasan dari polisi. [FAQ]

Artikel Asli