Warning Bawaslu Pusat Awas, 3 Masalah Hantui Pemilu Dan Pilkada 2024

rm.id | Nasional | Published at 16/08/2021 06:30
Warning Bawaslu Pusat Awas, 3 Masalah Hantui Pemilu Dan Pilkada 2024

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat memberikan warning terhadap tiga hal dalam penyelenggaraan agenda Pemilu 2024. Hal ini harus mendapat perhatian bersama agar tidak menimbulkan masalah.

Komisioner Bawaslu Pusat Rahmat Bagja mengungkapkan, tantangan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, baik nasional maupun Pilkada, secara umum ada tiga hal. Yakni, masalah makro, teknis dan Sumber Daya Manusia (SDM) ad hoc.

Pada masalah makro, sebut Bagja, terdapat sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Pemilu dan Pilkada yang multitafsir. Masalah ini membuat penyelenggara rentan dipersoalkan secara etik bahkan pidana.

Inilah yang akhirnya ada gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan pengadilan pidana, ujar Bagja dalam keterangannya, kemarin.

Lalu masalah teknis, sebut Bagja, persoalan ini bisa dibagi jadi empat hal. Pertama, irisan tahapan antara Pemilu nasional dan Pilkada. Kedua, kesulitan akses jaringan teknologi informasi di berbagai daerah terutama wilayah Indonesia timur.

Ketiga, kendala geografis di daerah terisolir. Keempat, keterbatasan waktu rekapitulasi penghitungan suara dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Misalnya, dalam IT ajudikasi bersifat video conference , agak sulit di Indonesia Timur. Padahal pada saat pandemi seperti ini video conference bisa dilakukan,jelas Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu itu.

Selanjutnya, masalah SDM ad hoc. Penyelenggara diprediksi akan kesulitan merekrut SDM ad hoc yang benar-benar berkualitas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pungut hitung.

Meski begitu, Bagja juga menjelaskan sejumlah strategi dan antisipasi yang bisa dilakukan penyelenggara Pemilu.

Strategi pertama, pengaturan jeda waktu yang proporsional antara Pemilu dan Pilkada. Ini juga yang harus dihitung dengan benar, kalau ada putaran kedua bagaimana, ucapnya.

Strategi kedua, sosialisasi efektif seluruh jenis Pemilu dan Pilkada. Ketiga, penyamaan persepsi antarpenyelenggara baik KPU, Bawaslu, dan DKPP dengan melakukan identifikasi potensi masalah teknis dan hukum serta kerangka penyelesaiannya.

Keempat, optimalisasi sarana pengawasan Bawaslu dan pengawasan partisipatif. Makanya ada namanya tripartit untuk membahas permasalahan pada tiga lembaga penyelenggara ini. Bawaslu selalu ikut serta dalam acara itu, ujar magister lulusan Utrecht Nederlands itu.

Lalu apa antisipasi yang perlu dilakukan? Menurut Bagja, ada tiga upaya. Pertama, penguatan SDM pengawas Pemilu. Kedua, menggalakkan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP). Ketiga, mengintensifkan koordinasi antar penyelenggara dan antara penyelenggara dengan instansi penegak hukum Pemilu lainnya yang fokus pada identifikasi potensi masalah teknis dan hukum, serta kerangka penyelesaiannya.

Ke depan, jelas Bagja, penyelenggara tidak perlu menangani pelanggaran administrasi kecil, misalnya salah pemasangan baliho.

Tidak usahlah masuk pelanggaran administrasi. Cukup diselesaikan di lapangan melalui penyelesaian sengketa antara peserta dan penyelenggara, tandasnya.

Terpisah, peneliti dari Lembaga riset Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana mengatakan, KPU dan Bawaslu seharusnya juga bersinergi, khususnya dalam mengeluarkan kebijakan. Ini penting agar tidak ada aturan saling tumpang tindih dan kontradiktif.

Jika terjadi, ini bisa memicu timbulnya sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK),jelasnya kepada Rakyat Merdeka .

Ihsan mencontohkan, salah satu aturan yang perlu adalah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019, PKPU Nomor 18 Tahun 2020 dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S0879.

Disebutkan Ihsan, PKPU Nomor 3 Tahun 2019 menyebut, kalau tidak ada e-KTP, maka (pemilih) bisa tunjukkan Kartu Keluarga (KK) untuk mencoblos.

Tapi, PKPU Nomor 18 Tahun 2020 menyebutkan, bukti diri untuk melakukan mencoblos hanya e-KTP atau surat bukti sudah lakukan perekaman e-KTP. Bukan KK.

Kemudian, Surat edaran Bawaslu justru menyebut KK bisa jadi syarat untuk mencoblos. (Bila tidak dibenahi) risikonya bisa terulang lagi, dan ini jelas membuat beban semakin berat mulai dari anggaran sampai dengan tenaga di lapangan, tandasnya. [SSL]

Artikel Asli