Pangkas Jumlah Direksi dan Komisaris, Jurus Erick Jitu Tekan Cost Garuda Indonesia

rm.id | Nasional | Published at 16/08/2021 06:00
Pangkas Jumlah Direksi dan Komisaris, Jurus Erick Jitu Tekan Cost Garuda Indonesia

Ekonom menilai positif langkah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memangkas susunan direksi dan komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Langkah ini bisa menekan cost (pengeluaran) perusahaan pelat merah tersebut.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, perombakan manajemen Garuda Indonesia merupakan momen bersih-bersih dari permasalahan keuangan dan kinerja operasional.

Sekaligus untuk upaya untuk menata kembali fundamental bisnisnya. Setiap prosesnya akan saya kawal penuh, kata Erick dalam keterangan persnya, Jumat (13/8).

Perombakan manajemen Garuda Indonesia dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada hari yang sama. Jumlah komisaris yang sebelumnya lima orang dipangkas menjadi tinggal tiga. Begitu pula dengan dewan direksi, yang semula delapan dipangkas menjadi enam orang.

Erick memberhentikan dengan hormat Triawan Munaf, Peter F Gontha, Zannuba Arifah atau Yenny Wahid, dan Elisa Lumbantoruan dari jabatan Anggota Dewan Komisaris. Serta, memberhentikan dengan hormat Dony Oskaria, dan M Rizal Pahlevi dari dari Anggota Dewan Direksi perusahaan.

Melalui perombakan itu, Erick berharap manajemen Garuda Indonesia fokus pada dua hal utama. Pertama, terhadap perubahan model bisnis dengan fokus pada layanan penerbangan domestik. Kedua, melakukan negosiasi dengan lessor , yang memiliki hubungan Business to Business (B2B) baik.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyatakan, susunan baru pengurus perseroan ditetapkan Kementerian BUMN selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Apa yang telah kami raih bersama merupakan pondasi penting yang melandasi langkah-langkah berkelanjutan Garuda Indonesia ke depannya, ucap Irfan.

Ia memastikan, emiten berkode saham GIAA ini terus melakukan optimalisasi kinerja usaha, melalui improvement pada aspek likuiditas, efisiensi biaya operasional. Serta restrukturisasi kewajiban sebagai penentu keberlangsungan strategi pemulihan kinerja Garuda Indonesia pada tahun-tahun mendatang.

Ia percaya, langkah transformasi kinerja merupakan sebuah keniscayaan yang akan terus diakselerasikan secara berkesinambungan. Hal tersebut perlu disikapi dengan mental bisnis yang tangguh.

Serta resiliensi dalam mengawal dinamika tantangan industri penerbangan ke depannya yang masih dibayangi situasi penuh turbulensi, ujar Irfan.

 

Sepanjang kinerja pada 2020, Garuda Indonesia menjalankan berbagai upaya strategis dalam menunjang langkah-langkah pemulihan kinerja. Di antaranya, optimalisasi lini bisnis penunjang. Seperti kargo dan charter, pengoperasian dua pesawat passenger freighter, dan perluasan jaringan penerbangan kargo internasional.

Tak cuma itu, perseroan juga mengambil langkah negosiasi beban sewa pesawat bersama lessor, hingga kebijakan rasionalisasi pegawai yang dijalankan secara proporsional dalam menyikapi penurunan demand layanan penerbangan.

Dengan begitu, berikut ini susunan jajaran Komisaris dan Direksi Garuda yang baru. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Timur Sukirno, Komisaris Chairul Tanjung, dan Komisaris Independen Abdul Rachman.

Sementara jajaran direksi adalah, Direktur Utama Irfan Setiaputra, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Prasetio, Direktur Operasi Tumpal Manumpak Hutape, Direksi Human Capital Aryaperwira Adileksana, Direktur Teknik Rahmat Hanafi dan Direktur Layanan & Niaga Ade R Susardi.

Peneliti ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mendukung keputusan pemerintah.

Sekarang, yang paling penting buat Garuda bagaimana bisa survive . Salah satunya dengan pangkas jajaran direksi dan komisaris. Sehingga penghematan pengeluaran bisa dilakukan, ujar Abra kepada Rakyat Merdeka , kemarin.

Abra juga mendukung bisnis non penumpang yang tengah ditekuni perseroan. Menurutnya, apa yang dilakukan Garuda Indonesia memang sudah seharusnya. Mengingat kinerjanya yang terus menurun, membuat maskapai milik negara ini mencari inovasi agar bisa bertahan.

Kita tahu, kinerja BUMN akan mempengaruhi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kalau BUMN semakin sakit dan jadi beban buat APBN, akan jadi beban buat rakyat juga. Jadi memang harus dipikirkan solusinya, ucap Abra.

Sehingga dia bilang, upaya restrukturisasi Garuda Indonesia ini menjadi kewajiban yang tidak bisa dihindari. Karena Garuda tidak bisa terus menerus mengandalkan dana talangan dari pemerintah.

Restrukturisasi itu bukan melulu terkait utang dan beban finansial. Tapi juga meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) dan jumlah pesawat, tutupnya. [DWI]

Artikel Asli