SAPUHI Dukung Diplomasi Pemerintah Mendapat Kepastian Umroh

republika | Nasional | Published at 16/08/2021 05:47
SAPUHI Dukung Diplomasi Pemerintah Mendapat Kepastian Umroh

IHRAM.CO.ID,JAKARTA--Ketua Umum Syarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (SAPUHI) Syam Resfiadi mendukung komunikasi Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi. Menurutnya upaya tersebut memang harus dilakukan selama Indonesia belum mendapatkan kepastian umrah.

"Memang intinya bahwa kita ingin mendapatkan ke pastikan kenapa Indonesia termasuk negara yang dilarang dan wajib menggunakan vaksin atau transit di negara ketiga selama 14 hari," kata Syam kepada Republika , Ahad (15/8).

Syam berharap, ada jalan keluar dari pertemuan-pertemu yang digelar KJRI dalam menghadapi situasi saat ini. Singga komunikasinya selain memelihara hubungan diplomasi antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi juga bisa mendapatkan kabar baik terkait penyelenggaraan umroh dan haji kedepannya.

"Semoga dari pertemuan tersebut bisa menjadi satu peluang baik sebagai tali silaturahmi dan hubungan diplomasi yang bagus antara tingkat level menteri atau pejabat-pejabat tinggi di Indonesia yang diwakili oleh KJRI atau dubes sendiri yang datang," katanya.

Menurutnya, komunikasi semacam ini perlu terus dilakukan setiap waktu dan setiap saat, sampai pemerintah Arab Saudi mengizinkan Indonesia mengirimkan jamah umrahnya. Sebagaimana negara-negara lain juga diizinkan umroh secara normal.

"Jadi hal yang wajar pendekatan pemerintah Indonesia melalui KJRI dilakukan karena pejabat pemerintah Indonesia lagi dalam kesulitan mendapatkan visa," katanya.

Syam menuturkan, menurut informasi pejabat pemerintah di Kementerian Agama di level Dirjen dan Menterinya tidak bisa mendapatkan visa. Sehingga tidak bisa berangkat ke Arab Saudi untuk melakukan komunikasi menanyakan tentang perkembangan umroh secara langsung.

"Karena Dirjen dan Pak Menteri Agama sudah berkeinginan untuk bisa mendapatkan visa agar bisa ketemu langsung dengan para pejabat Kementerian Haji dan Kesehatan yang berkaitan dengan urusan umroh dan haji karena Covid dan ini semoga ada hasil baik dari kondisi ini," katanya.

Syam memastikan semua pihak termasuk PPIU ingin mendapatkan kepastikan kenapa Indonesia termasuk negara yang dilarang, diwajibkan menggunakan vaksin yang digunakan Arab Saudi dan diwajibkan transit di negara ketiga selama 14 hari. Sehingga jika alasan itu didapatkan sehingga semua pihak di Indonesia bisa memperbaikinya.

"Sehingga lebih jelas apa kesalahan kita apa yang perlu kita perbaiki," katanya.

Syam mengakui, bahwa saat ini Indonesia kasus Covid-19 nya masih tinggi. Dan ini menjadi satu pekerjaan rumah yang harus dielesaikan bersama agar kasus pendemi di Indonesia bisa diturunkan.

Artikel Asli