Blokir 83 Link Jasa Cetak Kartu Vaksin Kemendag: Cegah Kejahatan via Kebocoran Data Pribadi

rm.id | Nasional | Published at 16/08/2021 05:48
Blokir 83 Link Jasa Cetak Kartu Vaksin Kemendag: Cegah Kejahatan via Kebocoran Data Pribadi

Masyarakat kudu berhati-hati di dalam melakukan cetak sertifikat vaksin Covid-19 di marketplace. Sebab, hal tersebut memuat data pribadi yang rentan disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung-jawab.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memblokir 83 tautan atau link pedagang yang menawarkan jasa layanan cetak sertifikat vaksin Covid-19 di marketplace.

Dalam melakukan pengawasannya, Kemendag bekerja sama dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA). Kedua pihak bersama-sama mengawasi perdagangan jasa pencetakan kartu vaksin secara online yang ditawarkan di marketplace.

Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Veri Anggrijono mengatakan, produk jasa pencetakan kartu vaksin di marketplace berpotensi melanggar ketentuan perlindungan data pribadi.

"Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga telah melakukan proses take down. Tidak hanya sebatas link atau merchant. Tapi juga melakukan blokir pada keyword yang mengandung frase sertifikat vaksin, jasa cetak vaksin dan sejenisnya," ungkap Veri dalam keterangan resminya, kemarin.

Dia menuturkan, untuk mencetak kartu vaksin, konsumen harus memberikan tautan untuk membuka sertifikat vaksinasi Covid-19. Pada tautan itu, memuat data pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau informasi pribadi lainnya. Menurutnya, pemberian tautan tersebut berpotensi menimbulkan kebocoran data pribadi. Data itu bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Kemendag mengajak konsumen lebih hati-hati dalam bertransaksi elektronik. Khususnya dalam mempercayakan data pribadi untuk mencetak kartu vaksin demi keamanan konsumen itu sendiri, katanya.

Veri mensinyalir kegiatan pencetakan kartu vaksin melanggar hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf a, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengatur mengenai hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

 

Sebab, pelaku usaha jasa percetakan kartu vaksin Covid-19 tidak menyebutkan risiko terhadap pembukaan data pribadi. Sehingga, konsumen menyerahkan data pribadi tanpa mengetahui risiko yang dapat timbul ke depannya.

Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kemendag Ivan Fithriyanto menegaskan, pengawasan terhadap jasa layanan cetak kartu vaksin di platform marketplace untuk mengantisipasi pencurian data konsumen Indonesia.

Ia berharap, idEA dapat konsisten menjamin perlindungan konsumen dengan memastikan legalitas seluruh pedagang pada platform marketplace dan produk yang dijual, sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah disampaikan pada Surat Edaran Ditjen Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga kepada idEA.

Jika ditemukan penggunaan data pribadi konsumen yang tidak sesuai, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga tidak segan untuk menindak sesuai ketentuan, tegasnya.

Permintaan Melonjak

AVP (Department Head) arketplace Quality Bukalapak Baskara Aditama mengatakan, kebutuhan cetak sertifikat vaksin melonjak karena hal itu menjadi salah satu syarat bisa melakukan perjalanan selama masa PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

Mungkin ini yang melatarbelakangi adanya penjualan sertifikat vaksin Covid-19 palsu, katanya.

Ia memastikan, Bukalapak berupaya menghilangkan praktek tersebut. Perusahaan mengambil langkah tegas jika ditemukan akun penjual sertifikat Covid-19.

Bukalapak akan melakukan pemblokiran atau menonaktifkan akun yang terbukti menjual sertifikat vaksin Covid-19.

Untuk diketahui, belakangan ini bisnis jasa pencetakan kartu vaksin sedang menjamur. Harganya bervariasi, mulai dari Rp 5 ribu hingga Rp 15 ribu per kartu. [KPJ]

Artikel Asli