Peran Politik Santri Dalam Lintasan Sejarah (4) Peran Politik Santri Pasca Kemerdekaan (Orde Baru) (7)

rm.id | Nasional | Published at 16/08/2021 05:00
Peran Politik Santri Dalam Lintasan Sejarah (4) Peran Politik Santri Pasca Kemerdekaan (Orde Baru) (7)

Ikrar kesetiaan warga NU dalam rapat sejuta orang di lapangan Parkir Timur Senayan, 1 maret 1992, adalah indikator lainnya. Salah satu butir ikrar yang dibacakan oleh K.H. Bukhari Masruri (ketua PW NU Jawa tengah) tersebut berbunyi: Bahwa betuk negara RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sudah final. Oleh karena itu, kami teguhkan tekad kami untuk membangun dan mempertahankan derap dan langkah pembangunan bangsa kami.

Namun, dalam kenyataannya umat Islam mengalami kekecewaan sangat besar dengan berbagai kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah Orde Baru dengan mempersempit ruang gerak bagi cendikiawan muslim untuk berkiprah dalam proses pembangunan nasional, sehingga cendikiawan muslim hanya bermain dan melakukan tambal sulam dipinggiran arus besar modernisasi.

Peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto atau dari rezim Orde Lama ke Orde Baru pada tahun 1966 juga berimplikasi pada berakhirnya masa kejayaan partai-partai. Umat Islam kembali mengalami kekecewaan, karena peran yang diberikan oleh ABRI begitu kecil, tidak sebanding dengan pengorbanan mereka. Bahkan menurut Riswanda Imawan dan Mochtar Pabotinggi, negara telah memainkan peran hegemonik.

Rezim Orde Baru ternyata lebih memilih kelompok intlektual/teknokrat sebagai patner kekuasaan sambil memperkuat Golkar sebagai kendaraan politiknya. Kuatnya peran negara ini telah dibahas oleh banyak pakar, bahkan telah muncul lebih dari 15 istilah untuk menyebutkan rezim Orde Baru.

Langkah yang diambil rezim Orde Baru tersebut menunjukkan adanya kecenderungan korporatisme. Jika anggapan ini benar, maka yang dikhwatirkan adalah implikasinya terhadap masyarakat. [BERSAMBUNG]

Artikel Asli