Kasus Kematian Kemarin Tembus 2.048 PPKM Diperpanjang Terasa Begitu Tepat

Nasional | rm.id | Published at Rabu, 11 Agustus 2021 - 07:50
Kasus Kematian Kemarin Tembus 2.048 PPKM Diperpanjang Terasa Begitu Tepat

Sehari setelah pemerintah memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Jawa-Bali sampai 16 Agustus, kabar kasus kematian Covid-19 datang lagi dengan angka yang begitu menyedihkan. Kemarin, angkanya kembali melonjak mencapai 2.048 kasus.

Kemarin, kasus harian Corona bertambah 32.081 kasus. Sementara kasus kematiannya kembali mencetak rekor: 2.048 kasus. Jumlah kematian ini tertinggi kedua sejak terakhir kali menembus rekor 2.069 pada 27 Juli lalu. Dengan tambahan tersebut, total kasus kematian mencapai 110.619 kasus.

Tiga provinsi menjadi daerah penyumbang kasus kematian terbanyak. Yaitu Jawa Barat (491 kasus), Jawa Tengah (490 kasus) dan Jawa Timur (329 kasus).

Secara akumulatif, kasus kematian di Jawa Timur masih menduduki posisi tertinggi: 23.621 kasus. Disusul Jawa Tengah: 23.497 kasus. Selanjutnya, DKI Jakarta berada di urutan ketiga: 12.852 kasus.

Satgas Penanganan Covid-19 ikut menyoroti kasus kematian yang melonjak dalam tiga pekan terakhir. Persentase kasus kematian secara nasional pekan ini, sudah mendekati 3 persen, tepatnya 2,92 persen. Sementara, persentase kematian di dunia saat ini sebesar 2,12 persen.

Ada lima provinsi yang menyumbang angka kematian mingguan dalam jumlah tinggi. Kelima provinsi itu: Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Jawa Tengah.

Jubir Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito meminta pemerintah daerah di lima provinsi itu, fokus menurunkan persentase angka kematian selama perpanjangan PPKM. Wiku juga meminta Pemda memantau ketersediaan tempat tidur perawatan, obat-obatan, ventilator, dan alat kesehatan lainnya di setiap RS rujukan.

Kasus harian kita sebelum ada lonjakan berkisar di angka 5 ribu sampai 7 ribu kasus. Sedangkan saat ini masih berada di angka 20 ribu sampai 40 ribu. Pekerjaan besar kita untuk terus menurunkan angka inilah yang masih terus diupayakan, kata Wiku, dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, kemarin.

Sayangnya, meski angka kematian masih tinggi, pemerintah mengeluarkan angka kasus kematian dari indikator penanganan Corona. Alasannya, ditemukan masalah dalam input data akumulasi dari kasus kematian beberapa pekan sebelumnya.

Pemerintah sebelumnya menggunakan sejumlah indikator menentukan level PPKM. Untuk level 4, kriterianya; angka kasus konfirmasi positif Corona lebih dari 150 orang per 100 ribu penduduk per minggu.

Kemudian rawat inap di rumah sakit lebih dari 30 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Lalu Angka kematian akibat Corona lebih dari lima orang per 100 ribu penduduk di daerah tersebut.

Dikeluarkannya data angka kematian pada indikator kematian disayangkan banyak pihak. Salah satunya Epidemiolog asal Universitas Griffith Australia Dicky Budiman.

Dicky menilai, kasus kematian Corona di Indonesia memang masih tinggi. Sayangnya, pemerintah justru mengeluarkan angka kasus kematian dari indikator penilaian penanganan Corona.

Dia menilai, keputusan pemerintah itu akan membuat penanganan Corona bakal semakin gelap. Angka kematian itu indikator keparahan suatu wabah. Kalau indikator menentukan tingkat keparahannya hilang, kita enggak tahu seberapa parah kondisinya, ujar Dicky saat dikontak, tadi malam.

Menurut dia, dengan keputusan ini, akan semakin banyak kematian yang tidak terdeteksi. Selain itu akan berdampak pada penyusunan strategi penanganan pandemi di daerah

Rakyat Diminta Sabar

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn) Moeldoko memastikan, pemerintah terus berusaha menekan laju penularan Corona. Salah satunya dengan PPKM.

Karena itu, Moeldoko meminta, masyarakat sabar terkait perpanjangan PPKM. Menurut dia, PPKM telah mampu menekan laju penularan Corona. Dia mencontohkan, keterisian tempat tidur (BOR) di RS Darurat Wisma Atlet yang sebelumnya mencapai 90 persen pada pertengahan Juli 2021 berangsur turun signifikan mencapai 25 persen.

Moeldoko melanjutkan, selain PPKM, pemerintah juga ada meningkatkan testing, tracing dan treatment atau yang biasa disingkat 3T. Kemudian, mendorong angka kesembuhan melalui bantuan obat-obatan khususnya bagi pasien isolasi mandiri, menggulirkan program bantuan sosial bagi masyarakat dan melaksanakan program vaksinasi bagi seluruh warga tanpa terkecuali. Di saat pandemi ini, yang diperlukan adalah gotong royong, kerja nyata, bukan diskusi, bukan mencaci, bukan melihat segala sesuatu dari sisi negatif, kata Moeldoko.

Lebih lanjut, mantan Panglima TNI itu menjelaskan sampai dengan akhir 2021, pemerintah Indonesia secara total akan menerima 183 juta dosis vaksin yang akan datang secara bertahap. [BCG]

Artikel Asli