Curhat Warga Ibu Kota Korban Pandemi Ditunggu… Bansos Tunai Buat Menyambung Hidup

Nasional | rm.id | Published at Rabu, 11 Agustus 2021 - 06:50
Curhat Warga Ibu Kota Korban Pandemi Ditunggu… Bansos Tunai Buat Menyambung Hidup

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Kementerian Sosial (Kemensos) kudu bekerja cepat menyelesaikan data ganda penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Sebab, puluhan ribu warga menanti pencairan uang sebesar Rp 600 ribu tersebut untuk menyambung hidup.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang. Warga udah menunggu bansos tunai. Itu kewajiban yang harus segera ditunaikan Pemerintah, ungkap Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, di Jakarta, kemarin.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI ini menilai, akar masalah data bansos disebabkan tidak ada pembagian yang jelas dalam pendistribusian bantuan antara Pemprov dan Kemensos. Dari sekitar 1,8 juta penerima bansos, pembagian dilakukan tidak berdasarkan tempat tinggal.

Saya udah protes ke Dinsos. Seharusnya dibagi per wilayah. Ini kan, ngacak. 1 Juta penerima tugasnya DKI, terus sisanya tugas Pemerintah Pusat. Kebijakan itu merepotkan diri sendiri, sentilnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI menunda penyaluran BST dan bantuan beras kepada sekitar 99 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lantaran adanya data ganda penerima bantuan.

Pemprov mengalokasikan anggaran BST sebesar Rp 604 miliar untuk 1.007.379 KPM tahap 5 dan 6. Setiap Kepala Keluarga (KK) mendapatkan BST Rp 600 ribu. Pemberian BST Tunai tahap 5 dan 6 telah dipayungi oleh Surat Keputusan Gubernur Nomor 898 Tahun 2021 tentang penerima BST bagi masyarakat terdampak Covid-19. Rinciannya, Jakarta Pusat 55.346 KK, Jakarta Utara 210.344 KK, Jakarta Barat 79.346 KK, Jakarta Selatan 160.733 KK, Jakarta Timur 497.490 KK, dan Kota Administrasi Kepulauan Seribu 4.120 KK.

Anggota Komisi E DPRD DKI, Achmad Nawawi menegaskan, inventarisasi data penerima BST ataupun bantuan sosial lain yang dikelola Dinas Sosial DKI harus selaras mulai dari hulu hingga hilir. Salah satunya, dengan memanfaatkan data yang dihimpun mulai dari kecamatan kelurahan hingga RT dan RW.

Dinsos harus memastikan data valid. Kalau data salah, kasihan warga nggak dapat kebagian bansos, sambungnya.

Sebelumnya, Andre, warga Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, menyampaikan bahwa dirinya sangat membutuhkan BST.

Bantuan tahap 5 dan 6 saja belum diberikan. Alasan data tidak ada. Tolong awasi BST area Cengkareng, Duri Kosambi Pak. Sampai beras saja saya minta tolong Lembaga Swadaya Masyarakat Aksi Cepat Tanggap, keluhnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengakui, masih ada puluhan ribu KPM yang belum mendapatkan BST. Menurutnya, keterlambatan pencairan itu terjadi karena Pemprov dan Kemensos masih melakukan pemadanan data.

Memang terjadi data ganda. Saat ini sedang dipadankan. Insya Allah dalam beberapa waktu selesai, kata Riza, di Jakarta, Sabtu (7/8).

Riza menerangkan, ada sekitar 5 persen perbedaan data penerima yang dimiliki Pemprov DKI dengan Kemensos.

Selama proses pemadanan, lanjutnya, Pemprov DKI selalu berkoordinasi dengan Kemensos. Ditegaskannya, Pemprov tidak bermaksud menghambat proses pendistribusian bantuan.

Kami selesaikan dulu yang ganda, dicek kembali, selama ini kan tidak ada masalah, kata Riza.

Kualitas Beras Jelek

Sejumlah warga di Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, mengeluhkan jeleknya kualitas beras bansos.

Camat Tambora, Jakarta Barat, Bambang Sutarna membenarkan ada warga di beberapa RW di Kelurahan Angke menerima beras bansos yang tidak layak konsumsi.

Pengurus Rukun Warga (RW) 03 Kelurahan Angke, Tambora, Jakarta Barat, Ahmad mengaku, pihaknya mendapat laporan adanya temuan beras berkutu, berbatu, dan berwarna kecoklatan. Laporan tersebut berasal dari sekitar 20-an warga, ungkapnya.

Dia menerangkan, pihaknya menerima beras pada Jumat (6/8) dan langsung didistribusikan ke masing-masing pengurus Rukun Tetangga (RT). Penerima beras bantuan di wilayahnya berjumlah 366 orang.

Kepala Bidang Operasional dan Pelayanan Publik dari Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) DKI Jakarta dan Banten, Volta Aresta mengatakan, pihaknya sudah melakukan penarikan dan penggantian beras sejak Sabtu (7/8).

Beras dari Pemerintah itu jenis medium. Soal beras basah dan sedikit menggumpal itu lantaran terjadi karena hujan dan kepanasan, katanya.

Gumpalan itu, menurutnya, disebabkan oleh tetesan air hujan yang jatuh ke beras saat proses bongkar muat. Pihaknya telah memberikan beras pengganti di wilayah RW 11 dan RW 06 sebanyak 90 kilogram atau setara sembilan karung. Proses penggantian beras itu berlangsung lancar, ungkapnya. [OSP]

Artikel Asli