Kasus Korupsi Pengadaan Tanah Munjul Kalangan Dewan Lempar Kesalahan Ke Sarana Jaya

Nasional | rm.id | Published at Rabu, 11 Agustus 2021 - 06:40
Kasus Korupsi Pengadaan Tanah Munjul Kalangan Dewan Lempar Kesalahan Ke Sarana Jaya

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik mengungkapkan pihaknya setuju pemberitaan Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk Perumda Pembangunan Sarana Jaya sejumlah Rp 1 triliun pada 2019. Meski begitu, Dewan tidak tahu penggunaan dana itu.

Teknis belanjanya seperti apa itu tanggung jawab BUMD masing-masing, katanya usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politisi Gerindra itu dipanggil terkait penyidikan kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.

Sarana Jaya membeli lahan di lokasi itu sebagai bank tanah untuk program rumah DP 0 persen. Taufik mengatakan, Banggar tidak menaruh kecurigaan apapun terhadap usulan pemberian PMD kepada Sarana Jaya. Apalagi, jika akhirnya duit ini dijadikan bancakan.

Sebelum usulan dibahas di Banggar, tim penilai sudah melakukan verifikasi lebih dulu. Ia kembali menandaskan, jika di kemudian hari terjadi penyalahgunaan anggaran, maka yang bertanggung jawab BUMD yang mendapat suntikan dana tersebut.

Taufik mengaku kenal dengan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM), Rudi Hartono Iskandar yang jadi salah satu tersangka kasus ini.

Namun ia membantah cawe-cawe dalam pengadaan tanah Munjul. Saya enggak tahu (pengadaan tanah) Munjul. Tahu Munjul kan waktu ditangani KPK, dalih mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI itu.

Dalam pemeriksaan ini, Taufik memberikan kesaksian untuk perkara tersangka Yoory Corneles Pinontoan (mantan Direktur Utama Sarana Jaya), Anja Runtuwene (Wakil Direktur PT Adonara Propertindo), Tommy Adrian (Direktur PT Adonara Propertindo), Rudy Hartono Iskandar (Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur) dan PT Adonara Propertindo selaku tersangka korporasi.

Sebelumnya, Ketua KPK Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri mengungkapkan pihaknya menemukan dokumen pemberian penyertaan modal kepada Sarana Jaya. Jumlahnya mencapai Rp 2,6 triliun.

Firli menyebutkan tahap pertama Rp 1,8 triliun. Pada dokumen lainnya disebutkan ada tambahan Rp 800 miliar.

Jadi tentu itu akan didalami termasuk berapa anggaran yang sesungguhnya diterima BUMD Sarana Jaya, kata Firli dalam konferensi persnya di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (2/8/2021).

Perumda Sarana Jaya merupakan perusahaan properti berbentuk badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sarana Jaya melakukan kegiatan di bidang penyediaan tanah, pembangunan perumahan, bangunan umum, kawasan industri, serta sarana-prasarana.

Untuk menjalankan program-programya, Sarana Jaya mendapat penyertaan modal dari Pemprov DKI. Berdasarkan lampiran daftar penyertaan modal daerah (PMD) dan investasi daerah lainnya tahun anggaran 2021 DKI Jakarta, Sarana Jaya mendapat PMD Rp 1.163.806.000.000.

Sementara pada tahun kasus dugaan korupsi lahan DKI terjadi, yakni 2019, Sarana Jaya mendapat PMD Rp 1,8 triliun. Hal itu tertera dalam lampiran VIII Perda DKI Nomor 8 Tahun 2018.

KPK belum mau membuka penggunaan dana penyertaan modal yang diterima Sarana Jaya. Alasannya masih didalami. Pada waktunya nanti di depan persidangan akan dibuka dan dikonfirmasi kepada saksi-saksi lainnya, kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Ali Fikri. [BYU]

Artikel Asli