Dimulai Dari Tahap Pencalonan Gelar PSU Pilkada Yalimo, Bawaslu Pusat Minta Dana

Nasional | rm.id | Published at Rabu, 11 Agustus 2021 - 06:30
Dimulai Dari Tahap Pencalonan Gelar PSU Pilkada Yalimo, Bawaslu Pusat Minta Dana

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta dukungan anggaran kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yalimo, Provinsi Papua untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Yalimo. Pasalnya, proses pengawasannya harus dilakukan sejak tahap pencalonan.

Ketua Bawaslu Pusat Abhan mengatakan, pelaksanaan PSU Pilkada Yalimo berbeda dengan coblos ulang di daerah-daerah lain. Pasalnya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada Yalimo, maka proses PSU Yalimo sebetulnya harus dimulai lagi sejak tahapan pencalonan.

Dijelaskan Abhan, Putusan MK Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 secara tegas memerintahkan, KPU Yalimo harus menggelar PSU dengan diikuti pasangan calon nomor urut 2 (Lakius Peyon-Nahum Mabel). Hal ini, sepanjang mereka tetap memenuhi syarat. Tapi juga dibuka kesempatan bagi pasangan baru, termasuk memberikan kesempatan bagi John W Will sepanjang memenuhi persyaratan.

Kalau melihat amar putusan MK mengenai PSU di Yalimo, jelasnya, hal ini berbeda dengan putusan PSU Boven Digoel dan Nabire. Bedanya, dimulai dengan tahapan pencalonan. Tapi, PSU Nabire dan Boven Digoel murni hanya untuk pemungutan ulang.

Abhan juga mengatakan, MK dalam putusannya memerintahkan PSU harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 hari kerja sejak putusan diucapkan. Atau paling lambat Desember tahun ini. Serta, mengumumkan hasil PSU, dan melaporkan hasilnya kepada MK dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil PSU.

Menurut mantan Ketua Panwaslu/Bawaslu Jawa Tengah ini, karena putusan MK membuka proses PSU dimulai lagi dari awal, maka dibutuhkan dukungan anggaran. Anggaran itu untuk membiayai para pengawas di lapangan.

Anggaran itu tentu untuk honorarium jajaran Bawaslu Yalimo, terutama ad hoc (sementara) seperti Panwas Distrik, Panwas Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS. Juga dukungan untuk Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Gakkumdu), tegasnya.

Abhan menjelaskan, anggaran untuk PSU Yalimo bersumber dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Dengan demikian, anggarannya bersumber dari APBD.

Sementara Komisioner KPU Pusat, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, pihaknya akan taat pada putusan MK. Ia juga mengingatkan, KPU Yalimo agar anggaran PSU disusun secara cermat berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi kesalahan administrasi di masa depan.

Sejalan dengan itu, jajaran KPU pun terus berkoordinasi dengan aparat keamanan atau penegak hukum setempat, Pemda, dan masyarakat untuk menyamakan persepsi atas putusan MK.

Sebelum digelar PSU, situasi di wilayah Yalimo harus kondusif, untuk menjamin keamanan bagi para penyelenggara Pemilu, peserta Pilkada, maupun masyarakat.

Putusan MK penting dilaksanakan. Jadi, mencari titik temu ini harus saling menghormati, berkoordinasi, dan melaksanakan tugas fungsi masing-masing sesuai ketentuannya, tandasnya. [SSL]

Artikel Asli