Peran Politik Santri Dalam Lintasan Sejarah (4) Peran Politik Santri Pasca Kemerdekaan (Orde Baru) (2)

Nasional | rm.id | Published at Rabu, 11 Agustus 2021 - 05:00
Peran Politik Santri Dalam Lintasan Sejarah (4) Peran Politik Santri Pasca Kemerdekaan (Orde Baru) (2)

Didirikannya Parmusi tampaknya tidak menunjukkan perubahan apapun dalam hal hubungan antara para pemimpin dan aktivis Islam politik dengan para elite pemerintah Orde Baru. Situasi yang mengitari terbentuknya partai ini menunjukkan bahwa, berkenaan dengan artikulasi ideologis dan politis kelompok Islam, pemerintah Orde Baru sama khawatirnya dengan pendahulunya. Ini makin lama makin jelas ketika rezim Orde Baru menolak: (1) tuntutan kelompok Islam agar Piagam Jakarta dilegalisasikan kembali pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementar (MPRS) tahun 1968, dan (2) dilangsungkannya kongres umat Islam di tahun yang sama.

Implikasi-implikasi dari berbagai perkembangan awal ini amat jauh. Harapan kelompok Islam untuk memainkan peran lebih besar dalam Orde Baru segera pudar. Lebih serius lagi, perkembangan-perkembangan itu menumbuhkan sikap saling curiga dan memusuhi yang jauh lebih dalam antara para pemimpin dan aktivis Islam politik dan elite pemerintah Orde Baru. Dalam hal ini, pihak yang pertama memandang pihak yang kedua perlahan-lahan makin bergerak ke arah sekularisasi dan bersimpati kepada kepentingan-kepentingan kelompok Kristen, pihak yang kedua memandang dukungan pihak yang pertama terhadap Pancasila hanya sekedar taktik dan untuk manis muka belaka.

Pada perkembangan selanjutnya, yaitu pada pemilu 1971, aktivis politik Islam mengalami kekalahan dengan telak yang berimplikasi pada semakin merosotnya wakil Islam di parlemen dan komposisi kabinet baru, di mana keterlibatan tokoh-tokoh politik Islam benar-benar mulai dikebiri.

Hubungan antara Islam dan negara dalam era Orde Baru dapat dibagi dalam tiga periode. Periode pertama; 1967-1982. Hubungan antara Islam dan negara pada awal Orde Baru ditandai oleh pola yang bersifat antagonistik dengan dimilikinya posisi hegemonik oleh negara, sedangkan Islam berada dipinggiran.

Artikel Asli