Menang Lelang Tanah Rp 1 Miliar, Terima BST

radarjogja | Nasional | Published at 02/08/2021 09:01
Menang Lelang Tanah Rp 1 Miliar, Terima BST

RADAR JOGJA Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Bantul dari Kementerian Sosial (Kemensos) masih amburadul. Data salah sasaran ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.

Lurah Srigading, Kapanewon Sanden, Bantul, Prabawa Suganda mengaku, data KPM yang diterimanya masih mencantumkan pegawai negeri sipil. Selain itu, juga terdapat keluarga mampu yang masuk dalam daftar KPM BST sebesar Rp 600 ribu untuk Mei dan Juni. Bahkan warga yang menang lelang tanah senilai Rp 1 miliar masuk dalam daftar KPM BST.Saya juga kaget, kok warga yang baru saja menang lelang tanah senilai Rp 1 miliar juga masuk dalam daftar KPM BST, ucapnya dihubungi Minggu (1/8).

Bowo, sapaan akrabnya, mengaku pihaknya melakukan koordinasi dengan pendamping BST. Tapi, dia tidak bisa berbuat banyak, karena daftar KPM BST sama sekali tidak bisa diubah. Dengan kata lain, KPM BST yang kaya tidak bisa mengalihkan bantuan pada keluarga miskin.Hanya warga yang meninggal saja yang akhirnya tidak bisa mencairkan BST. Dana tersebut (yang tidak dapat dicairkan, Red) kembali ke kas negara, ujarnya.

Selanjutnya Bowo berharap, daftar KPM BST yang memuat warga kaya tidak memicu konflik. Sebab hal ini dinilainya berpotensi memunculkan kecemburuan dari warga yang tidak mampu untuk melakukan protes dan demo pada pemerintah kalurahan. Padahal semua data merupakan kiriman dari pusat. Kondisi seperti ini membuat kami (Pemkal, Red) dihadapkan dan dibenturkan langsung dengan masyarakat. Padahal kami hanya terima data daftar KPM BST dari Kemensos secara glondongan, tegasnya.

Ketua Komisi D, DPRD Kabupaten Bantul, Enggar Suryo Jatmiko mengaku tahu adanya daftar KPM BST bermasalah. Apalagi itu sudah terjadi pada penyaluran BST pada awal pandemi Covid-19 tahun lalu yang kini terulang. Padahal pemkal sudah melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Namun nyatanya, data tersebut tidak diubah oleh pemerintah pusat. Akhirnya yang terjadi di lapangan, orang mati menerima BST, PNS menerima BST, orang kaya menerima BST. Kecemburuan sosial pasti terjadi dan perangkat desalah yang akan dihadapkan langsung dengan masyarakat, ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Bantul, Didik Warsito mengatakan pihaknya akan segera mengecek data penerima BST. Sehingga bila ditemukan data salah sasaran dapat langsung dikonfirmasi pada pihak penerima.Ya nanti akan kami cek datanya. Jika ada namanya masuk dalam daftar penerima BST dan tidak layak menerima BST akan kita konfirmasi kepada yang bersangkutan, ujarnya. (fat/pra)

Artikel Asli