Sertifikat Vaksin Bakal Jadi Syarat Pelayanan Publik Mau Buka Tempat Cukur Aja Kudu Sudah Divaksin

rm.id | Nasional | Published at 02/08/2021 06:20
Sertifikat Vaksin Bakal Jadi Syarat Pelayanan Publik Mau Buka Tempat Cukur Aja Kudu Sudah Divaksin

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus menggenjot vaksinasi terhadap seluruh warga berusia di atas 12 tahun. Vaksin terbukti mampu mengurangi jumlah kasus Covid-19 serta menekan angka kematian. Sertifikat vaksin bakal menjadi syarat untuk mengurus pelayanan administrasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan, kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan riset ilmiah dan fakta lapangan. Kenyataannya, vaksinasi terbukti mampu menurunkan risiko keparahan dan kematian akibat Covid-19.

Dari 4,2 juta orang warga Jakarta yang sudah divaksin minimal dosis pertama, hanya 2,3 persen yang terinfeksi. Angkanya kecil sekali. Sebagian besar yang terinfeksi ini tidak bergejala atau bergejala ringan, kata Anies di Balai Kota Jakarta, Sabtu (31/7).

Kemudian, dari 4,2 juta orang yang sudah divaksin tersebut, 0,013 persen yang meninggal akibat Covid-19 atau sekitar 13 kasus per 100 ribu penduduk. Ini berarti, case fatality rate atau tingkat kematian kasusnya menurun lebih dari 70 persen dibandingkan mereka yang belum vaksin.

Anies menegaskan, Pemprov sangat mampu untuk terus melakukan vaksinasi melampaui target 75 persen dari total warga Jakarta. Karena itu, pihaknya mewacanakan menjadikan vaksinasi menjadi salah satu syarat urus pelayanan administrasi.

Pertimbangan lainnya, lebih dari 70 persen warga Jakarta sudah mendapatkan vaksinasi, ungkap Anies.

Menurut Anies, menjadikan sertifikat vaksin sebagai syarat administrasi tidak akan memberatkan warga. Sebab, Pemprov juga telah memutuskan vaksin menjadi bagian dari tahapan untuk kegiatan di masyarakat. Baik itu kegiatan ekonomi, keagamaan, sosial dan budaya di Jakarta.

Misalnya tukang cukur mau buka, boleh. Tapi tukang cukurnya vaksin dulu, dan yang mau cukur harus sudah vaksin. Warung, restoran mau buka, boleh. Tapi, karyawannya vaksin dulu. Yang mau makan di restoran juga harus sudah vaksin, jelas eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini.

Kebijakan yang sama akan berlaku di kantor-kantor non-esensial, pusat perbelanjaan, tempat hiburan. Untuk pemeriksaan, Pemprov DKI sudah menyiapkan aplikasi Jakarta Kini (JAKI).

Aplikasi tersebut bisa digunakan untuk mengetahui apakah seseorang sudah divaksin atau belum. Apakah sudah divaksin satu kali, apakah sudah divaksin dua kali.

Selain itu, ada juga yang menggunakan Short Message Service (SMS) dari PeduliLindungi sebagai bukti vaksinasi, hingga sertifikasi digital dari Kementerian Kesehatan.

Untuk warga yang baru sembuh dari Covid-19 dan belum bisa ikut vaksin, nanti ada pengecualian. Yakni, membawa surat dari fasilitas kesehatan yang membuktikan penyintas Covid-19.

Pengecualian ini juga berlaku bagi kelompok yang belum bisa vaksin karena kondisi kesehatan tertentu. Cukup dengan surat keterangan dokter dari fasilitas kesehatan sebagai buktinya.

Anies juga mengimbau semua warga yang belum vaksin agar segera vaksin. Caranya, bisa mendaftar melalui aplikasi JAKI atau bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat.

Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta juga menambah fitur baru pada aplikasi JAKI yang dapat mengidentifikasi status vaksinasi Covid-19.

Caranya sangat mudah, cukup dengan terlebih dahulu mengunduh aplikasi JAKI dan pilih banner atau menu Vaksinasi Covid-19. Lalu masukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta nama lengkap sesuai Kartu Indentitas Penduduk (KTP).

Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Jakarta Smart City Dinas Kominfotik DKI Jakarta Yudhistira mengatakan, informasi status vaksinasi disajikan lengkap, mulai dari status vaksinasi hingga jenis vaksin yang digunakan.

Melalui paspor vaksin digital di JAKI, warga dapat menunjukkan status vaksinasi hanya dari layar ponsel yang merupakan integrasi data vaksin dengan PeduliLindungi. Kita bisa melihat status sudah divaksinasi atau belum, ujar Yushistira di Jakarta, kemarin.

Yudhistira menjelaskan, bagi warga yang belum divaksinasi akan ada petunjuk warna merah. Kalau sudah divaksinasi dosis pertama warnanya oranye, jika sudah divaksinasi dosis kedua warnanya hijau. Pengguna JAKI juga dapat mengunduh sertifikat vaksinasi melalui tautan yang terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi.

Dinas Kominfotik DKI Jakarta juga menyediakan QR Code pada kolom status vaksinasi di aplikasi JAKI. Sehingga warga tidak perlu membawa sertifikat vaksinasi, cukup menunjukkan QR Code yang tertera di aplikasi kepada petugas di lapangan untuk dipindai sebagai opsi lain status vaksinasi dan sertifikat vaksinasi di PeduliLindungi.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengatakan, supaya tidak ada diskriminasi layanan, Pemprov harus menyediakan fasilitas vaksinasi di sejumlah sektor yang mensyaratkan vaksin. Tujuannya, agar masyarakat yang belum divaksin dan ingin berkegiatan bisa langsung mendapatkan vaksin.

Misalnya mall, orang dilarang masuk mall kalau belum dapat sertifikat vaksin. Nah, supaya tidak terjadi diskriminasi, Pemprov harus sediakan vaksin on the spot , kata Teguh. [OSP]

Artikel Asli