Seknas Jokowi Dorong Pemerintah Gratiskan Layanan Tes PCR

inewsid | Nasional | Published at 22/07/2021 16:22
Seknas Jokowi Dorong Pemerintah Gratiskan Layanan Tes PCR

JAKARTA, iNews.id - Sekretariat Nasional atau SekNas Jokowi mendesak agar pemerintah menggratiskan pelayanan polymerase chain reaction (PCR) terutama bagi semua masyarakat yang membutuhkan. Sebab, selama ini biaya tes PCR yang dipatok dinilai sangat tinggi.

Pjs Seknas Jokowi, Sereida Tambunan menyebut layanan PCR di daerah bisa mencapai Rp800.000 sampai Rp1,7 juta.

Biaya ini sangat besar dalam situasi yang sulit ini. Kami minta agar pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) memikirkan upaya pemberiaan PCR secara gratis bagi yang membutuhkan, kata Sereida Tambunan di Jakarta, Kamis (22/7/2021).

Mengenai upaya pelayanan PCR gratis, Seknas Jokowi sudah menggalang kerja sama dengan berbagai pihak untuk menghadirkan PCR gratis di sekitar Jabodetabek. Menurutnya ada ratusan paket PCR gratis yang nanti diberikan kepada warga yang sedang melakukan isolasi mandiri atau isoman.

Saya kira RT/RW dan kelurahan/desa perlu aktif melakukan monitor terhadap warganya yang positif covid-19 termasuk yang isolasi mandiri. Kalau diketahui secara pasti maka akan memudahkan pendeteksian dan penyaluran bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Bisa saja, warga yang isoman memberikan tanda di depan rumah, sehingga tetangga tahu ada isoman, sehingga memudahkan dalam memberikan bantuan. Ini butuh peran RT/RW, kata Sereida.

Menurut Sereida, pemberian layanan gratis ini bukan sekadar meringankan masyarakat yang membutuhkan PCR tetapi juga akan memudahkan upaya deteksi virus covid-19.

Kalau test PCR masih memungut biaya, maka jangan heran kalau mereka yang positif covid-19 sekalipun akan sulit terdeteksi karena ketiadaan biaya untuk PCR. Bukan hanya gratis, tapi juga harus mempermudah masyarakat untuk melakukan PCR, tutur Sereida.

Selain itu, Sereida juga menyoroti ketersediaan perlengkapan PCR di berbagai daerah. Untuk itu, katanya, Menteri Kesehatan dan jajarannya jangan hanya melihat kondisi Jakarta dan sekitarnya, tetapi perlu juga melihat persoalan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara.

Apakah di sana kebutuhan PCR ini mencukupi, kalau terjadi kelangkaan dan kebutuhan akan PCR tinggi, sudah pasti harga akan melambung tinggi. Kami dapat informasi di NTT, misalnya, harga PCR itu bisa mencapai Rp900.000 sampai Rp1,7 juta. Ini rakyat sudah susah, ya jangan lagi ditambahin dengan beban seperti itu, ujarnya.

Menurut Sereida, kalau PCR masih tetap berbiaya tinggi, maka pemberian bantuan tunai tidak efektif. Karena menurutnya bisa saja bantuan itu habis untuk melakukan PCR.

Hal-hal seperti ini semestinya pembantu Presiden Jokowi lebih gesit dan cermat dalam melihat persoaln nyata di lapangan, ujarnya.

Sereida juga menyarankan agar syarat PCR untuk pelaku perjalanan ditinjau kembali, karena hal itu melayani orang yang mungkin saja sehat. Sebab, tes PCR ini sangat dibutuhkan mereka yang melakukan isolasi mandiri dan pasien covid-19.

Nah, kalau rumah sakit dan sebagainya melayani mereka yang melakukan perjalanan, tentu akan mengganggu pelayanan kepada warga yang isoman ataupun pasien covid-19 yang dirawat di rumah sakit. Mari kita lihat betul dampak dari setiap kebijakan sehingga tidak kontraproduktif, tutur Sereida.

Artikel Asli