Ketua MPW PP DIJ: Pelaksanaan PPKM Darurat di DIJ Harus Dievaluasi

radarjogja | Nasional | Published at 22/07/2021 15:57
Ketua MPW PP DIJ:  Pelaksanaan PPKM Darurat di DIJ Harus Dievaluasi

RADAR JOGJA- Ketua MPW Pemuda Pancasila (PP) DIJ, Faried Jayen Soepardjan meminta Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X melakukan evaluasi penerapan PPKM Darurat di Jogjakarta yang kini diubah menjadi PPKM Level 1-4 harus dievaluasi. Evaluasi ini penting dilakukan karena di Jogjakarta sendiri belum ada penurunan signifikan jumlah pasien positif Covid-19.

Sejumlah daerah di Jogjakarta berada di kategori PPKM Level 4 karena lonjakan kasus positif Covid-19. Tiga daerah yang masuk kategori Level 4 adalah Kota Jogja, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Sementara Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul berada di kategori level 3.

Faried Jayen menyebut kekalutan dan beban berat yang ditanggung fasilitas kesehatan saat PPKM darurat membuat evaluasi harus segera dilakukan. Kita melihat banyak antrean pasien bahkan sampai ada pasien yang ditolak oleh rumah sakit. Bagaimana tenaga kesehatan kita juga kelelahan menangani pasien. Kita melihat juga bagaimana krisis oksigen terjadi di rumah sakit-rumah sakit di DIJ, kata Faried Jayen, Kamis (22/7).

Jayen menambahkan, shelter-shelter isolasi penuh sehingga warga terpaksa harus isoman di rumah. Banyak juga warga yang isoman di rumah justru meninggal dunia karena tak mendapat pelayanan medis.

Gubernur DIJ, HB X perlu melakukan tindakan nyata di tengah penerapan PPKM. Kalau tidak ada langkah nyata seperti segera ada bansos, bantuan permodalan atau apapun namanya bagi masyarakat, maka kasihan masyarakat yang terdampak, tegas Faried Jayen.

Di tengah ketidakpastian kondisi PPKM Darurat, Faried Jayen menilai gotong royong masyarakat menjadi kunci utama keluar dari kebuntuan situasi. Kita tahu bagaimana masyarakat bergotong royong di tengah pandemi COVID-19.

Warga bantu warga terasa sekali di situasi ini. Situasi ini seharusnya direspons pula oleh pemerintah dengan melakukan tindakan nyata yang turut meringankan beban masyarakat.

Pemerintah perlu kembali mengingat asas Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Artinya pemerintah harus benar-benar menjamin keselamatan masyarakat di masa pandemi Covid-19, ungkap Faried Jayen. (om1/sky)

Artikel Asli