PPKM di Kawasan Malioboro, Pedagang Alami Kerugian Hingga Miliaran

radarjogja | Nasional | Published at 22/07/2021 15:41
PPKM di Kawasan Malioboro, Pedagang Alami Kerugian Hingga Miliaran

RADAR JOGJA Penutupan akses di kawasan Malioboro atas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat membuat para pelaku usaha di kawasan tersebut menjerit. Total kerugian selama penerapan kebijakan berada di angka miliaran.

Presidium Paguyuban Kawasan Malioboro, Sujarwo menuturkan, ada kurang lebih 3.000 pelaku usaha di kawasan Malioboro. Rata-rata omset harian mencapai Rp 1 juta. Tercatat para pelaku usaha di kawasan Malioboro tidak berjualan selama 20 hari.

Kerugiannya tidak pernah kami hitung, tapi bayangkan ada 3.000 pedagang selama 20 hari tak berjualan. Kalau omset seperti lesehan itu bisa Rp 1 juta perhari, dikalikan berapa hari mungkin (kerugian) miliaran, jelas Sujarwo ditemui di kawasan Malioboro, Kamis (22/7).

Sejatinya kondisi ini sudah terasa sejak awal pandemi Covid-19. Bahkan saat itu para pedagang tidak berjualan selama 4 bulan. Alhasil beberapa pedagang gulung tikar dan beralih profesi.

Angin segar berhembus memasuki pertengahan tahun awal pandemi. Perlahan aktivitas perekonomian mulai berlangsung normal. Hingga akhirnya tertidur kembali pasca kebijakan PPKM Darurat terbit.

Ngos-ngosan dan jelas ada yang gulung tikar. Hidup dari hutang, kemarin bisa hutang ke bank tapi tidak bisa bayar. Mau hutang lagi tidak bisa. Koperasi juga mandek, katanya.

Beberapa pelaku usaha nekat meminjam kepada rentenir. Dengan harapan dapat menjadi modal awal berdagang. Sayangnya lonjakan kasus Covid-19 membuat kondisi perekonomian tak stabil.

Kami ini hidup dari hutang. Hutang di bank menumpuk lalu koperasi mandek. Pilihannya adalah bank dengan bunga perbulan 8 persen. Sangat tinggi tapi terpaksa, ujar Presidium Paguyuban Kawasan Malioboro, Sujarwo.

Berhentinya aktivitas perekonomian tak hanya berdampak kepada pemilik usaha. Mereka juga terpaksa merumahkan karyawannya. Sujarwo menuturkan setiap pelaku usaha setidaknya memili 3 karyawan.

Dia berharap agar tak ada lagi perpanjangan kebijakan PPKM Level 4. Para pedagang, lanjutnya, mendukung dan tak mempermasalahkan kebijakan protokol kesehatan. Hanya saja menjadi catatan khusus saat sejumlah unit usaha diminta tutup.

Dijanjikan 26 (Juli) bisa kembali berjualan, kalau ternyata belum boleh berdagang menjadi wajar apabila melakukan semacam aksi yang sifatnya sesuai dengan kondisi. Upaya mmeberitahu kok belum boleh (berjualan), katanya.

Disisi lain, Sujarwo mengapresiasi kebijakan penggunaan APBD dan Danais sebagai penanganan Covid-19. Bantuan ini setidaknya dapat menjadi stimulus bagi para pedagang. Sehingga dapat menjadi modal awal untuk membuat unit usahanya kembali.

Adanya Bantuan Dana untuk Modal Usaha Para Pedagang (stimulus) dengan bunga rendah juga memberi angin segar. Diketahui bahwa Pemprov DIJ akan memberikan stimulus bantuan melalui koperasi. Besaran bunga pinjaman berkisar 0,5 persen hingga 1 persen.

Lalu kami juga minta dispensasi. Lesehan buka jam 18.30 WIB kalau tutup 21.00 WIB sama saja enggak jualan. Kami minta pengecualian bisa buka sampai 23.00 WIB. Tentu saja dengan penerapan prokes yang optimal, ujar Sujarwo.

Ketua Paguyuban Angkringan Malioboro, Yanti mengeluhkan bantuan sosial yang tak merata. Padahal jelas para pelaku usaha di kawasan Malioboro terdampak kebijakan PPKM. Hampir 2 tahun para anggotanya godam bisa berjualan dengan nyaman.

Guna bertahan hidup, para pedagang terpaksa menghutang. Kondisi ini akan semakin parah apabila kebijakan PPKM terus diperpanjang. Disisi lain roda perekonomian tidak bisa berlangsung karena adanya pembatasan sejumlah akses.

Selama ini belum pernah ada bantuan apa-apa. Kami nurut (kebijakan pemerintah) tapi tidak ada bantuan apa-apa. Harapan kami program stimulan kali ini bisa terakses dengan tepat. Disalurkan ke paguyuban melalui masing-masing koperasi, katanya.(dwi/sky)

Artikel Asli