PPKM Level 4 di Jakarta: Berikut Aturan Perkantoran, Belajar-mengajar hingga Toko Kelontong

okezone | Nasional | Published at 22/07/2021 14:29
PPKM Level 4 di Jakarta: Berikut Aturan Perkantoran, Belajar-mengajar hingga Toko Kelontong

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah memutuskan DKI Jakarta menjadi wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Anies dalam menerapkan kebijakan tersebut menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021.

Penerapan protokol kesehatan Covid-19 beserta sanksi dalam Keputusan Gubernur ini dilaksanakan sesuai sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021, bunyi Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 925 Tahun 2021 dikutip MNC Portal Indonesia, Kamis (22/07/2021).

Pada Pergub tersebut, Anies menetapkan aktivitas kegiatan pada tempat kerja atau perkantoran. Pada sektor non essensial pembatasannya yakni sebesar 100% Work From Home (WFH).

Pada sektor essensial keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan. Ditetapkan Work From Office (WFO) sebesar 50% untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketak dan Work From Office (WFO) sebesar 25% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Lalu, pada sektor essensial yang berupa pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, serta perhotelan non penanganan katantina Covid-19. Dilakukan WF sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Selanjutnya, sektor essensial industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukan bukti contoh dokumen PEB. Ditetapkan WFO sebesar 50% hanya di wilayah fasilitas produksi atau pabrik dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dan 10% WFO untuk pelayanan administrasi perkantoran.

Adapun pada sektor esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik. Ditetapkan WFO paling banyak 25% juga dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Pada sektor kritikal meliputi kesehatan dan keamanan serta ketertiban masyarakat. Ditetapkan pembatasan sebesar 100% dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

Artikel Asli