Kasus Korupsi Bansos, KPK Garap Pejabat Pemkot Bandung Barat

rm.id | Nasional | Published at 22/07/2021 12:51
Kasus Korupsi Bansos, KPK Garap Pejabat Pemkot Bandung Barat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap enam orang saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid 19 pada Dinsos Pemkab Kabupaten Bandung Barat tahun 2020.

Keenam saksi itu adalah Riki Riadi (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan), Ajeng Dahlia (Karyawan Honorer Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat), dan Anni Roslianti (Kabag Pengadaan barang jasa Pemkab Bandung Barat tahun 2019-sekarang).

Kemudian, Asep Cahyadinata (Direktur Utama PT Jagat Dirgantara), Asep Saepudin (Direktur CV Satria Jakatamilung), dan Chandra Kusuma Wijaya (Kasi Pemeliharaan jalan dan jembatan PUPR KBB).

Mereka akan diperiksa untuk melengkapi berkas perkara tersangka Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna.

"Hari ini bertempat di Kantor Pemkab Bandung Barat, tim penyidik mengagendakan pemanggilan saksi-saksi untuk tersangka AUM dkk," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Kamis (22/7).

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Aa Umbara bersama anaknya, Andri Wibawa dan pemilik PT Jagat Dir Gantara (JDG) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) M Totoh Gunawan sebagai tersangka.

KPK menduga Aa Umbara menerima Rp 1 miliar atas pengadaan barang tanggap darurat Covid-19 ini. Sementara Andri Wibawa disebut menerima keuntungan sebesar Rp 2,7 miliar dan Totoh Gunawan menerima keuntungan Rp 2 miliar.

Atas perbuatan tersebut, Aa Umbara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP.

Sementara Andri dan M Totoh disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP. [OKT]

Artikel Asli