Wacana PPKM Dibuka Akhir Bulan Pemerintah Jangan Bimbang!

rm.id | Nasional | Published at 22/07/2021 07:10
Wacana PPKM Dibuka Akhir Bulan Pemerintah Jangan Bimbang!

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menduga, saat ini pemerintah bimbang di tengah pandemi Covid-19. Mengutamakan kesehatan, atau ekonomi. Asumsi ini didasari rencana pembukaan bertahap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada akhir bulan ini.

Jika Presiden sering bimbang, akan sulit atasi Covid-19, ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS, Sukamta kepada Rakyat Merdeka , kemarin.

Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR ini terus mendorong pemerintah konsisten mendahulukan urusan nyawa ketimbang ekonomi. Catatannya, lebih dari 76 ribu anak bangsa gugur karena terpapar virus asal Wuhan, China itu.

Fakta lebih dari 1.000 berita kematian dan ratusan di antaranya gugur saat isolasi mandiri, merupakan indikator nyata, agar pemerintah lebih baik fokus dulu di sektor kesehatan. Termasuk, konsisten menjalani PPKM Darurat.

Kondisi ini sangat memprihatinkan Pak Presiden, jangan sampai pemerintah kembali bimbang yang risikonya semakin banyak kematian, ujarnya.

Sukamta menilai, penerapan PPKM Darurat selama dua pekan ini belum maksimal. Masih ada kekurangan oksigen, antrean mengular di rumah sakit, juga kekurangan tenaga medis akibat terpapar virus.

Menilik gelaran PPKM Darurat dua pekan terakhir, vokalis Fraksi PKS di Senayan ini menekankan tiga prioritas yang harus segera dijalankan pemerintah. Pertama, pastikan semua daerah telah siap menyediakan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit darurat, dan Puskesmas.

Pastikan ketersediaan tenaga kesehatan dan insentifnya tidak terlambat diberikan. Para nakes dan relawan adalah garda terdepan melawan Covid-19, tegasnya.

Kedua, Anggota Komisi IDPR itu mendesak, segera disalurkan bantuan sosial untuk keluarga miskin, buruh, juga mereka yang dipecat karena PPKM. Anggaran untuk pandemi juga ditambah. Sumbernya bisa diambil misalnya,dengan mengalihkan Rp 50 triliun anggaran infrastruktur untuk jalan tol.

Terakhir, politisi asal Yogyakarta ini meminta, Pemerintah segera membenahi koordinasi antara pusat dengan daerah. Pemerintah jangan hanya membuat rapor daerah, karena setiap daerah ada keterbatasan. Nah, ini perlu dibantu pusat.

Juga data Covid-19 di daerah wajib dibenahi. Dalam penelusurannya, ada gap yang besar antara data di kabupaten atau kota dengan provinsi dan pusat. Ini bisa berbahaya jika menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan pemerintah, tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan PPKM Darurat di Jawa dan Bali yang berlaku 3-20 Juli 2021 diperpanjang. Presiden menyebut kebijakan ini akan dilonggarkan pada 26 Juli 2021 jika tren pandemi Covid-19 menurun.

Jika tren kasus terus mengalami penurunan, tanggal 26 Juli 2021 Pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap, ujar Jokowi, Selasa (20/7) malam. [BSH]

Artikel Asli